Syarat buat Anies
Kembali ke figur Anies Baswedan dalam konteks perhelatan Pilkada Jakarta 2024. Dalam beberapa tulisan saya sebelumnya telah dibahas peluang kerjasama Anies dengan PDIP, kalkulasi kebutuhan elektoral, serta kepentingan politik kebangsaan jangka panjang jika sebutlah, "mutualan" Anies-PDIP ini bisa diwujudkan.
Namun demikian tentu saja siapapun menyadari betul, bahwa PDIP sebagai partai ideologis dan partai kader pastinya tidak akan gampangan memberikan karpet merah kepada Anies atau siapapun di luar kader organiknya.
Meski dalam nuansa seloroh, pada momen pengumuman bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP beberapa hari lalu Megawati sendiri sudah memberikan isyarat soal tak mudahnya Anies diusung oleh PDIP. Ada sejumlah syarat yang harus dilakukan Anies jika mau diusung PDIP.
Syarat-syarat itu beberapa hari lalu pernah dikemukakan kepada media oleh Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Secara kumulatif syarat-syarat itu meliputi: Visi-Misi Paslon disiapkan oleh PDIP; siap memprioritaskan politik tata ruang; siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan; siap mewujudkan keberpihakan kepada Wong Cilik; siap menjadi kader partai; dan taat terhadap ideologi serta berpegang pada platform partai.
Dari semua syarat versi Hasto itu, kecuali yang terkait kesediaan menjadi kader dan dengan sendirinya harus siap tegak lurus dengan ideologi dan platform partai, saya kira bukan hal baru bagi Anies.
Isu tata ruang yang harus didesain dan dikelola dengan benar dan konsisten, keberpihakan pada wong cilik, dan berkomitmen mewujudkan ajaran Tri Saktinya Bung Karno, sedikit banyak Anies sudah mengimplementasikanya ketika memimpin Jakarta, meski tentu saja belum tuntas dan masih ada kekurangan disana-sini.
Komitmen terhadap isu-isu strategi itu juga muncul dalam visi-misi dan program Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024 lalu. Kita masih ingat misalnya bagaimana Anies sangat kritis terhadap pembangunan IKN dan ini jelas terkait antara lain dengan isu tata ruang dan lingkungan hidup.
Anies juga bicara soal keseteraan pengelolaan, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi, dan ini jelas ada kaitannya dengan pesan sakti kedua Bung Karno dalam Tri Saktinya.
Selain itu dan ini penting dalam kerangka penyamaan pemahaman, posisi dimana berdiri serta komitmen mewujudkannya bersama PDIP adalah terkait isu politik kebangsaan dan inklusifitas.
Sejauh yang saya cermati, baik selama memimpin Jakarta maupun sebelum dan sesudahnya, Anies adalah sosok yang sejatinya sangat inklusif, muslim yang moderat, dan intelektual yang memegang teguh prinsip-prinsip kebangsaan dan pastinya paham betul soal wajah kebhinekaan Indonesia yang harus dirawat dan dijaga.
