Bolehlah, kebijakan ini merupakan kebijakan di tingkat lokal (Kabupaten/Kota/ Provinsi), namun tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat juga. Lantaran sumber dana pembangunan fisik sekolah negeri juga banyak yang berasal dari pusat. Baik yang bersifat Block Grant maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dikotomi Negeri Swasta
Melihat jejak sejarah pendidikan di negeri ini, sudah sepatutnya tidak ada lagi dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Jika sekolah-sekolah plat merah (sekolah negeri) diberi kesempatan untuk maju dan besar, sudah sepantasnya sekolah swasta juga diberi kesempatan yang sama. Ini tidak lepas dari validitas data yang ada di lapangan yang seharusnya dipunyai dan dicermati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terutama data Angka Partisipasi serta Angka Transisi dalam kaintannya dengan pengadaan RKB (Ruang Kelas Baru). Artinya, jika di suatu daerah jumlah ruang kelas sudah mencukupi, tentunya tidak perlu tiap tahun membangun ruang kelas baru. Karena jika tanpa kendali, di satu sisi, sekolah-sekolah plat merah jumlah ruang kelasnya makin bertambah, sekolah-sekolah swasta ruang kelasnya makin banyak yang kosong.
Negeri Minded
Banyak sekolah swasta yang sudah dikelola dengan baik. Manajemen modern. Berbiaya lebih murah dari sekolah negeri. Bahkan prestasinya tidak kalah dengan sekolah negeri. Mengapa masih kurang diminati masyarakat? Jawabnya simpel: Negeri Minded. Sebagian masyarakat masih beranggapan status negeri adalah pilihan pertama dibanding sekolah swasta yang berkualitas!!
Agaknya, Pak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan kebudayaan, tidak boleh melupakan keberadaan sekolah-sekolah swasta ini. Mereka adalah pioneer-pioner pendidikan di negeri ini. Tanpa sekolah swasta mungkin pencapaian kemerdekaan tidak akan “secepat” itu. Saya sangat percaya, pak Menteri yang sudah banyak menggebrak dan memberi angin segar di dunia pendidikan ini ke depan akan sangat memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah swasta di negeri tercinta ini.
