Absennya JokowiÂ
Di depan sudah disinggung, bahwa Presiden Jokowi tidak hadir dalam acara HUT ke 51 PDIP. Dan sekali lagi, ini ketidakhadiran untuk pertama kalinya. Secara teknis pihak Istana sudah menginfokan, bahwa Presiden ada agenda yang sudah lama dijadwalkan, yakni kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Itu sebabnya, beliau (pastinya) mendelegasikan kepada Wapres untuk hadir.
Namun demikian, penjelasan pihak istana tetap saja memicu spekulasi publik. Bahwa ketidakhadiran Jokowi diduga sengaja untuk menghindar. Spekulasi ini bukan tanpa alasan tentu saja. Publik faham betul hubungan Jokowi-Megawati merenggang sejak Gibran maju sebagai Capresnya Prabowo.
Banyak pihak membaca ketidakhadiran Jokowi adalah sinyal kesekian, bahwa ia sudah selesai dengan PDIP, dan sedang mempersiapkan diri dengan jalan baru politiknya. PSI atau Golkar kerap disebut-sebut sebagai bakal jalan baru politik itu. Starting pointnya adalah Pilpres 2024 yang harus dimenangkan Prabowo-Gibran.
Masalahkah bagi publik ? Tentu saja tidak. Itu pilihan Jokowi sebagai pribadi. Menjadi masalah ketika lanskap relasi-relasi yang merapuh ini kemudian mengganggu fokus, soliditas dan kinerja pemerintah secara kolektif. Kemungkinan ini bisa terjadi lantaran masing-masing pejabat, dimulai dari Presiden, Wapres dan para Menteri saat ini terbelah ke dalam, terutama dua kubu : Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.
PDIP susah Move On
Terakhir sebuah catatan, anggap saja semacam "kado" ulang tahun untuk PDIP. Dalam pidatonya di acara ulang tahun tadi siang itu, Megawati kembali mengumbar sentilan-sentilan menohok. Dan publik faham, sentilan tajam ini nampaknya diarahkan pada pemerintahan Jokowi serta kubu Prabowo-Gibran yang didukungnya.
Diantara catatan kritis Megawati, dua poin menurut hemat saya penting dicermati dan coba dimuhasabahi oleh para elit yang saat ini sedang bertarung. Keduanya berkenaan dengan perhalatan Pemilu saat ini.
Pertama, lontaran lugas Megawati bahwa Pemilu bukan alat kekuasaan elit untuk melanggengkan kekuasaannya. Dia menyebut, pemilu memiliki moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, dia mengingatkan agar tidak ada kelompok yang merasa paling berkuasa. Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya (Kompas.Com, 10/1/2024).
Kedua, Megawati juga menyoroti isu intimidasi yang dialami rakyat dalam Pemilu saat ini. Dilansir dalam Kompas.Com, Megawati mengungkapkan, "Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi," Lalu disebutnya beberapa contoh kasus intimidasi yang dialami seorang mahasiswa, seorang ketua RT dan serang ibu, termasuk insiden Boyolali yang telah memakan korban dari relawan Ganjar-Mahfud.
Keras. Lumayan keras sebetulnya warning Megawati. Dan sekali lagi, publik faham, ini diarahkan kepada Jokowi dan sekutunya di kubu Prabowo-Gibran. Anehnya, hingga saat ini beberapa elit PDIP masih tetap saja berharap "cipratan" berkah elektoral dari Jokowi. PDIP susah move on !
