Ironi Sekolah Negeri Tersandera Jargon Sekolah Gratis

Lagipula mayoritas sekolah negeri berprestasi cuma perlu biaya untuk keperluan ekstrakurikuler dan logistik untuk mengirim peserta didik ke perlombaan. Bukan untuk membuat bangunan megah dengan fasilitas wah. Kalau ada komite sekolah menggalang dana untuk memperbaiki toilet atau membuat studio multimedia, itu berdasarkan kebutuhan terhadap perkembangan zaman, bukan untuk gegayaan.

Selain itu orang tua yang miskin juga tidak ikut diminta urunan. Orang tua yang menolak bayar pun-meski finansialnya mampu-tidak dipaksa nyumbang. Tapi, ya, kalau mampu, tapi gak mau ikut urunan terus anaknya ikut ekskul dan terdongkrak prestasinya di sekolah, rasanya gimana, ya. Pelit bukan, sih?

BOS yang diterima sekolah semuanya diawasi oleh pengawas korwil masing-masing. Pengawas bahkan menegur kalau ada alokasi BOS yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. SD anak kami pernah kena tegur karena menggunakan dana BOS untuk membiayai pesantren Ramadan. Padahal kegiatan itu orang tua juga yang minta.

Maka kita sebetulnya tidak perlu kuatir dana BOS akan dikorupsi oleh kepala sekolah atau komite karena pengawasan dan laporan pertanggungjawabannya ketat. 

Sekolah negeri yang prestasi non akademiknya menyamai swasta sebetulnya tempat ideal buat anak-anak miskin belajar. Di sini mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya sambil menikmati pendidikan murah berkualitas. Kelak dengan minat, bakat, dan riwayat sekolahnya dia bisa lepas dari lingkaran setan kemiskinan.

Jadi jangan biarkan sekolah negeri berjuang sendirian mempertahankan prestasinya. Selama korupsi masih merajalela, melulu mengharapkan pemerintah sama saja seperti pungguk merindukan bulan. 

Tidak menjelekkan sekolah tempat anak kita belajar saja sudah merupakan bantuan yang amat berharga. 

Kemudian, lupakanlah jargon sekolah gratis karena kenyataan membuktikan makin banyak prestasinya makin susah gratis sekolahnya.