3. Pengaruh terhadap Kebijakan Fiskal dan Kedaulatan Ekonomi
Memberikan pembebasan pajak jangka panjang bisa menjadi preseden bagi perusahaan asing lainnya untuk meminta syarat yang sama. Ini berpotensi melemahkan kontrol pemerintah atas kebijakan fiskal dan kedaulatan ekonomi, karena perusahaan asing mungkin akan menuntut syarat serupa untuk beroperasi di Indonesia. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur kebijakan investasi agar tetap menguntungkan bagi negara tanpa mengorbankan kedaulatan fiskal.
4. Peluang Investasi yang Mungkin Tidak Teroptimalkan
Menyediakan lahan, fasilitas, dan berbagai insentif lainnya untuk Apple mungkin membutuhkan anggaran pemerintah. Jika Apple tidak memberikan dampak yang diharapkan atau meninggalkan Indonesia sebelum insentif tax holiday berakhir, Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut bagi investor lain yang mungkin lebih sesuai.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
Sebagai kompromi, Indonesia mungkin bisa mengajukan persyaratan tertentu yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan negara, meskipun ada kebijakan tax holiday. Misalnya:
- Menyepakati jangka waktu tax holiday yang lebih singkat, seperti 10 atau 20 tahun, untuk meminimalkan potensi kehilangan pendapatan pajak.
- Mengatur ketentuan yang mengharuskan Apple untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dan melibatkan perusahaan pemasok lokal sebagai bagian dari rantai pasok mereka.
- Menuntut pelatihan dan pendidikan bagi pekerja lokal di bidang teknologi, agar keterampilan mereka meningkat seiring dengan keberadaan Apple.
- Memastikan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Apple turut membantu masyarakat lokal, seperti pengembangan jalan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.
Kesimpulan
Penolakan terhadap tawaran Apple dengan syarat tax holiday tentu menjadi keputusan yang penuh pertimbangan. Meskipun Apple bisa memberikan banyak keuntungan ekonomi, potensi risiko bagi pendapatan negara dan kedaulatan fiskal harus dipertimbangkan dengan matang.
Di satu sisi, menerima tawaran tersebut bisa menjadi dorongan ekonomi yang besar, tetapi di sisi lain, penting bagi Indonesia untuk menjaga kebijakan yang adil dan memastikan bahwa keuntungan dari investasi asing dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ke depan, diharapkan pemerintah mampu menyeimbangkan antara menarik investasi asing yang bermanfaat dan melindungi kepentingan nasional. Dengan negosiasi yang tepat, Indonesia bisa tetap menarik investor global tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H