Mewujudkan Kampanye Damai di Media Sosial

Lebih memprihatinkan, mereka yang dianggap sebagai "tokoh" juga turut serta bahkan terkadang menjadi pemicu berbagai perseteruan yang terjadi di media sosial. Kita ambil contoh, Fadli Zon. Jejak digital melalui cuitannya di twitter seringkali tak mencerminkan sosok seorang wakil pimpinan DPR sekaligus tokoh politik senior yang seharusnya bisa dijadikan panutan. 

Beberapa waktu sebelumnya, sebenarnya saya termasuk yang ikut menikmati cuitan-cuitan Fadli. Sebagai oposisi, ia sering memberikan kritikan-kritikan tajam mengenai substansi kebijakan pemerintah. Menurut saya, itu baik sebagai alat kontrol terhadap penguasa. 

Namun sayangnya, belakangan ini saya menilai cuitan Fadli tak lebih dari sekadar hasrat ingin menyerang penguasa, seakan tak peduli betapa dangkal atau ngawurnya hal-hal yang sedang dipersoalkan. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh saja mengklaim sudah menjalankan kewajibannya menyelenggarakan deklarasi damai antar para kandidat. 

Namun lebih penting dari itu sebenarnya adalah menuntut kesadaran dan tanggung jawab moral politisi dan partai politik untuk benar-benar mewujudkan pemilu 2019 menjadi pemilu yang damai dan sejuk.

Publik sangat menginginkan pertarungan antar kandidat benar-benar merupakan pertarungan ide maupun gagasan yang bersifat substantif bukan pertarungan soal isu-isu murahan apalagi kebohongan. 

Media sosial seharusnya bisa menjadi ujung tombak untuk menyebarkan pesan-pesan damai kepada para calon pemilih. Partai politik dan politisi punya tanggung jawab moral menggemakan kampanye damai di media sosial. 

Mereka seharusnya sadar bahwa keharmonisan dan persatuan bangsa ini lebih penting dari sekadar ajang perebutan kekuasaan. Jangan sampai demi ambisi mengejar kekuasaan, mereka tega menghalalkan segala cara.

Kedewasaan masyarakat selaku pengguna media sosial pun menjadi sangat dibutuhkan. Kita dituntut harus bisa menahan diri untuk tidak mudah terhasut nuansa-nuansa permusuhan dan kebencian di media sosial. 

Selain itu, penegak hukum dan pengawas pemilu juga harus berperan aktif untuk mereduksi praktik penyebaran aroma permusuhan dan kebencian di media sosial. Terlebih lagi penggunaan informasi hoaks dan SARA yang berpotensi merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun, Indonesia ini harus kita jaga bersama. 

***

Jambi, 23 September 2018