Sekali lagi, Pemilu yang jurdil dan berintegritas pastinya merupakan harapan setiap warga negara. Tetapi keinginan itu kini berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Yakni desakan dilakukannya penegakan hukum dan keadilan Pemilu dengan pengusutan tuntas berbagai kasus sebagaimana diuraikan di atas. Di sisi lain memastikan bangsa ini tetap kokoh dalam persatuan dan keutuhan adalah juga merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar.
Bukan pekerjaan yang mudah tentu saja. Dan rasa-rasanya nyaris mustahil jika kedua prioritas kebangsaan ini diserahkan kepada para politisi yang saat ini sedang sama-sama panas, sama-sama merasa sedang memperjuangkan hak politik dan “jalan kebenarannya” masing-masing.
Dalam konteks inilah dibutuhkan sikap kenegarawanan adiluhung dari tokoh-tokoh bangsa, baik yang berada di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan untuk menyelesaikannya. Yakni menegakan hukum dan keadilan Pemilu sekaligus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, menurut hemat saya adalah salah satu kunci penyelesaian kegaduhan ini.
Bersama para pimpinan lembaga tinggi negara, ketiga Paslon, tokoh-tokoh masyarakat lintas golongan dan non-partisan serta kalangan cendekiawan yang sudah selesai dengan dirinya, hemat saya Presiden Jokowi perlu mengambil inisiatif penyelesaian yang terukur, proposional, setara dan berkeadilan.
Baca juga yuuk: https://www.kompasiana.com/www.tisna_1965.com/65ccd3d612d50f2b403a66f2/cara-bijak-dan-taat-hukum-menyikapi-hasil-pemilu
