Dalam catatan politik kejatuhan Bung Karno dan kemudian naiknya Suharto, terdapat jejak para ekonom yang dikenal sebagai Berkeley Mafia. Mereka, yang juga dijuluki the economist with guns, tak lain adalah sekumpulan intelektual yang bermazhab neoklasik yang dimotori oleh Widjoyo Nistisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dll. Para pelanjut dari geng ekonom sayap kanan ini di generasi berikutnya ada Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan yang termuda Chatib Basri. Berkeley Mafia sudah berkuasa lebih dari 46 tahun dengan memegang kementerian ekonomi di masa Suharto, Megawati, dan Yudhoyono (Gus Dur terkecualikan karena Berkeley Mafia tidak masuk dalam kabinet, meskipun terus merongrong). Kini di masa Jokowi, tersiar kabar bahwa geng ini hendak masuk lagi ke dalam kabinet dengan dibantu lobby berbagai pihak.
Bila akhirnya tiga nama tersebut masuk kabinet Jokowi, maka perekonomian Indonesia akan mengabdi kepada kepentingan lembaga-lembaga keuangan Barat, yang menurut Jokowi dalam salah satu pidatonya: “telah menyebabkan ketidak adilan global”. Ketidak adilan global juga berarti ketidak adilan nasional. Hal ini ditunjukkan bagaimana semasa Yudhoyono, saat Boediono, Darmin, Sri, dan Chatib menjadi pimpinan otoritas moneter dan fiskal telah menyebabkan semakin timpangnya pendapatan di kalangan masyarakat Indonesia (ditunjukkan dari Indeks Gini yang meningkat dari 0,33 (di tahun 2004) ke 0,43 (di tahun 2014). Berjalannya Trisakti Bung Karno dan Nawacita Jokowi akan goyah bila “Trio Masalah” (Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan Chatib Basri) akhirnya masuk Kabinet Kerja, karena selain masalah ideologi ekonomi terdapat juga masalah kinerja dan integritas dalam perjalanan karir ketiganya.
SRI MULYANI
Yang paling gemilang dari Trio ini, tentu adalah Sri Mulyani yang saat ini merupakan pejabat Bank Dunia. Kedekatannya dengan Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan Barat kabarnya sudah terjadi sejak lama. Menurut kesaksian Kwik Kian Gie (di kwikkiangie.com) mantan menko perekonomian era Gus Dur, sudah sejak sebelum menjabat menteri Sri Mulyani kerap membocorkan hasil rapat Tim Ekonomi kepada IMF, Bank Dunia, dan Kedutaan AS. Karir Sri Mulyani di dalam kabinet Yudhoyono (sejak 2005) usai pada Juni 2010, diboyong ke Bank Dunia, setelah calon presiden versi Partai SRI ini memulai konflik terbuka dengan oligarkis Aburizal Bakrie sejak 2009, ketika ia berkoar-koar di publik terkait dugaan manipulasi pajak sebesar Rp2,1 triliun tahun 2007-2008 yang dilakukan tiga perusahaan grup Bakrie (belakangan Mahkamah Agung memenangkan Bakrie atas kasus ini dan Dirjen Pajak saat itu Tjiptardjo menyatakan bahwa pihak Bakrie telah mulai melunasi sebagian tunggakan pajaknya).
Bersamaan juga pada tahun 2010 tersebut Sri Mulyani menjalani status terselidik dalam Pansus Angket DPR tentang Skandal Century, yang dirinya selaku Kepala LPS adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarnya dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun untuk bank kecil yang bermasalah sejak lama seperti Bank Century. Dalam Pansus ini terungkap suatu karakter dalam diri Sri Mulyani yang kerap menyalahkan orang lain atas kebijakan yang ditandatanganinya. Dalam hal Skandal Century, meskipun tanggung jawab utama ada pada dirinya, namun ia berusaha menyeret Boediono. Karakter yang terulang kembali belum lama dalam kasus TPPI yang ditangani Bareskrim Polri, yang mana Sri Mulyani berusaha menyeret Jusuf Kalla. Kasus lain yang diduga menyeret Sri Mulyani adalah kasus penggelapan pajak sebesar Rp 400 miliar oleh Grup Ramayana milik Paulus Tumewu, di mana pada tahun 2005 dirinya selalu menteri keuangan memberikan rekomendasi pada Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan kasus ini demi “kepentingan umum”.
Sri Mulyani juga kerap menyenangkan para investor di pasar keuangan dunia dengan meluncurkan yield obligasi yang kelewat tinggi. Misalnya pada 2008, Indonesia menerbitkan global bond dengan yield yang diberikan sebesar 6,95%, lebih tinggi dari Malaysia 3,86%, Thailand 4,8%, dan bahkan dari Filipina (yang dijuluki The Sick Man in Asia) sebesar 6,5%. Padahal logikanya mestinya yield Indonesia maksimal 5,5%, sedikit di atas Thailand tapi di bawah Filipina. “Kebodohan” ini diulang lagi pada 2009, saat itu Sri Mulyani kembali menerbitkan global bond dengan yield 11,75%, jauh di atas Filipina 8,75% dan hanya sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom seperti Pakistan sebesar 12,5%. “Kebodohan-kebodohan” dalam menetapkan yield ini juga lah yang menyebabkan Sri Mulyani diganjar berbagai penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik oleh majalah-majalah ekonomi terkemuka seperti Euromoney dan Emerging Markets saat sidang tahunan IMF dan Bank Dunia.
