Ganti Presiden Vs Pilih Presiden

KONSTIPASI GANTI PRESIDEN VS PILIH PRESIDEN.

Saya dirawat di RS Medistra oleh Dr Martin Rumender sejak 18-22 Agustus dan kemudian menderita konstipasi dampak dari obat batuk yang diberikan dan saya mengikuti dengan takjub pro dan kontra kampanye ganti presiden oleh oposisi yang semakin merebak. Kembali ke apartment Kempinski Rabu 22 tapi hari Minggu 26 Agustus harus dirawat ke IGD Medistra karena konstipasi sudah buang air besar.  Hari Senin 27 Agustus saya berdialog dengan Bung Karno di skylobby Kempinski lantai 11.

CW: Selamat pagi pak, ini soal kampanye ganti presiden kok jadi heboh gaduh, apa bapak bisa keluarkan fatwa otentik orisinal sebagai presiden pertama RI tentang hiruk pikuk yang sudah mirip konstipasi politik.

BK: Betul kamu, istilah yang tepat sekarang ini adalah Indonesia menghadapi konstipasi politik.  Ya gara garanya karena memang sejarah kita mewariskan pola "kudeta terselubung" dalam setiap gonta ganti presiden atau sistim kabinet. 

Elite Indonesia itu semua lihay apalagi yang berpendidikan Belanda dan demokrasi Barat, mereka pandai mengotak atik isu jadi hoax dizaman sekarang. Dizaman revolusi dulu sistim kabinet presidensial mendadak diganti jadi parlementer hanya oleh Maklumat Wapres no X ttg 16 Oktober 1945. 

Sutan Syahrir naik jadi PM RI ke-2, dirongrong oleh Tan Malaka cs dengan kudeta 3 Juli 1946 dimana PM Syahrir diculik oleh anak buah Tan Malaka. Isu yang dipakai oleh Tan Malaka adalah bahwa kabinet Syahrir terlalu kompromis negosiasi dengan Belanda. Saya masih mendukung Kabinet Syahrir sampai 2 kali reshuflle, lalu dia diganti Amir Syarifudin sebagai PM ke-3. Terjadi perubahan geopolitik ketika Muso kembali dari Moskow dan membawa doktrin Zdhanov membuka front anti Barat dengan pemberontakan Madiun 18 Sep 1948.

Amir Syarifudin terlibat dan di eksekusi bersama Tan Malaka yang ditembak oleh militer anti PKI karena tidak bisa membedakan politik Tan Malaka dan Muso. Wapres Hatta jadi PM ke-4 dan mengantarkan pengakuan kedaulatan KMB yang menjadikan RI negara bekas terjajah yang dib ebani membayar utang bekas penjajahnya US$ 1,2 milyar pada KMB di the Hague 1949. Sistim kabinet parlementer terus berlangsung setelah Konstitusi RIS diubah jadi UUDS 1950 yang berhasil menyelenggarakan pemilu pertama paling demokratis 1955. Dalam pemilu 1955, terjadi kejutan masuknya PKI sbg 4 besar setelah PNI, Masyumi dan NU sedang PSI merosot jadi partai gurem hanya kebagian 5 kursi.

Menjelang pemilu 1955 juga terjadi hiruk pikuk penahanan mantan menteri dengan tuduhan korupsi  oleh parpol yang silih berganti menguasai kabinet. PNI dan Masyumi bergiliran memimpin kabinet yaitu Natsir, Sukiman dan Burhanudin Harahap sedang PNI punya 3 kabinet, Wilopo, Ali I dan Ali II (hasil pemilu 1955). Militer juga terlibat dalam politik ketika KSAP TB Simatupang dan KSAD Nasution menggerakkan demo menuntut pembubaran parlemen 17 Oktober 1952 di depan Istana Merdeka. 

Lucunya rakyat yang dibayar malah berteriak Hidup Bung Karno,  didepan saya dan bukan Bubarkan DPR seperti spanduk yang mereka bawa. Jabatan KSAP saya hapus dan KSAD Nasution 18 Des 1952 diganti Bambang Sugeng.  Pada 1 Mei 1955 Bambang Sugeng berhenti dan diganti oleh Bambang Utoyo 27 Juni 1955 tapi Wakasad Kol Zulkifli Lubis memboikot pelantikan Bambang Utoyo. 

Peristiwa 27 Juni ini menjatuhkan kabinet Ali Sastroamijoyo I diganti kabinet Burhanudin Harahap.  Nasution sendiri mendirikan partai IPKI dan ikut pemilu 1955 tapi hanya jadi partai gurem 4 kursi. Tapi 1 November 1955 Nasution diangkat kembali menjadi  KSAD untuk kedua kalinya sampai saya ganti dengan Yani pada 22 Juni 1962.

CW: Wah sejarah lagi; itu tidak menarik bagi generasi milenial zaman NOW pak.