PSI, Partai Politik yang Berani Melawan Intoleransi

Grace Natalie, Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dalam pidato politiknya di hadapan 2.000 orang hadirin yang terdiri dari pengurus, kader dan simpatisan PSI kembali menegaskan garis perjuangan partainya.

Grace mengingatkan sebuah fenomena yang dianggap dapat membahayakan persatuan masyarakat Indonesia, yakni normalisasi intoleransi.

"Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi kita anggap biasa. Inilah fenomena berbahaya yang disebut aktivis peneliti perempuan, Sandra Hamid sebagai "normalisasi intoleransi," kata Grace dalam keterangan tertulis.

Sejauh ini, PSI bisa dikatakan sebagai satu-satunya partai politik peserta Pemilu yang paling vokal dan berani mengangkat isu perlawanan terhadap intoleransi.

Partai politik ini dengan tegas mengeritik dan menolak Perda-perda yang bernuansa keagamaan (misalnya Perda Syariah dan Perda Injil) lalu berujung pada pelaporan sang ketua umum dengan tudingan telah menista agama.

Kita juga belum pernah mendengar ada janji/komitmen elite partai politik yang akan mendorong pencabutan SKB 2 Menteri -yang menjadi pangkal persoalan kasus-kasus penutupan rumah ibadah (khususnya) gereja- kecuali dari PSI.

Tidak dari partai politik (besar) yang mengaku berideologi nasionalis, terlebih lagi partai politik yang mengusung ideologi selain itu.

Ada kesan, partai politik memang sengaja bahkan akan selalu menjaga jarak kala mengomentari isu yang satu ini. Semua hanya bisa berkomentar secara normatif yang semakin menunjukkan ketidak jelasan sikapnya.

Ketika ada gereja ditutup/dibakar, pengikut Ahmadiyah mengalami diskriminasi, para politisi seolah berlomba menghindar dan tidak memberi komentar. 

Mengangkat isu intoleransi sebagai strategi kampanye tentunya sangat berisiko. Salah-salah, itu justru bisa menjadi bumerang yang akan merugikan partai politik itu sendiri. Risiko ditinggal pendukungnya sendiri bisa saja terjadi.

PSI sudah merasakannya sendiri. Praktis tidak ada satu pun partai politik yang mau ikut menyuarakan isu ini. Akibatnya, PSI bahkan harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari segala arah.

PSI dituding tidak paham tentang makna intoleransi dan dituding sekadar mencari sensasi. Statusnya sebagai partai politik yang baru berdiri dan elektabilitasnya belum terlalu baik, menjadi bahan cemoohan elit partai politik yang lain. Sebut saja istilah Pornoko (partai nol koma) yang pernah disampaikan pengurus partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Mungkin benar bahwa keberanian PSI mengangkat isu ini ke publik menjadi strategi guna meraup suara terutama dari kalangan minoritas yang acapkali menjadi korban atas aksi-aksi intoleransi. 

Namun sekali lagi, keberanian partai ini memang patut diapresiasi. Apalagi mereka tentu sudah menyadari bahwa ketika mengangkat isu ini sebagai topik utama janji kampanye, jelas bahwa segmen "pasar" suara yang bisa mereka bidik sudah pasti kian mengecil.

Justru disitulah letak keberanian partai politik ini. Mereka berani bertaruh dengan risiko yang sangat besar. Mereka berani tidak populer bahkan mungkin tidak akan dipilih, demi menyuarakan komitmen yang mereka anggap patut diperjuangkan. 

Saya kira, berhasil atau tidaknya partai ini meraih ambang batas perolehan suara di pemilu nanti, satu hal yang pasti bahwa sikap dan komitmen mereka hari ini akan menjadi catatan sejarah yang penting di dunia politik kita di hari-hari mendatang.

Bahwa di Indonesia pernah ada partai politik yang didominasi kaum muda, namun berani tampil beda dengan serius mengangkat isu-isu sensitif namun kurang populer menjadi bahan pembicaraan elit-elit partai politik yang jauh lebih mapan.

Terlebih lagi, bila ternyata nanti publik justru memberikan kepercayaan pada PSI untuk berkiprah lebih jauh di kancah politik nasional. Janji dan komitmen mereka hari ini tentu akan terus kita tunggu dan tagih realisasinya.

Partai politik kita sepertinya memang perlu belajar pada partai politik yang baru dan masih kecil ini. Belajar tentang keberanian menyatakan sikap, sepahit apapun itu dan sebesar apapun risiko yang akan dihadapi.     

Jambi, 11 Februari 2019