Pemerintah Malaysia juga menerapkan kebijakan yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu menerapkan kontrol perbatasan, serta kebijakan pembatasan sosial yang disebut Movement Control Order (MCO). Kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan penduduk Malaysia dan mengesampingkan kepentingan pekerja migran serta pengungsi yang datang ke Malaysia. Malaysia masih merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja migran di Asia Tenggara, baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen. Terkait hal tersebut, pada 22 April 2020, Departemen Imigrasi menangguhkan semua operasi pelanggaran hukum selama masa MCO berlangsung. Penerapan kebijakan MCO membuat pekerja migran di Malaysia menjadi terancam, baik oleh ancaman ekonomi maupun ancaman kesehatan karena akses yang terbatas terhadap tes dan fasilitas kesehatan.
Singapura
Singapura juga telah melakukan penutupan perbatasan bagi turis, serta pembatasan sosial yang disebut circuit breaker hingga 1 Juni 2020. Istilah circuit breaker mengacu pada imbauan untuk tetap di rumah guna memutus rantai transmisi Covid-19 di masyarakat, yang meliputi imbauan untuk tetap tinggal di rumah, kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara online, akses terkontrol di area yang rentan terhadap keramaian seperti pasar.Â
Penutupan sebagian besar tempat kerja, serta penerapan aturan-aturan keamanan tambahan di tempat kerja yang masih beroperasi. Sama seperti Malaysia, pemerintah Singapura juga telah memberlakukan denda bagi para pelanggar sehingga penerapan kebijakan tersebut menjadi lebih efektif. Sementara itu, pemerintah Singapura juga dianggap masih mengesampingkan pekerja migran yang ada. Hal ini terlihat dari merebaknya penyebaran virus di asrama pekerja migran yang penuh sesak dalam beberapa minggu terakhir.
Filipina
Sama seperti ketiga negara sebelumnya, Filipina juga telah menetapkan adanya pembatalan penerbangan domestik dan internasional, serta pembatasan sosial hingga akhir April 2020. Penerapan kebijakan pembatasan sosial dipusatkan di Pulau Luzon, yaitu pulau dengan populasi terbanyak dan merupakan pusat kegiatan ekonomi di Filipina. Pembatasan sosial yang dimaksud meliputi imbauan untuk tetap tinggal di rumah dan hanya bepergian untuk membeli kebutuhan barang-barang pokok, serta keperluan medis. Hanya saja, penerapan kebijakan ini sempat disertai dengan adanya ancaman dari Presiden Duterte yang akan memberlakukan darurat militer apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut. Keputusan Presiden ini dipandang berlebihan, dan justru akan menambah kekhawatiran warga Filipina.
Selain upaya dari masing-masing negara, upaya bersama di tingkat ASEAN juga terlihat dengan diadakannya pertemuan virtual KTT Khusus ASEAN Plus Tiga tentang Covid-19 pada 14 April 2020. Dalam deklarasi final yang dihasilkan, terlihat bahwa rencana kerja sama di tingkat ASEAN lebih difokuskan pada kerja sama di sektor medis - seperti pertukaran informasi kesehatan, kerja sama penelitian dan pengembangan vaksin, hingga pemberian bantuan alat-alat medis -- serta kerja sama di sektor ekonomi. KTT ini tidak menyinggung atau pun membahas kerja sama yang bisa dilakukan terkait pembatasan mobilitas yang diberlakukan masing-masing negara. Padahal, kebijakan pembatasan mobilitas tersebut dapat berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya bagi pekerja migran dan pengungsi, yang selama ini mengandalkan kemudahan mobilitas yang ada.
Analisis terhadap Kebijakan
Mobilitas masyarakat baik secara regional maupun internasional tentunya harus tetap berjalan karena mobilitas merupakan aspek terpenting dalam kemajuan dan perkembangan aspek lain, seperti perekonomian, politik, kesehatan, hingga aspek sosial budaya. Namun karena adanya pandemi Covid 19 membuat sebagian negara menerapkan kebijakan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Kebijakan ini tentunya memberikan dampak bagi seluruh aktivitas masyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengurangan karyawan sebagai dampak adanya pembatasan. Kurangnya pemasukan yang diterima oleh perusahaan menjadi salah satu akibat dari adanya PHK ini. Selain itu, banyak UMKM yang tidak bisa melanjutkan usaha nya karena sedikitnya permintaan dari konsumen. Selain itu, dari aspek pendidikan dapat dilihat dari kurang efektifnya pembelajaran yang dilakukan hanya melalui media daring.
Penutup
Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial untuk mengatasi pandemic Covid 19 sudah cukup tepat meskipun memiliki kelemahannya bagi masyarakat. Kebijakan ini dapat lebih tepat apabila pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid 19 secara keseluruhan. Pandemi akan lebih cepat reda dan kebijakan akan lebih cepat selesai apabila pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk tetap menaati protokol kesehatan serta kebijakan yang berlaku.
