[caption id="attachment_347815" align="aligncenter" width="640" caption="SPeAKnACtBdg"][/caption]
"Ass..bu ini bu Rahmi, guru SMKN 13 yg sdg menunggu jwbn bs tdknya putri sy mengisi kuota di sSMKN 9, krn sy hrs puny jwb hr senin u bs segera mendftrkn anak sy ke skolh lain yg dekat dg temp sy mengjr.Ini sms dr ksiswaan bu Erna SMKN 9 tentg posisi hr ini.(Ass wr wb, maaf baru bisa memberi kabar, bu rahmi, daftar putri ibu sdh dalam urutan msk k SMKN 9, namun krn sistem sampai saat ini belum ada kabar dari dinas pendidikan, sehingga SMKN 9 kekosongan banyak dr yg tdk naik tdk mengulang 8 orang, dr yg mengundurkan diri 5 orang, dari kemarin terus terusan ke dinas sampai magrib kemarin tetap blm ada). Bu, anak sy putri tunggal, ayahnya sdh meninggl 6 th yl, jd sy berjuang sendiri mdh2n bs membekali putri sy dg keahlian yg insyaAllah dia minati. Tp krn sistem th ini, anak sy yg pingin pindh ke smkn 9, jurusn DKV,tdk Lolos dg nem, smntr dr hsl tes DKV dia Lulus. Cm 1 peluang putri sy, yaitu jk kuota yg kosg bs di isi, insyaAllah impiannya sjk th lalu ke DKV terwjd, dan dia bs menyalurkn hobinya menjd sebuah Profesi bekal masa dpnnya. Putri sy sbnrnya pindh jrsn dr smkn 13 TKJ ke smkn9 DKV. Krn beda jrsn, mk dia hrs mengulng dr kls X, dan mengikuti sistem th ini, tdk sprti th lalu, bhw anak guru ada prioritas. Krn sy mengajar di smkn13 sering pulg sore, hrpn sy jk dia di smkn9, sy sambl bekerja msh bs memantau anak sy tsb,insyaAllah. Amiin. Sblmnya terimakasih bu atas perhatian ibu dan dedikasi ibu kpd kami, jazakillah khoir. Amiin.(RAHMI,guru SMKN13)"
"Aslm.ibu saya tika yg td bertemu ibu di disdik.nama anak saya aqshal natayuda sandi no nisn 0016953285,no peserta us/m:01-233-038-3 asal sekolah sdn sukasenang jumlah nilai us/m: 24,55(b.ind 7,80,mat 8,00,ipa 8,75). Domisili sy di kabupaten, sy tinggal di jl.edang suwanda no 14 pasirleutik bdg 40192.sekolah SMP yang dituju 14,27,22 sy dirugikan oleh kebijakan dan sistem.terima kasih ats kesediaan ibu membantu kami."
Dua sms dari dua ibu yang begitu peduli terhadap pendidikan anak ini, mengikis keengganan saya untuk hadir kembali di Balai Kota. Suara-suara mereka sebenarnya sudah disampaikan kepada Pak Walikota melalui  Dosen psikologi UPI  yang masih muda. Psikolog ini baru  saya kenal saat pertemuan perdana Komunitas Peduli Pendidikan Kota Bandung di Rumah KerLiP  selepas pertemuan lengkap dengan Pak Walikota di Pendopo. Badanya yang kurus kecil tidak menghalanginya untuk lantang menyuarakan Hapus Ujian Nasional. Semangatnya juga tak pernah padam untuk menghidupkan Revolusi Mental di Pendidikan.  Tak jarang, ia memfasilitasi kami yang duluan membangun kesadaran kritis di pendidikan untuk duduk bersama memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah kota Bandung.  Berkali-kali informasi tentang pertemuan-pertemuan penting disampaikannya melalui whatsapp. Ia jua lah  yang menyampaikan informasi tentang pertemuan hari ini antara Pak Walikota Bandung dengan Kepala Sekolah di Balai Kota.
Berani Gagal
Kampanye dan advokasi berbasis hak-hak anak dan hak atas pendidikan sudah mendarah daging dalam keseharian Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP). Â Berbagai experimen mulai dengan mengembangkan model-model pendidikan anak merdeka di sekolah, madrasah, pendidikan luar sekolah, sekolahrumah sampai dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Menjadi bagian dari pressure group juga cukup intensif dilakukan ketika berkolaborasi dengan FGII dan para aktivis pendidikan di tingkat nasional. Â Liku-liku perjalanan KerLiP dalam membangun erakan kesadaran kritis berbasis keluarga menghantarkan kami pada posisi saat ini, sebagai mediator aktif.