Di dalam negeri sendiri, penerbitan obligasi Negara yang dilakukan Sri Mulyani di pasar domestik lewat SUN juga kelewat tinggi sehingga merugikan dalam perspektif tidak mendukung upaya penurunan suku bunga perbankan. Sebagai contoh, ketika bank-bank papan atas seperti Mandiri dan BCA menawarkan suku bunga berkisar 5,25%-6,5%, pemerintahan malah memberikan tawaran bunga tetap 9,5%. Selain itu program reformasi perpajakan yang selalu digadang-gadang sebagai keberhasilan Sri Mulyani, yang didanai APBN (dari sebesar Rp 3,3 triliun di 2004 menjadi 13,4 triliun di 2010) dan pinjaman Bank Dunia (sebesar Rp1,38 triliun selama 2010-2015) pun, ternyata juga menemui kegagalan. Hal ini diperkuat dari kritik berbagai ekonom di luar pemerintahan dan penggantinya Sri Mulyani sendiri selaku menteri keuangan, Agus Martowardoyo pada Oktober tahun 2010 yang menyatakan bahwa “kinerja dirjen pajak belum optimal“. Semakin terbukti kemudian dari masih banyaknya para pengemplang pajak dan terus menurunnya penerimaan pajak sejak beberapa tahun belakangan.
DARMIN NASUTION
Tidak ada yang spesial dalam sosok Darmin Nasution. Banyak yang meniliai dirinya sebagai birokrat tua yang ngeyel, selain minim prestasi dalam terobosan kebijakan semasa dirinya memimpin otoritas fiskal dan moneter. Dalam berbagai kesempatan Darmin malah ditengarai terlibat dalam beberapa kasus besar seperti kasus pengemplangan pajak Paulus Tumewu (menjabat sebagai dirjen pajak) dan kasus Century (ikut dalam rapat KSSK). Karena kepiawaiannya sebagai birokrat senior ini jugalah yang menyebabkan dirinya mampu menggaet sokongan Jusuf Kalla untuk memimpin Tim Ekonomi Jokowi ke depan. Secara umum Darmin adalah tipikal ekonom konservatif yang anti perubahan.
CHATIB BASRI
Sebagai generasi termuda dari Berkeley Mafia, Chatib Basri juga dikenal sebagai komisaris independen Grup Astra. Kedekatan yang bersangkutan dengan raksasa otomotif asing ini mungkin yang menyebabkan dirinya selaku menteri keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada April 2014 yang mengatur tentang pembebasan bea masuk untuk impor berbagai jenis kendaraan (kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD), kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder hingga 250 cc, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang lebih, kendaraan bermotor berupa ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum, kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan untuk pengangkutan 10-15 orang yang digunakan TNI dan Polri, dan kendaraan patroli TNI dan Polri).
Sebagai menteri keuangan dalam setahun terakhir pemerintahan Yudhoyono, Chatib Basri juga lah yang mewariskan kepada pemerintahan Jokowi apa yang disebut sebagai kuatro (empat) defisit dalam indikator makro ekonomi Indonesia, yaitu defisit anggaran, neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan transaksi berjalan. Tercatat sejak 2013, telah terjadi defisit APBN plus utang yang lebih dari Rp 2.100 triliun, defisit neraca pembayaran sebesar 9,4 miliar dollar AS, defisit neraca perdagangan sebesar 6 miliar dollar AS, dan defisit transaksi berjalan sebesar 6,6 miliar dollar AS. Berbagai defisit peninggalan Chatib inilah yang kemudian menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar terus memburuk hingga kini bertengger di Rp13.400/USD.
Bagi lembaga-lembaga keuangan Barat dan Kedutaan AS, kembali masuknya Chatib Basri ke dalam kabinet adalah berkah tersendiri. Karena bersama dirinya, Indonesia dapat dipastikan berada dalam rel neoliberalisme. Menurut ekonom Ichsanurdin Noersy, Chatib adalah sosok yang mendukung liberalisasi keuangan (dengan dukungannya pada divestasi Indosat), liberalisasi migas (lewat pembelaannya terhadap UU Migas tahun 2001), liberalisasi penanaman modal (lewat pembelaannya terhadap UU Penanaman Modal tahun 2007), mendukung kebijakan bail out Bank Century, dan patuh terhadap anjuran Bank Dunia. Noersy dalam berbagai kesempatan juga sering bersaksi bahwa di suatu forum publik Chatib pernah ucapkan kalimat, “kantongi saja nasionalisme mu!”.
KESIMPULAN
Trio Masalah harus dicoret dari opsi Tim Ekonomi Jokowi ke depan, meskipun pasti gempuran lobi yang menggadang nama-nama ini terus berlangsung. Kemungkinan besar memang suara-suara dukungan untuk naiknya Trio Masalah akan datang dari buyutnya kapitalisme global: Bank Dunia dan IMF, diperkuat oleh Kedubes AS, korporasi migas dan tambang asing, serta mungkin dukungan dari korporasi otomotif asing, plus dari koalisi oligarkis politik nasional. Trisakti dan Nawacita tidak akan dapat terwujud bila Ketiga Masalah ini masuk ke dalam kabinet, sudah dapat dipastikan. Sejarah telah membuktikan, tidak guna meragukannya lagi. Maka keputusan terakhir tetap berada di tangan Pak Jokowi, bagaimana gerangan dia “melihat Indonesia”?***
