Berbagai hasil survey menunjukkan, Susi Pudjiastuti termasuk salah satu Menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang dipersepsikan publik telah berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nama Susi bahkan sempat digadang-gadang cukup berpotensi untuk maju di Pilpres 2019 mendatang. Â Â
Kebijakan dan ketegasannya dinilai sukses membawa Indonesia menjadi negara kepulauan yang berdaulat serta berwibawa. Puluhan bahkan ratusan kapal asing ilegal  sudah ditenggelamkannya.
Istilah "tenggelamkan" bahkan begitu melekat di benak publik. Mendengar kata itu, maka yang langsung terbayang pastilah wajah sang Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.
Namun, persepsi publik ternyata tak sejalan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemarin, lembaga ini memberikan opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) untuk laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017.
Dengan demikian, ini menjadi tahun kedua berturut-turut setelah tahun sebelumnya, BPK juga memberikan penilaian serupa untuk laporan keuangan KKP tahun 2016.
Padahal sejak tahun 2012-2014, Kementerian tersebut selalu memperoleh opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan). Puncaknya di tahun 2015, kementerian tersebut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan keuangan KKP tahun 2016 dinyatakan disclaimer akibat transaksi belanja barang, khususnya terkait pembelian kapal senilai Rp 209 miliar. Dari 756 unit yang dibeli, hanya 48 kapal yang terealisasi. Â Â Â Â
Sementara alasan pemberian opini TMP pada laporan keuangan KKP tahun 2017, menurut ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di antaranya pembatasan lingkup pada belanja modal dan belanja barang.
Bagaimana respon Susi Pudjiastuti? Tentu saja ia kecewa berat. Sebagaimana dirilis beberapa media online, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tak habis pikir dengan hasil audit BPK tersebut.
Lalu, bagaimana seharusnya respon kita?. Menurut saya, hasil penilaian BPK tentu harus dijadikan bahan pembelajaran berharga. Terlepas kita mengakui kehebatan dan keberanian Menteri Susi Pudjiastuti, tak semata-mata kita lantas tidak memercayai BPK sudah menjalankan tugasnya secara profesional.
Kita harus belajar adil sejak dalam pikiran, itu kata Pram dalam novelnya "Bumi Manusia". Fakta bahwa beberapa oknum BPK sudah banyak yang tertangkap karena "memperjual belikan" hasil temuan tak berarti bahwa lembaga itu harus langsung kita vonis bobrok dan tidak bisa dipercaya ketika mengeluarkan penilaian.
