Ekonom dan sosiolog sekaligus ahli politik dan geografi asal Jerman itu juga membedakan etika tanggung jawab (verantwortungsethik) dan etika keyakinan (gesinnungsethik).
Etika tanggung jawab menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh tindakan politik, sedangkan etika keyakinan menekankan pada motivasi dan nilai-nilai yang mendasari tindakan politik.
Weber berpendapat aktor politik harus memiliki keyakinan moral yang kuat dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Jadi etika politik yang ideal adalah yang menggabungkan etika tanggung jawab yang disertai dengan etika keyakinan.
Sementara itu, Max Weber juga mengemukakan konsep “tangan kotor” (dirty hands) dalam politik. Konsep ini mengacu pada situasi di mana seorang politikus harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral atau agama yang dianutnya demi mencapai tujuan politik yang lebih besar atau lebih baik.
Apakah kilatnya Kaesang Pangarep jadi ketua umum dua hari setelah bergabung di PSI dan janggalnya putusan MK yang melenggangkan Gibran jadi cawapres juga bagian dari dirty hands?
Dirty Hands dan Bonus Demografi Indonesia
Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini cuma berlangsung 15 tahun dan hanya terjadi sekali dalam seluruh peradaban suatu bangsa. Jepang, Tiongkok, dan Korsel telah lebih dulu mengalami bonus demografi.
Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030-2045, makanya dibuatlah slogan Indonesia Emas 2045. Laman indonesia.go.id mencantumkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045 prasyarat bila sebuah negara ingin maju dan sejahtera masyarakatnya adalah "stabilitas yang terjamin".
Maka bukan tidak mungkin Jokowi menggunakan dirty hands untuk menciptakan "stabilitas yang terjamin" dengan mendoakan dan merestui anak sulungnya jadi cawapres jalur Mahkamah Konstitusi yang diketuai adik iparnya.
Punya anak yang jadi ketum parpol dan wakil presiden tentu menjamin stabilitas. Tambah lagi ada beberapa parpol kuat dibelakang Prabowo-Gibran yang mengukuhkan stabilitas (politik) itu.
Selepas Prabowo berkuasa satu periode, Gibran akan mengambil tampuk kekuasaan untuk 10 tahun setelahnya dari 2029-2039 di masa bonus demografi itu berjalan.
