Tidak hanya permasalahan korupsi yang dikala ini menjangkiti Kemendag, intitusi ini pula ialah salah satu Kementerian yang sering gonta- ganti pimpinan. Paling tidak dalam 2 periode Presiden Jokowi, telah terdapat 6 orang yang sempat berprofesi selaku menteri perdagangan, tercantum Zulhas.
Mendag awal di masa pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla merupakan Rachmat Gobel. Sepanjang berprofesi, dia pernah membuat ketentuan terpaut pembatasan penjualan minuman beralkohol.
Gobel setelah itu digantikan oleh Thomas Lembong pada 12 Agustus 2015. Sepanjang berprofesi, Thomas Lembong pernah membuat ketentuan tentang impor jeroan sapi yang pernah merangsang pro serta kontra.
Tidak berselang lama, Thomas Lembong ditukar oleh Enggartiasto Lukito, politikus Partai Nasdem. Sepanjang berprofesi, laki- laki yang akrab disapa Enggar ini pernah jadi sorotan publik usai menghasilkan izin impor beras yang memantik perseteruan dirinya dengan Dirut Perum Bulog, Budi Waseso.
Pada periode Jokowi- Ma' ruf Amin, Enggar tidak lagi dipakai. Jokowi mempercayakan jabatan menteri perdagangan kepada politikus PKB, Agus Suparmanto. Sepanjang berprofesi, Agus tercatat menghasilkan beberapa kebijakan yang pula menuai kritik, salah satunya merupakan kebijakan ekspor masker sampai menggapai nilai 74, 7 juta dolar AS.
Agus kesimpulannya ditukar Meter. Lutfi pada Desember 2020. Lutfi bukan wujud baru di pos Kemendag. Dia merupakan menteri perdagangan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono( SBY).
Lutfi mengakhiri jabatannya selaku mendag dengan catatan" kurang baik" berbentuk kelangkaan serta peningkatan harga minyak selaku akibat dari permasalahan korupsi pemberian sarana ekspor CPO yang mengaitkan Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (terdakwa serta telah dipecat). Lutfi kesimpulannya ditukar Zulkifli Hasan pada 15 Juni 2022.
Mampukah Zulhas Bilas Kemendag?
Tetapi, penunjukan Zulhas selaku mendag malah diragukan oleh beberapa pihak bisa menanggulangi beberapa perkara di Kemendag, spesialnya aplikasi korupsi yang banyak terjalin.
Periset Pusat Kajian Antikorupsi( Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada( UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman berkata, dirinya tidak mempunyai ekspektasi yang besar terhadap komitmen antikorupsi yang dipunyai Zulhas. Alasannya, track record ketum PAN itu tidak menunjuk perihal tersebut.
"Kalau dilihat dari rekam jejak di masa lalu ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai menteri kehutanan di era SBY maupun sebagai anggota legislatif, tidak pernah ada satu program antikorupsi yang benar-benar dicanangkan di tempat biasa menjabat," kata Zaenur dilansir dari Tirto, Jumat (17/6/2022).