Posisi mediator aktif ini pun tertangkap dalam penelitan untuk skripsi relawan yang magang di Perkumpulan KerLiP pada tahun 2013 lalu. Siti Azizah Namirah, b peneliti muda dari Kesos UI ini erhasil memotret perjalanan KerLiP dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Pendidikan. Berbagai tantangan yang dihadapinya dalam melakukan penelitian tersebut berhasil ditaklukkan. Berani gagal. Ya, moto yang dulu disematkan saat KerLiP merintis dan mengembangkan Pendidikan Anak Merdeka di SD Hikmah Teladan terus menerus diisi dan diperkuat.
Memelihara semangat kerja tanpa kenal lelah menjadi kegembiraan tersendiri. Selalu saja ada yang menarik untuk dibicarakan.
GeMBIRA
Terlihat dikejauhan Pak Cucu, Kepala SMANSA Dago tengah bicara dengan perempuan berkerudung putih saat saya  berjalan mendekati auditorium. Kayaknya Teh Evi. Sudah lama sekali kami tidak sempat bertemu muka,  Sambutan Teh Evi yang ramah, menepis ketidaknyamanan yang tiba-tiba menerpaku saat menyapa para pelayan publik yang datang mendekat. Tidak seperti biasanya, bahasa tubuh orang-orang baik itu terasa menjauh.  Tekad saya menguat. Saatnya memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik yang ditemui selama keliling di SMP-SMP di Bandung Utara pada saat jadwal PPDB 2014 dilaksanakan.
Suara parauku menunjukkan ketidaknyamanan itu masih membekas saat giliranku tiba. Kali ini aku mendapat giliran kelima.
"Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada para Kepala Sekolah yang telah  berhasilmenerapkan PPDB 2014. Saya sempat estafet melihat PPDB di SMPN 16, 27, 22, 14, 7, 2, 5 dan terakhir 35. Di SMPN 35 lah saya menemukan kegembiraan yang luar biasa. Kepala Sekolah SMPN 35, Ibu Mia berkomitmen untuk menyiapkan berita acara pengembalian titipan uang seragam dari orangtua peserta didik baru. Saya gembira karena ada seorang pionir yang siap menerapkan moratorium pungutan mulai di PPDB2014. Kabar ini langsung saya sampaikan melalui twitter kepada Pak Walikota dan Pak Kadisdik. Penuh harap ada kebijakan yang dapat membantu orangtua peserta didik yang ingin menitipkan uang pembelian seragam, apalagi di SMPN 35 kebanyakan dari keluarga yang tidak terlalu mampu, hingga perlu untuk menabung.
Kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada SMKN 14 khususnya kepada Pak Iwa yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam penerapan PPDB 2014 online. Saya dengar tahun lalu dibutuhkan Rp 35 juta untuk biaya makan minum dan operasional operator dan petugas keamanan mulai dari persiapan sampai selesai. Sebelumnya biaya tersebut ditutupi oleh pungutan dari berbagai sumber. Penuh harap kedepan dialokasikan anggaran yang memadai agar hal ini terantisipasi.
Ketiga mengenai putra-putri guru. Sebagaimana informasi yang disampaikan Bu Kusmeni sebelumnya, bahwa DPKB sebagai posko pengaduan PPDB2014 menerima ratusan orang pada hari Sabtu lalu. Saya menyempatkan mengajak puluhan orangtua yang mengaantri diluar Posko. Ada ibu Rahmi, Guru SMKN 13 yang sangat berharap putrinya dapat diterima di SMKN 9 sesuai minat yang ingin dikembangkannya. Ibu Rahmi memerlukan kepastian sebelum pendaftaran ke sekolah Al Ghifari dilakukan.
Keempat, mengenai sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota sepeti SMPN 6 dan SMPN 40. Orangtua yang mengadu berharap diberi kesempatan untuk mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut. Mereka sudah mulai merapatkan barisan dan mengumpulkan iuran Rp 1.000/orang untuk administrasi berkas-berkas yang diperlukan kepada Pak Dedy, warga Bandung yang ingin memperjuangkan aspirasi mereka,
Kelima mengenai Peserta DIdik dari Luar Kota, orangtua yang mengadu merasa lebih berkeadilan ketika passing grade untuk anak-anak mereka disamakan dengan peserta didik kota Bandung.
