3. siap ambil tanggung jawab karena pertaruhan di masa depan di pendidikan agar anak mendapat pesan yg jelas tentang ketaatan kepada hukum.
4. Masuk generasi move on, siapa yg ikut perubahan umur cariernya panjang. Bagi yg tidak  bisa mengikuti terpaksa akan ditinggalkan
Persoalan di 2% yang mengemuka antara lain
1. Legalisir yang rumit
2. Penggembokan di Gedebage
Hal-hal baik, good news tidak tercover media sehingga penting  memanfaatkan sosial media. Ada sekian persoalan yang dibahas dan bahkan dituntaskan melalui mekanisme ini
Ada yg kurang dlm pendidikan kita
a. Sopan santun luntur, perilaku merokok makin muda, perlu improvisasi  untuk latih karakter, terbiasa berkata kasar. Kita di persimpangan, terbukti pilpres saja black campaign. Bahaya jatuh ke peradaban yg membiasakan yg jelek. Setiap hari Senin saya, ibu walikota dan Pak Wakil walikota menjadi pembina Upacara di SMP dulu nanti ke SMA. Relevan untuk karakter. Muatan intelektual di Bandung sdh cukup.
b. Ide-ide baru untuk pendidikan karakter perlu terus dihidupkan. Silakan Kepala Sekolah melengkapi profil dengan pengajuan biayanya untuk mengembangkan inovasi-inovasi disini.
Bu Kusmeni-ketua DPKB
Dewan pendidikan jadi pusat pengaduan, sabtu
1. Ketegasan untuk siswa tidak mampu, selama sudah terdaftar dicarikan solusi. Aspek legal, mekanisme seperti apa. Yang akan ditangani adalah mereka
2. Anak guru, kuotanya 35, banyak yg datang, eksekusinya dimana. Seperti apa? Ada list menyatakan spt apa.
3. Kesalahan teknis dalam menginput data, kesalahan operator didukung kelengkapan, kapan?
4. Pelimpahan kewenangan secara teknis kepada kepala sekolah. Kasus2 dg data lengkap bisa segera dieksekusi.
Pak Ali SMAN 17
1. Kuota anak guru, jumlah 35 melalui PGRI, anak kami belum mendaftar,
2. RKAS beberapa teman ingin titip, karena mendengar himbauan, dianjurkan disimpan sampai lebaran
3. SkTM digratiskan, pd saat sumbangan, banyak siswa yg pinter tidak menggunakan SKTM
Jumlah anggaran karena faktor pembaginya berkurang akan membebani orangtua.
Pak Iwa SMKN 14 Bandung
1. Sosialisasi sangat singkat
2. SMKN yang mengembangkan seni ada penambahan waktu, jika diijinkan diberi tambahan waktu karena animo masyarakat sangat kurang.
3. Kebijakan SKTM ini perlu diperkuat dengan alokasi anggaran untuk menutupi biaya operasional
4. Â orangtua, rapat dg kadisdik dan pak wali, besok ada jawaban untuk sktm dan daftar di sekolah
5. Tidak semua mendaftar ulang, belum menelusuri.
Mengenai BCC alhamdulillah berjalan dg baik, lancar, walaupun untuk kedepan diharapkan ada dukungan dr APBD. Selama ini ditangani dr operasional SMKN 4, mencari solusi terbaik termasuk keamanan. Polisi dan tentara, sudah ditangani. Penuh tanggung jawab luar biasa, pendekatan ke komite sekolah, pinjam dulu. Kira2 solusinya spt apa.
Pak walikota
1. Terhadap yg 2% diselesaikan 1 per 1.
Tidak ada yg menggantung,
secara muatan PPDB 2014 sangat besar poin2 reformasi.
Sejak awal semua akomodasi, rapat pleno bina lingkungan tahun ini diakomodasi DPRD. Tertulis 35 meskipun 100 anak guru tetap harus diprioritaskan
2. Â Saat ini sediakan 100 motor untuk pengawas
3. Apartemen untuk Kepala Sekolah Juara, silakan, didahulukan dengan cicilan mulai Rp 400.000/bulan
Kadisdik
Prioritas yang 2%
1. Â Urus SKTM
2. Urus putra guru
3. Persepsi ttg akademik gimana ya?
4. Pak Jumdyat, RKAS apa saja yg penting, kira2 proporsinya. Memenuhi dg cara iuran. Kalau SMP bisa dalam bentuk  sumbangan. PP48 itu sumbangan atau pungutan. Jika ditetapkan jumlahnya sama berarti pungutan. Tunda sampai setelah lebaran. Segera ditegaskan.
