Maka bisa dipahami jika kemudian sejumlah pihak menyebut peristiwa mundurnya Airlangga ini sebagai "Kejadian Luar Biasa (KLB)" di dunia politik tanah air.Â
Lantas apa sebetulnya yang terjadi, atau setidaknya yang bisa dibaca dari pernyataan tersurat Airlangga terkait alasan kemundurannya ini?
Yang Tersurat, Yang Tersirat
Sekurang-kurangnya ada dua alasan penting yang secara eksplisit (tersurat) dikemukakan Airlangga dalam pernyataan pengunduran dirinya. Pertama untuk menjaga keutuhan partai Golkar. Kedua dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.
Menjaga keutuhan partai Golkar. Narasi ini biasa saja sebetulnya, normal dan wajar dikemukakan oleh seorang Ketua Umum partai, partai manapun. Karena memang sudah menjadi kewajibannya sebagai pimpinan partai untuk menjaga soliditas dan kekompakan di lingkungan internal. Terlebih lagi dalam menghadapi perhelatan Pilkada yang sangat strategis bagi partai.
Tetapi ketika narasi itu diucapkan sebagai alasan untuk mengundurkan diri dan berlangsung tiba-tiba maknanya tentu menjadi lain. Makna tersiratnya menjadi sangat jelas dan sederhana. Bahwa jika Airlangga tidak mundur maka akan terjadi gejolak di internal Golkar.
Jadi, kemunduran Airlangga secara hipotetik karena ada konflik internal di tubuh Golkar. Spekulasi yang berkembang di ruang publik menduga bahwa konflik ini dipicu antara lain oleh tarik-menarik kepentingan dalam urusan prakandidasi Pilkada di beberapa daerah. Jika spekulasi ini benar, artinya ada faksi-faksi afiliatif di tubuh Golkar yang masing-masing memiliki agenda dan kepentingan politiknya sendiri-sendiri dalam urusan Pilkada.
Kemudian alasan yang kedua, dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Demikian yang tersurat. Dan alasan ini sebetulnya satu rangkain yang tidak terputus dari alasan pertama. Jika dirangkaikan, kira-kira alur nalarnya berikut ini.
Sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga memiliki kepentingan sendiri untuk memajukan kader-kader terbaiknya entah sebagai kandidat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Airin di Banten misalnya, dan ini tentu saja wajar.Â
Opsi lain yang mungkin terjadi adalah Airlangga tidak bisa mengendalikan tarik-menarik kepentingan di antara elit-elit internal Golkar yang tadi itu, masing-masing memiliki afiliasi politik elektoral yang berbeda.
Jika opsi manapun dari dua kemungkinan tersebut dibiarkan dinilai bisa memicu instabilitas transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Maka pilihannya hanya satu: Airlangga harus mundur. Karena tidak bisa sejalan dengan kepentingan menciptakan konstelasi politik yang dikehendaki untuk memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Atau karena dianggap gagal mengendalikan konflik internal yang ujungnya idem ditto bisa memicu instabilitas transisi.
Dan yang Tersandera?
Pertanyaannya kemudian, secara politik siapa yang paling berkepentingan terhadap proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo berlangsung kondusif? Tentu saja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Presiden-Wapres terpilih beserta koalisi partai pendukungnya.
