Rangkap Jabatan Edy Rahmayadi dan Ironi PSSI

Beberapa hari ini, saat membuka google dan masukkan kata kunci "Edy Rahmayadi" dan "PSSI", berita yang keluar adalah soal "kepastian" Edy Rahmayadi yang akan tetap memimpin PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Secara prosedural, Edy memang diamanahkan menjadi orang nomor satu di induk organisasi sepakbola tanah air sampai tahun 2020 mendatang. Posisinya itu mulai dipertanyakan ketika ada keputusan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara, Edy mencalonkan diri sebagai calon Gubernur.  

Pada masa kampanye, Edy juga sempat ambil cuti dan tugasnya dilaksanakan oleh Joko Driyono selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSI.

Pertanyaan soal posisi Edy di PSSI kian mencuat karena berdasarkan hasil hitung cepat seluruh lembaga survey menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar akan terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. Edy bersama Musa Rajekshah, berhasil mengungguli pasangan Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus.

Berbagai sumber informasi memberitakan bahwa kemungkinan besar Edy akan tetap memegang jabatan sebagai ketua umum PSSI, walaupun nantinya ia akan dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria juga menyatakan bahwa Edy tak akan melepas jabatannya di PSSI. Ratu menambahkan, Edy tetap akan menjadi ketua umum PSSI hingga akhir masa jabatannya tahun 2020 mendatang.

Edy sendiri sebelum pelaksanaan Pilgub sudah menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI kendati terpilih sebagai Gubernur. Edy beralasan, karena tidak ada aturan yang mengatur, maka rangkap jabatan itu sah. Edy menambahkan, rangkap jabatan juga tidak akan mengganggu dirinya mengurus PSSI. Ia berkata, kepengurusan PSSI dibawah kepemimpinannya sudah tertata dengan baik.

Ironi 

Ihwal rangkap jabatan ini otomatis langsung menjadi sorotan banyak pihak. Yang paling mencuat adalah nada-nada penolakan. Presiden Madura United, Achsanul Qosasi misalnya, sampai merasa perlu menyampaikan penolakannya lewat surat terbuka di akun instagram pribadinya.

Entahlah, publik pun pasti bertanya-tanya, ada apa dengan PSSI sehingga semua orang kelihatannya sulit sekali untuk legowo melepas jabatan yang sudah diraih.

Jika rangkap jabatan ini benar-benar terjadi, tentu menjadi preseden buruk bagi dunia sepakbola kita. Wajah sepakbola kita seharusnya sudah cukup menanggung malu ketika PSSI pernah dipimpin oleh seseorang yang sedang berstatus sebagai tahanan penjara.

Ketika sepakbola kita tak kunjung menuai prestasi, badai kisruh di tubuh PSSI justru sering terjadi dan menjadi pemberitaan sehari-hari.

Beberapa tahun lalu, pemerintah bahkan nekat membekukan PSSI yang selanjutnya membuat induk organisasi sepakbola internasional langsung menjatuhkan sanksi. Yang lebih menjengkelkan, para pimpinan dan pengurus PSSI seolah tak pernah merasa bertanggungjawab atas buruknya prestasi sepakbola tanah air. Mereka sekadar mencari dalih dan alibi.         

Jangankan mengukir prestasi di kancah internasional, kompetisi liga sepakbola antar klub yang dilaksanakan pun selalu menuai banyak masalah. Kerusuhan antar pemain di lapangan, kerusuhan antar suporter di dalam dan di luar stadion yang berujung pada hilangnya nyawa, terjadi berulang kali.

Kericuhan suporter sepakbola (Foto: sindonews.com)

Di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi misalnya, sejak 2016 hingga penghujung 2017 tercatat 9 suporter sepakbola kita tewas di dalam dan di luar lapangan. Tidak jelas bagaimana respon/tindak lanjut yang diambil PSSI menyikapi peristiwa tersebut. Jika ditanya, apakah kasus itu merupakan bukti nyata kelalaian bahkan kegagalan PSSI, dengan tegas mereka pasti menolaknya.                                

Inilah ironi wajah sepakbola kita. Bertahun-tahun lamanya, PSSI sebagai induk organisasi sepakbola nasional hanya sekadar dijadikan "batu loncatan" oleh mereka yang memiliki kepentingan dan ambisi politik.

Mereka yang terpilih menjadi ketua umum, bukan karena rekam jejaknya sebagai sosok yang sudah menunjukkan kapasitas, keseriusan dan komitmennya untuk membangun sepakbola kita tapi sekadar bermodalkan ketokohan dan dukungan orang-orang sekelilingnya.    

Jika Edy benar-benar akan merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumut sekaligus ketua umum PSSI, kita memang harus gigit jari. Jangan pernah bermimpi sepakbola kita akan menuai prestasi.

Untuk membangun sepakbola nasional yang bisa mengukir prestasi, jelas kita butuh figur yang serius dan fokus untuk melakukan gebrakan dan perubahan, bukan yang menjadikan tugas itu sebagai sambilan.             

Suporter Indonesia merindukan prestasi (Foto: bola.com)

Meskipun tak ada aturan yang melarang, semestinya ketika Edy secara resmi dilantik sebagai Gubernur Sumut, ia harus fokus mengerjakan tugas sebagai kepala daerah. Jabatan sebagai ketua umum PSSI semestinya harus dilepas dan diberikan kepada orang lain.   

Apalagi selama menjabat sebagai ketua umum PSSI, nyaris tak ada perubahan berarti yang dilakukannya guna membuat sepakbola kita meraih prestasi. Demikian halnya, kemampuannya menjadi Gubernur pun sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar bagi publik terutama jika melihat performanya saat debat publik di masa kampanye beberapa waktu lalu.  

***

Jambi, 6 Juli 2018