Debat Cawapres, Menunggu Food Estate "Dislepet"

Debat Cawapres kedua malam ini nampaknya bakal kembali seru, dan semoga saja bergizi. Mengelaborasi visi-misi, mengeksplorasi substansi, dan dengan demikian berpotensi mencerahkan literasi publik terkait berbagai isu strategis yang selama ini hanya menjadi konsumsi para elit, ahli, pengamat dan pegiat. Khususnya menyangkut isu lingkungan dan dampak sosio-ekologisnya bagi masyarakat.

KPU sendiri sudah menyiapkan 7 isu besar untuk dibedah nanti malam. Yakni Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Semua isu ini jelas saling bersitemali satu sama lain, langsung dan tidak langsung.

Diskursus tentang pembangunan berkelanjutan misalnya, jelas berkelindan dengan bagaimana ketersediaan dan strategi pengelolaan sumber daya alam dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan daya dukung energi, karena itu tatakelola sumber-sumber energi juga harus in line dalam matarantai kebijakan dan programnya.

Demikian halnya dengan urusan pangan dan agraria. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, aspek agraria dan pangan adalah dua isu kunci yang tidak bisa dikesampingkan. Terakhir soal masyarakat adat dan desa, dua entitas yang seringkali menjadi korban pembangunan dan industrialisasi masif di segala bidang.

Publik perlu tahu, bagaimana gagasan dan program para Paslon menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang tetap ramah bagi masyarakat adat dan desa serta ekosistemnya. Pembangunan yang tidak memarjiinalkan posisi mereka sebagai bagian dari pemilik saham kedaulatan negeri ini.

Dari ketujuh tema yang saling berkaitan itu, ada satu isu penting sebagai "pintu masuk" sekaligus bisa menjadi benang merah untuk saling mengeksplorasi perspektif dan sikap, serta gagasan dan program masing-masing Paslon secara utuh, koheren dan fenomena persitemaliannya antar ketujuh tema itu. Yakni isu Food Estate yang belakangan memicu pro-kontra di ruang publik.

Food Estate Gagal ?

Food Estate atau lumbung pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024. Food estate merupakan program desain pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Tujuan strategis program ini adalah untuk mengamankan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus upaya maksimalisasi produksi dalam negeri.

Merujuk pada data yang dirilis CNBC.Indonesia (8 Januari 2024), hingga saat ini proyek food estate sudah dikembangkan di sejumlah daerah, yakni di Kabupaten Garut (Jabar) dan Kabupaten Temanggung (Jateng) masing-masing seluas 1000 hektar. Kemudian di Kabupaten Gresik (Jatim) dengan luas lahan 1.175 hektar dan Kabupaten Sumba Tengah (NTT) seluas 10.000 hektar. Dan terakhir, yang paling luas di Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektar).          

Sementara itu berdasarkan data yang dilansir setkab.go.id, program food estate sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional ini akan dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, untuk program ketahanan pangan ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran multi-years (2019-2024) sekitar 539 trilyun (Kumparan.com, 21 Januari 2024).

"Dislepet" dengan Data dan Argumen        

Megaproyek nasional ini kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak, dan menjadi riuh sejak perhelatan Pemilu mulai memasuki fase-fase krusial menjelang tahapan prakandidasi Capres-Cawapres. Dalam catatan saya, sepanjang terkait Pemilu, isu food estate ini pertama kali digulirkan oleh Hasto Kristyanto, Sekjen PDIP, sekitar bulan Agustus 2023 lalu.

Kala itu, Hasto menilai proyek food estate yang telah didukung penuh oleh PDIP telah gagal. Dikutip berbagai media nasional, Hasto menyatakan, "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan." (Bisnis.Com, 17 Agustus 2023).

Berbagai pihak menilai kritik Hasto lebih ditujukan kepada Prabowo sebagai Menhan yang diberikan kewenangan mengelola proyek food estate bersama Kementerian Pertahanan. Dalam konteks prakandidasi Pilpres saat itu, publik faham dan melihat Jokowi mulai menunjukan gelagat bakal mengendors Prabowo. Jadi, kritik Hasto saat itu memang beraroma sangat politis.

Tetapi terlepas dari aroma politik yang disemburkan Hasto, proyek food estate memang disoal banyak pihak, mulai dari ahli, pengamat hingga pegiat lingkungan. Salah satu isu yang paling banyak disorot adri proyek food estate adalah terkait lingkungan, terjadinya deforestasi dan ancaman terhadap kelestarian ekologis.

Juru kampanye hutan Greenpeace, Arie Rompas misalnya mengungkapkan, "Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah," (CNBC.Indonesia.com. 20 Agustus 2023).

Dengan pandangan yang kurang lebih sama, aktifis lingkungan Walhi, Uli Arta Siagian, juga menilai bahwa kebijakan negara terkait proyek food estate selain kurang berpihak pada kesejahteraan rakyat, juga membawa ancaman perubahan iklim yang lebih parah (Bisnis.Com, 4 Maret 2023).

Terkait isu food estate ini, Cak Imin telah beberapa kali menyoroti dengan tajam pada beberapa kesempatan, pun juga Anies Baswedan. Pada debat nanti malam dapat dipastikan Cak Imin juga bakal kembali mengusung isu ini. Food estate akan "dislepet".

Isu ini nampaknya juga ditunggu pulbik. Tapi yang ditunggu tentu bukan sisi serunya perdebatan verbal, melainkan sisi substantif dari isu ini. Apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana progres mutakhir megaproyek ini, bagaimana Paslon 02 yang pastinya bakal membela proyek ini menjelaskan, dan bagaimana pula Paslon 03 merespon. Ini semua penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat terkait program ini.

Dengan demikian, Cak Imin (atau bahkan sangat mungkin juga Profesor Mahfud) perlu menyiapkan selengkap mungkin data dengan akurasi yang tinggi. Biar slepetan-nya tajam dan makjleb. Sebaliknya, jika Gibran yakin proyek ini tidak ada masalah dan karenanya layak dilanjutkan siapkan juga data yang akurat, kredibel dan dapat diverifikasi oleh siapapun.