Gagal Paham Prabowo Tentang Rasio Utang

Ini pemahaman yang salah. Justru Dimana-mana negara atau entitas bisnis itu berupaya menurunkan beban kewajibannya. Dengan cara memperbesar asset dan labanya dalam rangka menciptakan keseimbangan keuangan. Dalam konteks negara yakni memperbesar PDB atau meningkatkan tax revenue.

Idealnya untuk sebuah negara berkembang, butuh investasi besar untuk membangun, rezim keuangan defisit, adalah pilihan yang akomodatif. Yang penting hutangnya dikelola secara prudent sesuai batas utang yang diatur UU.

Sudah benar yang dijawab Anies, memperbesar PDB, maka rasio hutangnya turun. Atau memperbesar tax base sehingga penerimaan negara lebih besar---karena mayoritas penerimaan dari pajak. Dengan defisit APBN tetap berada jalur regulasi.

Dengan penerimaan yang lebih besar, maka defisit anggaran diharapkan tidak terlalu besar dan meningkatkan hutang. Ekspansi fiskal ditopang oleh ruang fiskal yang tersedia melalui peningkatan penerimaan

Secara teori, rasio hutang yang sehat itu 60% terhadap PDB ( UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Bukan berarti kita harus membuat hutang hingga 50% terhadap PDB. Mentang-mentang threshold-nya 60% terhadap PDB jadi boleh berhutang hingga 50%. Ini logika keliru !

Semakin besar hutang, membuat ruang fiskal kian terbatas. Tidak elastis terhadap kebutuhan belanja dan kondisi darurat. Karena pemerintah harus mengalokasi belanja kewajiban yang besar dalam APBN

Perkembangan APBN 2000-2024 (Data diolah oleh sumber Kementerian Keuangan)  

Lagi pula hutangkan harus dibayar dengan dengan cash kan? Sementara PDB itu mencatat keseluruhan nilai moneter dari barang dan jasa seluruh penduduk termasuk aset orang asing di Indonesia.

Jadi kalau mau melihat kemampuan membayar ya pakai rasio hutang terhadap Gross National Income (GNI) atau Net National Income (NNI)---lebih merefleksikan kemampuan membayar kewajiban.

Memang untuk belanja pertahanan tak bisa menggunakan pendekatan pure bisnis. Karena Alutsista adalah belanja strategis nasional. Tak bisa disamakan dengan Perusahaan, Dimana beli barang bekas, memiliki risiko penyusutan aset dan berpengaruh terhadap nilai buku.

Mungkin lebih tepatnya, membeli pesawat bekas membutuhkan biaya perawatan yang besar pula. Apalagi jenis pesawat bekas Mirage 2000-5 yang dibeli, sudah tak ada produksi lagi. Sehingga kemungkinan mendapatkan spare part untuk perawatan/perbaikan agak susah.

Oleh sebab itu, berhutang produktif yang dimaksudkan Anies adalah, Alutsista yang sudah dibeli dengan tambahan utang baru, justru biaya perawatannya lebih besar, karena spare part-nya susah diperoleh selain risiko kecelakaan pagi prajurit TNI AU.

Kekeliruan  Prabowo

Nampaknya, dalam debat kedua, Prabowo katakan, "tak apa rasio ULN sampai 50% Terhadap PDB. Ini pernyataan yang berbahaya Menurut saya, setidaknya, alam bahwa sadar Prabowo katakan, ULN kita bisa kok di atas 50% terhadap PDB. Padahal, dalam dua dekade terakhir, rasio ULN tidak pernah >50%.

Karena bila rasio ULN >50% pertanda akan terjadi krisis. Krisis biasanya ditandai dengan twin deficit yang dalam (di atas rasio normal), yakni defisit APBN dan transaksi berjalan dalam Neraca Pembayaran Internasional (NPI). Disebabkan oleh pembiyaan hutang LN (pokok + bunga) dalam APBN dan transfer keluar untuk pembayaran utang LN dari hutang LN pemerintah + BI dan swasta dalam transaksi berjalan.

Dalam beberapa krisis---seperti 1998, twin deficit melebihi 50% terhadap GDP (kalau rasio terhadap GNI/Gross national income, maka rasio ULN RI bisa lebih besar) Dengan mengatakan rasio ULN tak mengapa sampai 50%, menggambar, Prabowo belum bisa membedakan, antara ULN dan Utang pemerintah. Hutang pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Hutang pemerintah termasuk dalam komponen ULN, tetapi tidak mencakup utang swasta dan BUMN. Sama tapi tak serupa Dengan mengatakan rasio hutang bisa sampai 50%, maka dengan berbagai data historis yang ada, sepertinya, pernyataan Prabowo tidak berdasarkan teori dan data yang proper dan kredibel