Jika merujuk pada perspektif akademik, Agnes Heller dan Donald L Morowitz misalnya, mereka melihat politik identitas sebetulnya hadir sebagai bentuk kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular (khas) dalam bentuk relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama. Dengan cara ini secara sosiologis suatu kelompok membangun soliditas internal, harmoni, dan kesetiakawanan. Â
Akan tetapi, dalam praktiknya kemudian, gagasan politik identitas kerap mengalami transformasi menjadi instrumen politik untuk meraih kekuasaan dan/atau mempertahankan status quo oleh pihak-pihak yang saling berkompetisi.
Dalam posisi sebagai alat untuk memenangi kontestasi kekuasaan, politik identitas dikapitalisasi secara vulgar dengan mengabaikan dampak sosiopolitik yang diakibatkannya.
Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil riset dan fenomena praksisnya, strategi mengkapitalisasi isu-isu identitas sebagai salah satu faktor non-elektoral untuk meraih simpati dan memenangi kontestasi terbukti telah melahirkan kegaduhan dan pertengkaran dalam masyarakat, baik di ruang digital maupun dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat.
Tidak sedikit dalam satu keluarga atau antartetangga bertengkar lantaran beda dukungan dan pilihan. Lebih jauh dari sekadar gaduh dan bertengkar, tebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi kemudian memengaruhi persepsi dan perilaku elektoral para pemilih dari masing-masing kubu ini dan akhirnya mengarahkan masyarakat Indonesia pada situasi keterbelahan (polarisasi) sosial-politik di berbagai daerah.
Pemilu sejatinya memang merupakan ajang konflik politik untuk memperebutkan kekuasaan, namun pelaksanaannya didesain demikian rupa hingga tetap berlangsung tertib, aman, dan damai. Merebaknya fenomena pengerasan dan eskalasi isu-isu identitas konflik dalam Pemilu menjadi tidak mudah dikelola dan dikendalikan.
Perlu Janji Bersama
Kita tentu berharap Pemilu 2024 ini berlangsung dalam suasana fair, kompetitif, dan demokratis, namun sekaligus tertib, aman, dan damai. Minus penggunaan politik identitas sebagai alat pemenangan.
Biarlah identitas yang melekat secara natur dalam individu-individu dan kelompok-kelompok warga negara berhenti sebagai ciri khas, karakteristik, dan kekayaan bangsa Indonesia saja. Jangan kemudian dikapitalisasi, dipolitisasi sebagai alat untuk memenangi kontestasi.
Untuk itu diperlukan komitmen, janji bersama para pihak, terutama para elite dari setiap kubu yang bertarung di arena Pemilu, baik partai politik maupun pasangan capres-cawapres beserta tim pemenangan dan massa pendukungnya.
Janji untuk menolak dan tidak menggunakan lagi politik identitas dengan cara artikulasi dan bentuk ekspresi apa pun, serta tekad kuat untuk meneguhi janji itu hingga hajat demokrasi nanti berakhir dengan tertib, aman, dan damai.