Sebelumnya, saya juga menyimak  hal-hal penting yang disampaikan Pak Walikota
Secara umum, 98% atau silent majority puas dengan sistem PPDB2014 online. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kedpan:
1. Perbaiki sistem komunikasi
2. Perbaiki sosialisasi
Praktik-preaktik baik tersebut a.l:
1. Penerapan jalur  non akademik afirmasi Keluarga Tidak Mampu dan yang memilii MoU khusus membuka aksesibilitas pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan
2. Titip menitip sudah surut
PPDB ini bukan produk walikota secara personal tapi hasil rumusan dan konsultasi publik multistakeholder
1. Ortu
2. LsM
3. Kepala sekolah
4. pengawas
Dalam prosesnya terjadi dinamika-dinamika. Setiap ada perubahan beaar selalu ada goncangan. Nanti juga mulus dan kita take off dg sistem pendidikan yang baik.
Situasi2 yg terjadi di sekolah masing2 untuk perbaikan di masa yad. Ayo kita sama-sama berkomitmen menyelesaikan sisa sekian persen yg akan didistribusikan, 2 % . Prinsipnya jangan sampai ada anak Bandung yg tidak sekolah. Jika alasannya finansial, maka akan dibantu.
Saya yakin para Kepala Sekolah ingin membuat perbaikan-perbaikan agar obyektif seperti:
1. Fisik bangunan, harus ada regulasi, pungutan harus didiskusikan, fair.
2. Banyak berita baik, diantaranya ada 2 sekolah dibangun tanpa APBD
Pada dasarnya, hari ini saya
1. akan mendengarkan semua curhat Kepala Sekolah
2. Mengingatkan agar internal disdik harus kompak. Masih ada politicking2 tidak perlu, harusnya didukung, tidak dihambat.
3. siap ambil tanggung jawab karena pertaruhan di masa depan di pendidikan agar anak mendapat pesan yg jelas tentang ketaatan kepada hukum.
4. Masuk generasi move on, siapa yg ikut perubahan umur cariernya panjang. Bagi yg tidak  bisa mengikuti terpaksa akan ditinggalkan
Persoalan di 2% yang mengemuka antara lain
1. Legalisir yang rumit
2. Penggembokan di Gedebage
Hal-hal baik, good news tidak tercover media sehingga penting  memanfaatkan sosial media. Ada sekian persoalan yang dibahas dan bahkan dituntaskan melalui mekanisme ini
Ada yg kurang dlm pendidikan kita
a. Sopan santun luntur, perilaku merokok makin muda, perlu improvisasi  untuk latih karakter, terbiasa berkata kasar. Kita di persimpangan, terbukti pilpres saja black campaign. Bahaya jatuh ke peradaban yg membiasakan yg jelek. Setiap hari Senin saya, ibu walikota dan Pak Wakil walikota menjadi pembina Upacara di SMP dulu nanti ke SMA. Relevan untuk karakter. Muatan intelektual di Bandung sdh cukup.
b. Ide-ide baru untuk pendidikan karakter perlu terus dihidupkan. Silakan Kepala Sekolah melengkapi profil dengan pengajuan biayanya untuk mengembangkan inovasi-inovasi disini.
Bu Kusmeni-ketua DPKB
Dewan pendidikan jadi pusat pengaduan, sabtu
1. Ketegasan untuk siswa tidak mampu, selama sudah terdaftar dicarikan solusi. Aspek legal, mekanisme seperti apa. Yang akan ditangani adalah mereka
2. Anak guru, kuotanya 35, banyak yg datang, eksekusinya dimana. Seperti apa? Ada list menyatakan spt apa.
3. Kesalahan teknis dalam menginput data, kesalahan operator didukung kelengkapan, kapan?
4. Pelimpahan kewenangan secara teknis kepada kepala sekolah. Kasus2 dg data lengkap bisa segera dieksekusi.
Pak Ali SMAN 17
1. Kuota anak guru, jumlah 35 melalui PGRI, anak kami belum mendaftar,
2. RKAS beberapa teman ingin titip, karena mendengar himbauan, dianjurkan disimpan sampai lebaran
3. SkTM digratiskan, pd saat sumbangan, banyak siswa yg pinter tidak menggunakan SKTM
Jumlah anggaran karena faktor pembaginya berkurang akan membebani orangtua.
