Sebetulnya tidak masalah mereka parkir di pekarangan-samping rumah kami, sayangnya mereka tidak pernah kulo nuwun atau permisi-permisi numpang naruh mobil. Itu terjadi bertahun-tahun sampai kemarin lusa dua tetangga akhirnya sadar diri dan minta izin untuk menaruh mobilnya di pekarangan-samping kami. 
Pun bukan soal permisi atau minta izin, yang bikin mangkel karena mereka memperlakukan pekarangan kami seperti milik sendiri. Mencuci dan membongkar mobil di sana. Kalau anak-cucu mereka datang berkunjung, parkirnya pun di pekarangan-samping, tanpa permisi-permisi.Â
Terus, kenapa pekarangannya tidak dipagari?Â
Pekarangan-samping sudah dikelilingi dengan pagar-tembok sejak sebelum peristiwa G30S PKI, tapi memang tidak berpagar pintu sebab pekarangan kami juga jadi jalan keluar-masuk buat tiga kepala keluarga yang tinggal di belakang rumah. Kalau pekarangan itu kami beri pintu pagar bergembok, akses jalan keluar-masuk ke rumah mereka otomatis tertutup.
Agak aneh mungkin bagi orang yang tinggal di kota. Rumah, kok, tidak teratur begitu. Di dusun rumah-rumah memang berdiri tidak teratur dan tanpa nomor. Suami saya malahan memberi sendiri nomor rumahnya dengan angka 9 sejak dia SMA. Karena itu juga, meski sudah puluhan tahun nomor rumah kami tersebar di mana-mana, secara resmi di KTP dan KK rumah kami tetap tidak terdata punya nomor. Cuma RT dan RW saja.
Rumah dan pekarangan kami diwarisi suami saya dari kakeknya yang membelinya sejak tahun 1960-an. Dua dekade kemudian berdirilah rumah-rumah milik tetangga di belakang rumah kami.Â
Jadinya pekarangan-samping kami seperti jalan umum. Mungkin karena itu para tetangga yang punya mobil lantas menganggapnya sebagai milik umum yang bisa diparkiri mobil kapan saja tanpa izin.
Perda Garasi Mobil dan Mengusahakan Tempat Parkir Sendiri
Ada dua kota yang punya peraturan daerah tentang wajib garasi bagi pemilik mobil, yakni Jakarta dan Solo. Jakarta merumuskannya dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Solo memuatnya dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Kota Depok juga sudah punya yang diatur dalam Perda Nomor 1/2020 dan sudah efektif diberlakukan mulai tahun 2022. Sementara itu sudah saya konfirmasi ke Dishub via surat elektronik, Kabupaten Magelang belum punya Perda serupa yang mengatur tentang kewajiban garasi bagi pemilik kendaraan.
Sejauh ini di Kabupaten dan Kota Magelang jumlah mobil memang masih terkendali dan tidak ada yang parkir sembarangan di fasilitas umum dan tempat publik. Namun mereka yang tinggal di gang sempit atau carportnya cuma cukup untuk satu mobil baiknya mengusahakan tempat parkir sendiri daripada numpang di jalan umum atau menginvasi pekarangan orang.
Bagaimana kalau kita sudah punya carport, tapi tidak cukup untuk menampung dua mobil?
