Pemilu 2019 dan Pembelajaran Berdemokrasi

Tinggal beberapa tahapan lagi, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 baru bisa dikatakan benar-benar tuntas. KPU sebagai penyelenggara memang sudah mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara. Namun, penetapan pemenang belum bisa dilakukan karena harus menunggu proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang diajukan peserta pemilu.

Saat seluruh tahapan sudah benar-benar diselesaikan, Pemdeilu 2019 akan segera masuk dalam catatan sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Penting bagi kita untuk melakukan refleksi atas proses-proses yang sudah berjalan sebagai bahan pembelajaran berdemokrasi.

Satu hal yang mesti disepakati sejak awal, bahwa penyelenggaraan pemilu di negara seluas Indonesia sudah pasti tidak akan pernah mudah. Pada setiap periode penyelenggaraan, akan selalu banyak tantangan yang harus dihadapi. 

Banyak aspek yang mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar pemilu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai asasnya yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

Baik atau buruk?

Kita tentu berharap agar penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu bisa berjalan semakin baik. Kekurangan di masa-masa sebelumnya, harus bisa diperbaiki di masa berikutnya. Pemilu sebagai pesta demokrasi lima tahunan adalah momen berharga sekaligus menentukan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depannya.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan anggota legislatif tingkat daerah hingga pusat bersamaan dengan pemilihan presiden-wakil presiden secara serentak. Format ini merupakan hasil kesepakatan bersama para elite bangsa dan sudah melalui diskursus yang panjang, dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.   

Sejak awal sudah terbayang bahwa penyelenggaraan pemilu serentak ini tidak akan sama seperti pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Penyelenggaraan pemilu 2019 bertepatan dengan era kemajuan teknologi informasi yang di satu sisi bisa sangat membantu namun di sisi lain juga berpotensi digunakan untuk mengganggu proses pemilu misalnya melalui penyebaran berita bohong atau hoaks.

Pemilu serentak 2019 juga dipastikan akan lebih banyak menyita energi baik penyelenggara, petugas di TPS bahkan para pemilih. Contoh sederhana bagi pemilih, saat akan memasuki bilik suara, mereka akan disuguhi 5 (lima) jenis surat suara sekaligus untuk menentukan pilihannya pada calon anggota DPRD Tk 2, DPRD Tk 1, DPR RI, DPD RI, dan Capres-Cawapres.     

Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah kita lewati bersama. Ada banyak kesan yang sudah disampaikan mulai dari pujian/apresiasi hingga kritikan dan tudingan bernada kekecewaan. Paling tajam tentu saja adanya tudingan bahwa pihak penyelenggara tidak profesional, tidak netral alias curang sekaligus vonis bahwa pemilu 2019 ini paling buruk sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Benarkah demikian?

Mari kita segarkan ingatan sejenak. Faktanya bahwa tudingan semacam itu sebenarnya sudah terdengar bahkan jauh hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara. Sejak awal, KPU sebagai penyelenggara sudah diserang berbagai berita miring hingga hoaks. Salah satu paling fenomenal, kabar bohong mengenai jutaaan surat suara yang sudah tercoblos, padahal saat itu desain surat suara saja belum diluncurkan.

Informasi-informasi sesat yang beredar sedikit banyaknya memengaruhi tingkat kepercayaan para pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu. Riuh di media sosial tak terhindarkan lagi. Memasuki masa kampanye, suasana lebih memanas lagi.

Penyelenggaraan pemilu 2019 ini memang sudah telanjur "mewarisi" perseteruan dua kubu yang sudah terbentuk sebelumnya. Perseteruan yang tidak kunjung padam, melainkan terus berkembang seiring semakin banyaknya berita hoaks di media sosial. Banyak masyarakat yang ikut-ikutan dan larut di dalamnya. Aroma permusuhan tercium sangat tajam.

Pada kondisi semacam itu, bisa diprediksi bahwa pengumuman hasil pemilu oleh KPU pasti akan ditolak oleh pihak yang kalah. Penolakan terjadi bahkan sempat terjadi kerusuhan massa yang untungnya tidak sempat melebar kemana-mana karena kesigapan aparat keamanan. Ratusan orang yang diduga sebagai pelaku sekaligus provokator kerusuhan sudah berhasil diamankan.

Kembali soal tudingan bahwa pemilu kali ini merupakan terburuk sepanjang sejarah, saya kira tudingan semacam ini tidak bisa diterima begitu saja, tetapi harus bisa dibuktikan. Jika ternyata tidak bisa dibuktikan, ini merupakan fitnah yang kejam sekaligus upaya nyata mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu.

Menilai sebuah proses penyelenggaraan pemilu, berhasil atau tidak, baik atau buruk tentu harus menggunakan indikator sekaligus data dan fakta yang jelas. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Menyebarkan tudingan bahwa pemilu curang namun minim atau bahkan tanpa data dan fakta yang mendukung.       

Sangat disayangkan ketika upaya menyerang kredibilitas penyelenggara pemilu memang seakan tidak pernah ada habisnya. Kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS bukannya menimbulkan rasa simpati yang mendalam, tetapi malah "dibumbui" berita bohong bahwa mereka diracun, dan sebagainya. Kasus ini malah lebih banyak digunakan untuk menyerang pemerintah yang kebetulan berstatus sebagai petahana peserta pemilu daripada sebagai ajang evaluasi bersama agar tak berulang lagi di masa mendatang.           

Pembelajaran  

Kita sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini tidak bisa dikatakan benar-benar berhasil atau sempurna. Faktanya, masih terdapat kekurangan yang seolah terjadi secara berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Finalisasi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih selalu jadi sorotan. Pendistribusian kertas surat suara yang terlambat juga masih terjadi di beberapa tempat. Demikian halnya, praktik politik uang hingga kesalahan penginputan data juga terjadi di beberapa lokasi. Termasuk kasus "baru" yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.       

Namun, tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan berbagai kekurangan itu sebagai upaya yang sudah direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk menguntungkan salah salah kontestan pemilu. Lagi-lagi, ini harus melalui pengujian dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kiranya bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi bangsa ini dalam rangka berdemokrasi secara dewasa. Pemilu sebagai pesta demokrasi seharusnya benar-benar dimaknai sebagai ajang kegembiraan bagi rakyat selaku pemilik hak suara untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dan bertanggung jawab.

Ke depannya, para pemilih bisa bersikap lebih bijak dan dewasa. Perbedaan pandangan dan pilihan politik harus bisa dimaknai sebagai sesuatu hal yang biasa saja tanpa harus menjadi alasan untuk saling membenci satu sama lain. Siapapun yang menang atau kalah pada pemilu, kita semua tetap bersaudara dalam bingkai NKRI.

Kita juga membutuhkan lebih banyak elit politik yang negarawan. Yang bisa berkontestasi secara jujur, sportif, taat pada aturan. Yang tetap selalu memberikan hawa kesejukan meski sedang berada pada situasi pertarungan politik. Yang tidak memaksakan kehendak apalagi menghalalkan segala cara demi kemenangan. Yang tetap bisa berlapang dada, menghormati serta menerima apapun hasil pemungutan suara.

Sembari tetap berharap agar sistem dan penyelenggaraan pemilu kita bisa terlaksana dengan lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Segala kekurangan yang terjadi di pemilu sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Kita semua bertanggung jawab dan memiliki andil untuk menghadirkan pemilu sebagai pesta kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Semoga  

***

Jambi, 1 Juni 2019