Walaupun demikian, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno meyakini kalau Zulhas hendak sanggup fokus melaksanakan tugas barunya selaku menteri perdagangan tanpa tersendat persiapan partai mengarah Pemilu 2024.
"Kami juga pastikan bahwa Bang Zul akan fokus di kabinet karena memang kemampuan dari organisasi untuk bisa berjalan sendiri," kata Eddy Soeparno, Rabu, (15/6/2022).
Apabila Zulhas mau secara sungguh- sungguh melaksanakan upaya pemberantasan korupsi di Kemendag, periset Pukat, Zaenur Rohman menguraikan sebagian perihal yang butuh dia jalani. Awal, melaksanakan pembatasan serta pengawasan terhadap wewenang pemberian izin ekspor serta impor. Alasannya, permasalahan korupsi di Kemendag sering kali terjalin di zona tersebut.
Kata Zaenur, pasti izin ekspor impor itu wajib dicoba oleh satu orang pejabat, namun misalnya diganti jadi satu wujud komite di internal Kementerian Perdagangan sehingga terus menjadi banyak pihak yang melaksanakan pengawasan serta tidak terkumpulnya satu kewenangan buat membagikan izin tersebut.
Kedua, kata Zaenur, mempraktikkan manajemen antipenyuapan. Ketiga, melenyapkan faktor konflik kepentingan yang terpaut dengan pemberian izin serta ekspor.
Serta yang keempat sekalian yang sangat berat, kata Zaenur, merupakan Zulhas butuh menolak seluruh wujud intervensi politik yang terpaut dengan penerapan kewenangan jabatan, spesialnya terpaut dengan izin ekspor serta impor.
Yang sangat berat yang kala wajib membuat Kementerian Perdagangan itu melaksanakan kewenangannya terbebas dari transaksional oleh para politisi.
Zaenur meningkatkan, (serta membenarkan) kalau kegunaan itu dijalankan sesuai dengan undang- undang bukan dipecah dengan ketentuan politik serta setelah itu siapa yang hendak mengajukan izin ekspor impor kemudian membayar kepada politisi mempunyai jatah kuota tersebut.
Sedangkan Ketua Masyarakat Anti Korupsi( MAKI), Boyamin Saiman berkata, bila Zulhas mau mensterilkan Kemendag dari sikap koruptif, hingga dia butuh menjauhi komunikasi dengan industri sawit.
"Zulhas harus menghindari komunikasi dengan perusahaan-perusahan sawit yang dulunya dapat izin kebun sawit dari peralihan hutan zaman Zulhas jadi menteri kehutanan. Ini untuk mencegah konflik kepentingan dan kebaikan Zulhas sendiri," kata Boyamin dilansir dari Tirto, Kamis, (16/6/2022).
Penunjukan Zulhas selaku mendag dinilai cuma semata- mata upaya akomodasi partai koalisi semata tanpa terdapatnya tendensi penyelesaian kasus di badan Kemendagri, kata Trubus.