Pak Iwa SMKN 14 Bandung
1. Sosialisasi sangat singkat
2. SMKN yang mengembangkan seni ada penambahan waktu, jika diijinkan diberi tambahan waktu karena animo masyarakat sangat kurang.
3. Kebijakan SKTM ini perlu diperkuat dengan alokasi anggaran untuk menutupi biaya operasional
4. Â orangtua, rapat dg kadisdik dan pak wali, besok ada jawaban untuk sktm dan daftar di sekolah
5. Tidak semua mendaftar ulang, belum menelusuri.
Mengenai BCC alhamdulillah berjalan dg baik, lancar, walaupun untuk kedepan diharapkan ada dukungan dr APBD. Selama ini ditangani dr operasional SMKN 4, mencari solusi terbaik termasuk keamanan. Polisi dan tentara, sudah ditangani. Penuh tanggung jawab luar biasa, pendekatan ke komite sekolah, pinjam dulu. Kira2 solusinya spt apa.
Pak walikota
1. Terhadap yg 2% diselesaikan 1 per 1.
Tidak ada yg menggantung,
secara muatan PPDB 2014 sangat besar poin2 reformasi.
Sejak awal semua akomodasi, rapat pleno bina lingkungan tahun ini diakomodasi DPRD. Tertulis 35 meskipun 100 anak guru tetap harus diprioritaskan
2. Â Saat ini sediakan 100 motor untuk pengawas
3. Apartemen untuk Kepala Sekolah Juara, silakan, didahulukan dengan cicilan mulai Rp 400.000/bulan
Kadisdik
Prioritas yang 2%
1. Â Urus SKTM
2. Urus putra guru
3. Persepsi ttg akademik gimana ya?
4. Pak Jumdyat, RKAS apa saja yg penting, kira2 proporsinya. Memenuhi dg cara iuran. Kalau SMP bisa dalam bentuk  sumbangan. PP48 itu sumbangan atau pungutan. Jika ditetapkan jumlahnya sama berarti pungutan. Tunda sampai setelah lebaran. Segera ditegaskan.
Kepala SMPN 30
1. Ada 6 anak guru yang mendaftar. saya bersyukur menerima penjelasan Pak Walikota
2. MoU dari Denci, 21 lancar, 2 sudah terdaftar, 1 ngotot tidak diterima, datanya ada di pihak lain, yg dijanjikan tidak sampai
Dan Satriana
1. Asal jangan persoalan prinsip
2. SkTM yg sdh mendaftar, anak guru, luar kota. Dimanapun pasti ada yg tidak diterima. Tidak memungkinkan.
3. Semua proses berada didalam sistem.
Ada beberapa hal teknis, hampir semua kuota sudah dipenuhi. Apakah tidak.
Yang harus sekolah itu  sebaiknya dikoordinasikan  untuk masuk ke sekolah swasta dg jaminan APBD
Pertimbangkan saja, jangan sampai mengambil jatah sekolah swasta.
Mohon dipertimbangkan, kita cek dulu, apakah semua
Pak Lukman dr SMKN 1
1. Tentang SKTM, wawancara, untuk azas berkeadilan. Apakah kebijakan tahun ini akan murni dibebaskan atau seperti tahun2 sebelumnya.
Pak Walikota
Sisi prinsipnya
1. Tidak boleh ada anak yg tidak sekolah
2. Ada 1/3 nya yg paham konsekuensi PPDB 2014 tp sekolah  swastanya  sudah tutup, dibantu
3. Jika tidak punya uang, dicarikan proses beasiswanya.
Buat kategori pengaduan
1.masuk swasta, lobby,keuangan
2.untuk yg belum mendaftar, bagi anak guru diprioritaslam  selama kursi tersedia
3. Kesalahan prosedur diakomodir, salah input, Â anak diterima termasuk yang kategori MoU
4. Termasuk yg inklusi
5. SKTM, jika ditemukan ada pelanggaran ada sanksi untuk memberikan efek jera.
Reformasi pertama selalu ada dinamika, agar tahun depan zero complain.
