Ihwal Standar Ganda Kita Menilai Kasus #YangGajiKamuSiapa

Pertanyaan "Yang Gaji Kamu Siapa?" oleh Menteri Kominfo, Rudiantara kepada salah satu ASN dalam acara internal Kominfo akhirnya berbuntut panjang. Seperti biasa, di dunia maya sontak terjadi kegaduhan.

Tagar #YangGajiKamuSiapa menjadi topik perbincangan teratas para pengguna twitter. Bila ditelusuri, kebanyakan mencela pertanyaan Menkominfo yang dianggap tak pantas disampaikan seorang pejabat publik.

Pertanyaan itu dinilai sangat arogan bahkan terkesan mengintimidasi ASN bersangkutan yang kebetulan berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

Pada sisi lain, banyak pula yang mempertanyakan netralitas ASN bersangkutan sembari mengingatkan bahwa #ASNHarusNetral dalam konteks persaingan politik praktis. Dalam video yang beredar, kita memang melihat ASN tersebut sudah terang-terangan menyampaikan pilihan politiknya dalam forum terbuka.

Padahal beberapa kali Menkominfo sudah mewanti-wanti agar itu tak dikaitkan dengan kontestasi Pilpres. Kita hanya bisa menduga-duga apakah ASN tersebut memang "tidak nyambung" atau "terlalu nyambung" sehingga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pilihan politiknya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara khusus sudah membuat Siaran Pers No.24/HM/KOMINFO/02/2019, tanggal 1 Februari 2019 untuk menjelaskan kronologi "sebenarnya" sumber penyebab kegaduhan tersebut.

Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kegaduhan ini? Satu hal yang jelas, ini kian menunjukkan sikap kita yang memang gemar membuat standar ganda dalam menilai satu kasus/peristiwa. Ini sudah menjadi kebiasaan.  

Kita sulit bersikap adil karena pada dasarnya kita makhluk yang masih harus belajar lebih dalam lagi untuk (meminjam istilah Pramoedya) "adil sejak dalam pikiran". Seolah-olah kita ingin menegakkan idealisme atau netralitas, namun ternyata kita malah terjebak untuk sekadar memojokkan satu pihak saja.

Sebenar-benarnya, masing-masing pun tentunya sudah memiliki pandangan/pilihan politik sendiri. Yang membedakannya, sebagian berani mengungkapkannya secara terbuka di hadapan publik, seperti yang dilakukan ASN Kominfo tersebut. Sebagian lagi, lebih memilih menahan diri untuk tidak mengungkapkannya secara langsung.

Dalam peristiwa #YangGajiKamuSiapa sebenarnya masalahnya sederhana saja asal kita tidak terlalu bernafsu untuk menyerang satu pihak sembari melindungi/membela pihak yang lain.

Bila standar yang kita gunakan adalah netralitas, maka jelas bahwa baik Menkominfo dan ASN tersebut sama-sama salah dan tak patut dibela.

Menkominfo memang sudah menunjukkan netralitasnya dengan beberapa kali menegaskan bahwa acara tersebut jangan dikait-kaitkan dengan urusan Pilpres. Namun, kita tak perlu menutup-nutupi bahwa nada dan pertanyaannya tentang #YangGajiKamuSiapa itu memang menunjukkan bahwa ia sudah "terpeleset" dalam urusan menjaga netralitas.

Si ASN sama saja. Ia terang-terangan menyampaikan pilihan politiknya lengkap dengan menyebut nomor urut kandidat di Pilpres mendatang. Padahal konteks pertanyaan Menteri sebelum pertanyaan #YangGajiKamuSiapa itu tak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kontestasi Pilpres.

Sederhananya, kita jangan berteriak-teriak soal netralitas bila hanya sekadar ingin menyalahkan salah satu pihak saja: Menteri  atau si ASN. Jangan gunakan standar ganda untuk menilai kasus ini. Yang satu kita cela dengan tuduhan tidak netral, sementara yang terkesan kita lindungi dan abaikan begitu saja. 

Mari kita tuntut keduanya untuk meminta maaf bahkan mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan yang ada. Bila ada yang berniat melaporkan Menkominfo ke pihak berwenang, semestinya jangan lupa melaporkan ASN tersebut juga.

Atau sebaliknya, kita lupakan saja kejadian ini dan kita maafkan keduanya dengan asumsi bahwa kejadian itu terjadi memang tidak disengaja apalagi direncanakan sebelumnya.         

***

Jambi, 1 Februari 2018