Unit Kerja yang Terdampak Kinerjanya dengan Penghapusan THL

4. Pemadam Kebakaran

     Di daerah-daerah yang sudah lebih maju seperti kota-kota di Pulau Jawa, tenaga pemadam kebakaran sudah didominasi oleh para PNS. Akan tetapi di daerah-daerah luar pulau Jawa, tenaga untuk pemadam kebakaran masih diisi oleh THL. Kebijakan penghapusan THL tentu saja akan berdampak besar bagi Pemda yang satuan pemadam kebakarannya masih sangat mengandalkan THL sebagai inti operasionalnya. Efektifitas kerja satuan pasti akan terganggu, apalagi jika terjadi musibah kebakaran besar seperti kebakaran lahan yang membutuhkan tenaga besar untuk penanganannya.

5. Dinas Perhubungan

       Terakhir adalah Dinas Perhubungan. Dinas ini juga banyak menggunakan THL dalam operasionalnya. Para THL tersebut melaksanakan tugas-tugas lapangan seperti membantu mengatur lalulintas, operator terminal, dan membantu pengutipan retribusi parkir. Semua itu adalah segmen pekerjaan yang biasanya tidak dilirik oleh PNS organik apalagi yang bergolongan besar. Karena itu Dinas Perhubungan termasuk organisasi pemda yang akan turut merasakan dampak dari kebijakan penghapusan THL.

       Itulah 5 organisasi perangkat daerah yang akan merasakan dampak signifikan dari penghapusan THL. Tentu bukan berarti kebijakan itu tidak benar. Namun yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja setiap organisasi pemerintah agar fungsi-fungsi pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Sementara di sisi lain, pemerintah dapat menjadi sebuah organisasi profesional yang tetap memperhatikan aspek efektifitas sekaligus efisiensi dalam melaksanakan fungsinya. Bukankah masyarakat tidak pernah menanyakan status kepegawaian yang memberi pelayanan, PNS atau THL?.