Kepala SMPN 40
Kekurangan  untuk memenuhi kuota sebanyak 36 plus 16 tidak mendaftar, apakah yg 2% tmsk ini atau hanya SKTM dan anak guru.
Kepala SMPN 47 Sekolah Inklusi
Dari dulu belum ada aturannya. Dari dulu kebingungan untuk ppdb. Silakan diakomodir. Alhamdulillah tahun ini 10 orang rata2 autis 6 orang tuna rungu 4 org. Semua sekolah wajib menyelenggarakan inklusi.
Guru Pembimbing Khusus, yg tidak mampu cenderung diabaikan.
Jangan sampai SMPN 47 jd eksklusif. Kedepan setiap sekolah menerima ABK.
Kepala SMPN 15
Alokasikan anggaran untuk Bandung Juara. untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba, olimpiade dst. Kesulitan jika dibebankan kepada orangtua. model CSR juga masih belum berhasil dijalankan. Pelru dukungan
Pak Walikota
Intinya semua anak harus bisa diterima di sekolah. Eksekusi yang bersifat sangat teknis dilakukan oleh Kepala Sekolah. Pemenuhan kuota di SMPN 6 dan SMPN 40 silakan disusun mekanisme PPDB yang baik dan berkeadilan. Semua anak yang merasa dirugikan karena kesalahan input oleh operator diprioritaskan. putra-putri guru diakomodir smeua selama daya tampung tersedia.
Khusus untuk pendidikan inklusi, secara bertahap pemerintah kota Bandung akan mendukung penerapannya dengan memastikan semua sekolah memiliki Guru pembimbing Khusus. Kita cari solusi sumber anggarannya.
Tekait RAKS pelu ada kajian khusus agar benar-benar ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan.
SIlakan Kepala Sekolah menyusun profil Sekolah dilengkapi dengan inovasi-inovasi untuk Bandung Juara. Kita cari sumber daya yang diperlukan bersama-sama.
Kadisdik
Sekarag sudah mendengar langsung dari Pak Walikota. Silakan Kepala-kepala sekolah menjalankan otoritas sebagai pendidik untuk menjelaskan  dan tidak perlu lagi merekomendasikan kepada orangtua wali untuk menanyakan ke Disdik Kota Bandung.
Alhamdulillah gembira hati ini menyimak semua pernyataan Walikota Bandung. semoga Kepala-Kepala Sekolah yang hadir juga merasakan kegembiraan yang sama.
Sepeti kata Thomas Amstrong yang dikutip Pak Zulfikri Anas dalam bukunya, " Kejeniusan dimulai dari kegembiraan"
Saatnya kita sambu GeMBIRA para juara kita di sekolah/madrasah yang siap mewujudkan Sekolah Ramah Anak mulai dengan PPDB 2014.
Keluarga Peduli Pendidikan dan Hak-Hak Anak
Sebagai tim penyusun Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya merasa yakin bahwa prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak sudah mulai diterapkan dalam PPDB2014 online di Kota Bandung. Dinamika yang muncul memperkuat keyakinan saya bahwa diperlukan pemimpin yang baik yang berkomitmen untuk menerapkan good governance. Pemenuhan Hak Pendidikan adalah dasar dari pemenuhan HAM lainnya. Penting untuk mendorong penguatan kelembagaan khususnya reformasi birokrasi agar pelayanan publik di pendidikan benar-benar menjunjung tinggi transparansi, kebebasan informasi, partisipasi, akuntabilitas dan supremasi hukum.
Komitmen wali kota Bandung untuk memulai rayonisasi dengan sebaran insentif dengan jarak maksimal 2 km perlu didukung dengan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh keluarga-keluarga peduli pendidikan dan hak-hak anak. Saatnya kita hidupkan kembali dasawisma siaga dan menjadi bagian dari komunitas #SPeAKnACtBdg yang dicetuskan oleh para pelajar anti kekerasan dan amat cinta keluarga.
Bagi yang berminat bergabung silakan download formulir pengajuan menjadi Sahabat KerLiP di http://perkumpulankerlip.wordpress.com/partisipasi/
Semua keluarga peduli pendidikan dan hak-hak anak akan diajak untuk tumbuh bersama melaksanakan kampanye dan advokasi Pendidikan Untuk Semua di negeri tercinta.
Fastabiqul khoirot
