Rangkap Jabatan Edy Rahmayadi dan Ironi PSSI

Ketika sepakbola kita tak kunjung menuai prestasi, badai kisruh di tubuh PSSI justru sering terjadi dan menjadi pemberitaan sehari-hari.

Beberapa tahun lalu, pemerintah bahkan nekat membekukan PSSI yang selanjutnya membuat induk organisasi sepakbola internasional langsung menjatuhkan sanksi. Yang lebih menjengkelkan, para pimpinan dan pengurus PSSI seolah tak pernah merasa bertanggungjawab atas buruknya prestasi sepakbola tanah air. Mereka sekadar mencari dalih dan alibi.         

Jangankan mengukir prestasi di kancah internasional, kompetisi liga sepakbola antar klub yang dilaksanakan pun selalu menuai banyak masalah. Kerusuhan antar pemain di lapangan, kerusuhan antar suporter di dalam dan di luar stadion yang berujung pada hilangnya nyawa, terjadi berulang kali.

Kericuhan suporter sepakbola (Foto: sindonews.com)

Di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi misalnya, sejak 2016 hingga penghujung 2017 tercatat 9 suporter sepakbola kita tewas di dalam dan di luar lapangan. Tidak jelas bagaimana respon/tindak lanjut yang diambil PSSI menyikapi peristiwa tersebut. Jika ditanya, apakah kasus itu merupakan bukti nyata kelalaian bahkan kegagalan PSSI, dengan tegas mereka pasti menolaknya.                                

Inilah ironi wajah sepakbola kita. Bertahun-tahun lamanya, PSSI sebagai induk organisasi sepakbola nasional hanya sekadar dijadikan "batu loncatan" oleh mereka yang memiliki kepentingan dan ambisi politik.

Mereka yang terpilih menjadi ketua umum, bukan karena rekam jejaknya sebagai sosok yang sudah menunjukkan kapasitas, keseriusan dan komitmennya untuk membangun sepakbola kita tapi sekadar bermodalkan ketokohan dan dukungan orang-orang sekelilingnya.    

Jika Edy benar-benar akan merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumut sekaligus ketua umum PSSI, kita memang harus gigit jari. Jangan pernah bermimpi sepakbola kita akan menuai prestasi.

Untuk membangun sepakbola nasional yang bisa mengukir prestasi, jelas kita butuh figur yang serius dan fokus untuk melakukan gebrakan dan perubahan, bukan yang menjadikan tugas itu sebagai sambilan.             

Suporter Indonesia merindukan prestasi (Foto: bola.com)

Meskipun tak ada aturan yang melarang, semestinya ketika Edy secara resmi dilantik sebagai Gubernur Sumut, ia harus fokus mengerjakan tugas sebagai kepala daerah. Jabatan sebagai ketua umum PSSI semestinya harus dilepas dan diberikan kepada orang lain.   

Apalagi selama menjabat sebagai ketua umum PSSI, nyaris tak ada perubahan berarti yang dilakukannya guna membuat sepakbola kita meraih prestasi. Demikian halnya, kemampuannya menjadi Gubernur pun sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar bagi publik terutama jika melihat performanya saat debat publik di masa kampanye beberapa waktu lalu.  

***

Jambi, 6 Juli 2018