Kepala SMPN 30
1. Ada 6 anak guru yang mendaftar. saya bersyukur menerima penjelasan Pak Walikota
2. MoU dari Denci, 21 lancar, 2 sudah terdaftar, 1 ngotot tidak diterima, datanya ada di pihak lain, yg dijanjikan tidak sampai
Dan Satriana
1. Asal jangan persoalan prinsip
2. SkTM yg sdh mendaftar, anak guru, luar kota. Dimanapun pasti ada yg tidak diterima. Tidak memungkinkan.
3. Semua proses berada didalam sistem.
Ada beberapa hal teknis, hampir semua kuota sudah dipenuhi. Apakah tidak.
Yang harus sekolah itu  sebaiknya dikoordinasikan  untuk masuk ke sekolah swasta dg jaminan APBD
Pertimbangkan saja, jangan sampai mengambil jatah sekolah swasta.
Mohon dipertimbangkan, kita cek dulu, apakah semua
Pak Lukman dr SMKN 1
1. Tentang SKTM, wawancara, untuk azas berkeadilan. Apakah kebijakan tahun ini akan murni dibebaskan atau seperti tahun2 sebelumnya.
Pak Walikota
Sisi prinsipnya
1. Tidak boleh ada anak yg tidak sekolah
2. Ada 1/3 nya yg paham konsekuensi PPDB 2014 tp sekolah  swastanya  sudah tutup, dibantu
3. Jika tidak punya uang, dicarikan proses beasiswanya.
Buat kategori pengaduan
1.masuk swasta, lobby,keuangan
2.untuk yg belum mendaftar, bagi anak guru diprioritaslam  selama kursi tersedia
3. Kesalahan prosedur diakomodir, salah input, Â anak diterima termasuk yang kategori MoU
4. Termasuk yg inklusi
5. SKTM, jika ditemukan ada pelanggaran ada sanksi untuk memberikan efek jera.
Reformasi pertama selalu ada dinamika, agar tahun depan zero complain.
Kepala SMPN 40
Kekurangan  untuk memenuhi kuota sebanyak 36 plus 16 tidak mendaftar, apakah yg 2% tmsk ini atau hanya SKTM dan anak guru.
Kepala SMPN 47 Sekolah Inklusi
Dari dulu belum ada aturannya. Dari dulu kebingungan untuk ppdb. Silakan diakomodir. Alhamdulillah tahun ini 10 orang rata2 autis 6 orang tuna rungu 4 org. Semua sekolah wajib menyelenggarakan inklusi.
Guru Pembimbing Khusus, yg tidak mampu cenderung diabaikan.
Jangan sampai SMPN 47 jd eksklusif. Kedepan setiap sekolah menerima ABK.
Kepala SMPN 15
Alokasikan anggaran untuk Bandung Juara. untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba, olimpiade dst. Kesulitan jika dibebankan kepada orangtua. model CSR juga masih belum berhasil dijalankan. Pelru dukungan
Pak Walikota
Intinya semua anak harus bisa diterima di sekolah. Eksekusi yang bersifat sangat teknis dilakukan oleh Kepala Sekolah. Pemenuhan kuota di SMPN 6 dan SMPN 40 silakan disusun mekanisme PPDB yang baik dan berkeadilan. Semua anak yang merasa dirugikan karena kesalahan input oleh operator diprioritaskan. putra-putri guru diakomodir smeua selama daya tampung tersedia.
Khusus untuk pendidikan inklusi, secara bertahap pemerintah kota Bandung akan mendukung penerapannya dengan memastikan semua sekolah memiliki Guru pembimbing Khusus. Kita cari solusi sumber anggarannya.
Tekait RAKS pelu ada kajian khusus agar benar-benar ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan.
SIlakan Kepala Sekolah menyusun profil Sekolah dilengkapi dengan inovasi-inovasi untuk Bandung Juara. Kita cari sumber daya yang diperlukan bersama-sama.
Kadisdik
Sekarag sudah mendengar langsung dari Pak Walikota. Silakan Kepala-kepala sekolah menjalankan otoritas sebagai pendidik untuk menjelaskan  dan tidak perlu lagi merekomendasikan kepada orangtua wali untuk menanyakan ke Disdik Kota Bandung.
