Artis dan "Jalan Tol" Menjadi Caleg Parpol

Namun membaca geliat parpol yang seolah berlomba memajukan artis sebagai caleg, tentu bisa dikritisi lebih lanjut. Patut diduga motif parpol yang seolah memberikan "jalan tol" pada artis untuk maju di pileg adalah upaya pragmatis dan instan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya pemilih.  

Ketika hanya popularitas yang dijadikan parpol sebagai alasan memajukan nama-nama caleg, sudah terbayang kualitas lembaga legislatif kita hasil pileg mendatang takkan lebih baik dari periode ini.

Kualitas lembaga legislatif di periode ini saja sudah cukup mengecewakan. Bukan hanya soal target prolegnas yang tak pernah tercapai dari tahun ke tahun, fokus legislasi yang mereka ributkan pun hanya berkutat pada soal kepentingan politik masing-masing, misal terkait UU Pemilu. Sementara RUU KUHP yang "usianya" sudah bertahun-tahun tak pernah bisa tuntas dibahas.

Soal perilaku dan disiplin mereka pun sangat menjengkelkan. Menjelang dan memasuki tahun-tahun politik saat ini, kursi-kursi di ruang rapat DPR lebih sering dibiarkan kosong melompong. Para anggota DPR terlihat lebih sibuk mempersiapkan diri untuk mempertahankan kursinya saat ini di pemilu mendatang.   

Contoh terakhir, Selasa, kemarin (17/7) pada rapat paripurna DPR dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017, sebanyak 384 anggota dewan absen. Berarti, lebih separuh jumlahnya dari total 560 anggota DPR.

Deretan kursi kosong DPR (Foto: detik.com)

Menyikapi kondisi terkini, terus terang kita harus meragukan keseriusan parpol untuk memperbaiki citra lembaga legislatif yang selalu jelek di mata publik. Mereka seolah tak serius ingin mengubahnya. Yang difikirkan hanya sekadar untuk berebut kemenangan.

Pertimbangan mengajukan caleg sepertinya hanya berkutat pada peluang/kemungkinan meraup suara sebanyak-banyaknya. Untuk itulah, para artis yang memang sudah memiliki popularitas di mata publik, lalu diberikan "jalan tol" untuk maju sebagai caleg. Ini ibarat jalan pintas sekaligus instan.   

Pada kondisi inilah, kita mempertanyakan keseriusan partai politik dalam melakukan pengkaderan terhadap seluruh anggotanya sebagai lanjutan fungsi memberikan pendidikan politik bagi warga. Tapi, apa mereka mau peduli?

***

Jambi, 18 Juli 2018