Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, dirinya sudah mendengar kabar kemungkinan sejumlah menteri di Kabinet Kerja mengundurkan diri demi menjadi caleg.
Pengakuan itu disampaikan Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (4/7). Menurutnya, ada kemungkinan sejumlah menteri akan menjadi caleg namun belum ada bukti soal peluang tersebut.
Pernyataan Sofjan langsung mendapat respons dari berbagai pihak. Apalagi hari-hari ini sudah dimulai pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) dan selanjutnya akan ditetapkan secara resmi oleh KPU bulan September mendatang. Masa kampanye sendiri akan berlangsung pada 23 September 2018 sampai 14 April 2019.
Presiden Jokowi terkesan memberikan kelonggaran kepada anggota kabinetnya yang akan maju sebagai caleg. Alih-alih memerintahkan mundur, Jokowi hanya memerintahkan mereka agar mengambil cuti.
Sementara itu, tanggapan partai politik juga beragam. Sejauh ini, hanya Nasdem yang bersuara keras dan tegas melarang kadernya yang saat ini masih menjabat sebagai menteri untuk ikut berkompetisi di pemilihan legislatif mendatang.
Sementara partai politik lain belum ada yang berani mengambil langkah serupa. Bahkan, mereka terkesan memberi "angin" pada kadernya yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri, untuk maju sebagai caleg.
Secara regulasi, memang tidak ada yang dilanggar ketika seorang Menteri maju sebagai caleg. Komisioner KPU RI Viryan menjelaskan, aturan soal menteri yang menjadi caleg memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
Aturan untuk menteri yang hendak menjadi caleg memang tidak tercantum pada PKPU 20/2018. Pasal 7 aturan terkait yang mengatur persyaratan bakal caleg tak mencantumkan ketentuan untuk menteri.
PKPU itu hanya mengatur kewajiban pengunduran diri bagi kepala daerah, kepala desa, perangkat desa, ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, BUMD, dan penyelenggara serta pengawas pemilu yang hendak menjadi caleg.
EtikaÂ
Jika tidak ada aturan yang dilanggar, lalu apa yang salah? Secara legal formal memang benar, tidak ada yang salah dan tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, ketika kita bicara soal etika, ternyata ada hal-hal yang berpotensi menjadi persoalan.
Kita harus sepakat dengan sikap Nasdem yang ingin kadernya menuntaskan tugas secara paripurna di kabinet sampai 2019. Saat mengutus kadernya sebagai menteri, bukankah semua partai politik mengatakan sudah mewakafkan kadernya menjadi pembantu Presiden?
Kalau sekarang, ada menteri yang berniat maju sebagai caleg, entah dia mengundurkan diri atau cuti, tentu dapat dipastikan kinerja di kementerian menjadi terganggu. Itu berarti, program pembangunan pun bisa terganggu. Fokus sang menteri akan terbelah antara menjalankan tugas publik di pemerintahan dengan kepentingan diri sendiri untuk meraih suara calon pemilih.
Potensi pelanggaran etika lainnya adalah penyalahgunaan posisi, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki sebagai seorang menteri. Mereka sangat berpotensi menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan partai.
Mencari pengganti mereka di sisa waktu yang hanya satu tahun lagi pun sepertinya terkesan mubazir. Semestinya, sisa waktu satu tahun ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan sekaligus menuntaskan program/target yang sudah dicanangkan pemerintahan periode ini di masing-masing kementerian.
Lebih mengkhawatirkan lagi, di antara 34 kementerian di Kabinet Kerja, ada 16 kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik. Bisa dibayangkan, bagaimana nasib pemerintahan ini, jika para menteri tersebut kompak dan sama-sama maju sebagai caleg?
Ketika yang bersangkutan, penyelenggara, partai politik, bahkan Presiden sekali pun tak terlalu mempersoalkan langkah menteri yang ingin maju sebagai caleg, maka nantinya akan kembali pada para pemilih.
Apakah akan tetap memilih dan memberi kesempatan, atau justru "menghukum" mereka yang telah sengaja mengangkangi etika?
***Â
Jambi, 14 Juli 2018
