Gubernur Wong Cilik

GUBERNUR  WONG CILIK

Oleh : YARIFAI MAPPEATY

(Pemerhati kemiskinan,  tinggal di Makasar).

Anies Baswedan,  Gubernur DKI Jakarta ke-19. Ia dipilih oleh lebih dari setengah rakyat Jakarta yang memberikan hak pilihnya. Anies dipilih oleh sedikit dari kalangan orang kaya dan sangat kaya. Cukup banyak dari kalangan yang sudah mapan. Namun pemilih terbesarnya berasal dari mulai rakyat yang sudah hidup lumayan, pas-pasan, hingga rakyat miskin. Tetapi begitu usai  dilantik, Anies pun menjadi Gubernur seluruh rakyat Jakarta, baik yang memilihnya,  maupun yang tidak.  

Oleh karena itu, Anies bukan hanya milik mereka yang bermobil, yang berbelanja di mal-mal, atau yang nongkrong dari satu  cafe ke cafe yang lain. Tetapi juga milik mereka yang hanya mampu  belanja di pasar-pasar rakyat yang becek, hanya memiliki kendaraan roda dua, sehingga tak pernah menikmati jalan tol. Bahkan termasuk mereka yang tinggal di gang-gang sempit, hidup  berdesakan di pinggir rel kereta dan bantaran kali.  Yaitu,  mereka yang tak pernah merasakan sejuknya belanja di mal, tidur di hotel berbintang, apalagi menaiki pesawat terbang.

Sebagai pemimpin Jakarta,  Anies memiliki kewajiban untuk menghadirkan hidup dan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Beban terbesarnya adalah kemiskinan. Sepanjang 2016, tercatat sekitar 400 ribu penduduk Jakarta hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan sekitar 500 ribu rupiah per bulan.

Terkait dengan kemiskinan itu, penulis lantas membayangkan Anies yang gemetar - keringat dingin,  pada malam pertama ia menjabat sebagai Gubernur. Betapa tidak. Sebagai seorang muslim,  ia pasti tidak asing dengan kisah Khalifah Umar Ibnul Khattab. Pernah suatu malam,  dengan cara menyamar,  Sang Khalifah memanggul sendiri sekarung gandum untuk memberi makan rakyatnya yang ia temukan sedang kelaparan. Betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin. Itulah yang membuat Anies gemetar - keringat dingin.

Sebagai Gubernur,  Anies memang tidak perlu memanggul karung  beras untuk memberi makan warganya yang kelaparan. Tetapi ia dituntut membuat kebijakan yang lebih adil. Yaitu, kebijakan yang memberi kesempatan bagi seluruh warganya  untuk memiliki usaha dan pekerjaan, terutama  bagi warganya yang lemah (wong cilik) yang selama ini terpinggirkan.

Anies pun memulainya dari Tanah Abang. Di sana, ada  ratusan warganya telah kehilangan kesempatan berusaha akibat kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Gubernur sebelumnya dengan penggunaan kekuatan Satpol PP dan aparat keamanan.

Pasar Tanah Abang memang berhasil ditertibkan dalam beberapa waktu yang relatif lama. Tetapi Anies paham bahwa itu tak akan berlangsung lama. Para pedagang yang tergusur itu sewaktu-waktu muncul kembali, terutama pada saat penjagaan petugas sedikit longgar. Terbukti ketika Pemerintahan DKI Jakarta berada dalam masa transisi, mereka kembali lagi berjualan di trotoar, membuat Pasar Tanah Abang kembali semrawut dan macet.

Menyikapi hal itu, sebenarnya,  Anies dengan segenap kekuasaan di tangannya,  dapat saja melakukan penertiban terhadap PKL dengan menggunakan kekuatan Satpol PP, seperti yang dilakukan pendahulunya.  Namun dalam pandangannya, itu bukan solusi bijaksana.  Anies tak tega. Ketertiban memang sangat penting dan perlu bagi Pasar Tanah Abang. Tetapi bagaimana ratusan PKL itu  menghidupi keluarganya, jika mereka kehilangan sumber penghasilan?