Jika input atau biaya produksi pertanian mahal, sementara penghasil dari hasil pertanian cenderung lebih kecil dari kebutuhan yang dikeluarkan, maka pekerja di sektor pertanian semakin menyusut. Problem kronis pertanian desa adalah biaya input pertanian yang mahal.
Sebagai contoh, dari data BPS, dapat dilihat bahwa rasio pendapatan terhadap biaya untuk padi sawah adalah 0,37. Ini menunjukkan; setiap satu rupiah biaya menghasilkan pendapatan sebesar 0,37 rupiah. Sementara Rasio pendapatan terhadap biaya untuk padi ladang adalah 0,27, yang berarti setiap 1 rupiah biaya menghasilkan pendapatan sebesar 0,27 rupiah.
Dari data BPS ini, dapat dilihat bahwa baik padi sawah maupun padi ladang memiliki biaya produksi yang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sehingga keduanya tidak mencapai titik imbang dan petani cenderung mengalami kerugian.
Biaya produksi ini meliputi biaya pupuk, bibit unggul, SDM, pajak, retribusi, bahan bakar dan teknologi pertanian. Di saat yang sama, akses terhadap sumber pembiayaan atau inklusi terhadap produk keuangan petani khususnya di pedesaan masih terbatas.
Dari data OJK, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan adalah 48,43% dan 82,69% atau masih di bawah jika dibandingkan wilayah perkotaan yang mencapai 50,52% dan 86,73%. Gap inklusi dan literasi keuangan kota dan desa masih lebar, yakni 2,09% dan 4,04%.
Kendatipun kesenjangannya kecil, namun upaya mencapai target optimum literasi dan inklusi keuangan di pedesaan melalui program-program edukasi perlu dilakukan. Salah satu bentuknya adalah mengintegrasikan produk keuangan dan pembiayaan pada sumber ekonomi utama kehidupan masyarakat desa.
Dengan preferensi pekerjaan penduduk desa yang dominan pada sektor pertanian, maka produk-produk keuangan pun diharapkan dapat berpenetrasi ke ekosistem pertanian. Baik pinjaman, asuransi pertanian, tabungan, dan investasi yang mendukung kegiatan pertanian.
BUMDes pembiayaan pertanian, memiliki sumber modal dari penyertaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta segmentasi pada berbagai komunitas usaha dalam ekosistem pertanian dengan skala mikro. Dari BUMDes pembiayaan ini, bisa diekspansi ke produk asuransi pertanian, tabungan, dan investasi berbasis sumberdaya masyarakat desa.
Dengan mengadopsi Grameen Bank-nya Muhammad Yunus, maka BUMDes dengan produk microfinance dan microcredit bisa menggunakan Non-Collateral Loan, dimana social collateral sebagai basis jaminan. Dengan basis pendanaan dari BUMDes, tabungan, crowd funding, CSR dan 20% dari mandatory APBDes, setiap desa bisa membangun sumber pembiayaan pertanian desa dalam bentuk BUMDes. Jadi mandatory 20% APBDes untuk ketahanan pangan dan sektor pertanian desa tidak hanya untuk belanja input fisik seperti pupuk, bibit dan alat pertanian, tapi juga diperuntukkan sebagai penyertaan untuk BUMDes pembiayaan pertanian desa.
Sumber dana murah dari BUMDes pembiayaan pertanian dapat dilihat dari beberapa potensi. Diantaranya, penyertaan APBDes (mandatory 20%), kemitraan, pengembangan SDM, crowdfunding/partisipasi komunitas, skema pinjaman berbasis kepercayaan atau social collateral, pengelolaan dana yang prudent serta inovasi ke arah digitalisasi.
Dengan mengintegrasikan semua elemen di atas, BUMDes pembiayaan dapat menciptakan sistem pembiayaan pertanian desa yang efisien dan berkelanjutan dengan cost of fund yang rendah. Dengan demikian, selain fasilitas pembiayaan seperti KUR, petani desa juga memiliki lapisan pendanaan tambahan, yaitu BUMDes pembiayaan pertanian dengan bunga rendah.
