Mohon tunggu...
YASIR
YASIR Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA

Saya adalah seorang mahasiswa jurusan komunikasi dan saya ingin memberikan opini, pendapat atau bisa juga pengalaman hidup saya kepada anda.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Judi Online Akan Dikenakan Pajak: Langkah Ekonomi Atau Kontroversi Moral?

13 November 2024   10:15 Diperbarui: 13 November 2024   11:55 82
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

2. Meningkatnya Risiko Aktivitas Ilegal
Memberikan legalitas parsial dengan mengenakan pajak pada bisnis ilegal bisa mengirim pesan yang keliru, sehingga masyarakat mungkin melihat kegiatan tersebut sebagai aktivitas yang dapat diterima. Hal ini berisiko meningkatkan partisipasi publik dalam bisnis ilegal.

3. Kontroversi Etika dan Moral
Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang mayoritas menjunjung nilai-nilai agama dan moral. Kebijakan pajak pada bisnis ilegal bisa dianggap sebagai bentuk pengesahan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Argumen Pro dan Kontra Pajak untuk Bisnis Ilegal

1. Pro:
Solusi Ekonomi Alternatif: Pajak dari sektor ilegal bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani pekerja formal dengan penghasilan terbatas.

Mengurangi Shadow Economy: Dengan adanya pajak, shadow economy dapat lebih dikendalikan, memberi pemerintah pengawasan lebih besar atas aktivitas ilegal.

2. Kontra:
Isu Etika dan Moral: Banyak pihak menilai bahwa memberikan pajak pada bisnis ilegal sama saja dengan melegitimasi praktik yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Potensi Ketergantungan: Jika kebijakan ini berhasil menambah pendapatan, pemerintah mungkin tergantung pada pendapatan dari sektor ilegal, yang bisa berdampak negatif terhadap penegakan hukum.

Kesimpulan: Antara Pemasukan dan Moralitas
Pajak dari bisnis ilegal memang menawarkan potensi pemasukan besar bagi negara, namun perlu diingat bahwa kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati. Kebijakan pajak ini harus dilandasi bukan hanya oleh kepentingan menambah pendapatan, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan etika.

Jika diterapkan di Indonesia, pemerintah harus memastikan adanya pengawasan ketat serta pengelolaan transparan agar kebijakan ini tidak mengganggu nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Pada akhirnya, pajak pada shadow economy mungkin bisa menjadi solusi alternatif dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi risikonya juga besar jika tidak dikelola dengan bijak.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun