Mewujudkan "Smart City" Melalui "Smart Citizen"

Salah satu cuplikan yang paling berkesan buat saya dalam film Thor: Ragnarokadalah saat Thor akhirnya memilih membiarkan kotanya hancur demi menyelamatkan seluruh warganya. Wilayah kota itu akhirnya harus hancur lebur bersama dengan kakak perempuannya sendiri yang punya ambisi besar untuk berkuasa. Lalu apa kaitannya dengan konsep SmartCity(Kota Cerdas) yang banyak digaungkan belakangan ini ?.

Konsep kota cerdas menurut beberapa kajian sangat layak diadopsi dan dikembangkan sebagai solusi permasalahan perkotaan selama ini. Ada enam konsep kota cerdas yang dapat diadopsi dengan menyesuaikan kondisi setiap kota.

Keenam konsep tersebut adalah ekonomi cerdas (smart economy), mobilitas cerdas (smart mobility), lingkungan cerdas (smart environmental), pemerintah cerdas (smart government), kehidupan cerdas (smart living), dan infrastruktur cerdas (smart infrastructure).

Salah satu elemen yang tak boleh terlupakan menurut saya adalah warga kota itu sendiri. Oleh sebab itu, seharusnya ada konsep warga kota cerdas (smart citizen) untuk melengkapi enam konsep diatas. Tanpa didukung warga kota yang cerdas, konsep-konsep lainnya bakalan sulit terlaksana. Lalu bagaimana aplikasi konkretnya ?.

Saya mengusulkan Pemerintah Kota merancang sebuah aplikasi di smartphone yang diperuntukkan bagi seluruh warga kotanya. Mengapa aplikasi smartphone? Sudah jelas bahwa saat ini bisa dikatakan mayoritas warga kota sudah pasti memilikinya. Daripada sekadar digunakan untuk "bersosmed ria" lebih baik mengedukasi warga agar aktif dan peduli pada kemajuan kotanya.        

Saya membayangkan melalui aplikasi ini, aspirasi atau informasi langsung dari masyarakat bawah bisa langsung sampai kepada Pemerintah Kota. Ini bisa membantu tambahan informasi yang lebih detail daripada informasi yang didapatkan saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) misalnya. Pasalnya, pelaksanaan Musrenbang acapkali hanya dihadiri sedikit warga, belum lagi karena suasana formal, mungkin membuat warga kurang berani terbuka mengemukakan aspirasinya.                                  

Laporan/keluhan warga atas kinerja dan pelayanan birokrasi juga semestinya bisa lebih terpantau dengan bantuan aplikasi ini. Kendala yang sering terjadi selama ini warga tidak tahu kemana harus mengadu ketika ia merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diterimanya. Belum lagi kita bicara misalkan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik diskriminasi oleh aparat birokrasi.

Sebagai contoh di kota Jambi, tempat saya berdomisili saat ini. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman dan tetangga terkait pelayanan publik di kota ini. Saya menangkap keluhan mereka terkait pelayanan publik di kota ini salah satunya saat melengkapi administrasi kependudukan.

Prosedur yang panjang dan berbelit-belit ditambah lagi tidak jelasnya standar waktu penyelesaian, akhirnya membuat kebanyakan warga lebih memilih menggunakan jasa calo untuk membantu meski dengan kompensasi harus membayar. Sebenarnya mereka ingin protes, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ketidakpuasan dan kekecewaan pun akhirnya hanya dipendam dalam hati.           

Hal-hal semacam ini yang sering membuat warga merasa kecewa dan akhirnya tak peduli dengan jalannya pemerintahan di kota. Mereka menganggap siapapun pemimpinnya, praktik pemerintahan takkan banyak jauh berubah. Lebih fatal akibatnya jika warga tak percaya lagi pada pemimpinnya. Apapun program yang dikerjakan pemerintah, dianggap sinis dan dicibir sebagai "proyek" yang menghabiskan anggaran.

Aplikasi "RembukWarga" ini tentunya harus benar-benar serius dan dikelola dengan baik. Pemerintah kota harus aktif dalam merespon apapun aspirasi/laporan yang disampaikan oleh warga. Akan ditindaklanjuti atau tidak, sudah ditindaklanjuti atau belum, diterima atau ditolak, semuanya harus dijelaskan dengan baik. Tanpa dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh, penggunaan aplikasi ini tidak akan membawa dampak positif yang maksimal.   

Tentu saja semua aspirasi/laporan yang masuk harus disaring. Andai tidak masuk akal dan harus ditolak, pemerintah kota harus memberikan penjelasan dan alasan yang memadai. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah kota telah mengedukasi warga menjadi lebih cerdas.       

Siapapun paham dengan teori yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah melibatkan partisipasi warga dan melalui aspirasi dari bawah (bottom up) maka program-program pemerintah bisa langsung dirasakan dan tepat sasaran. Permasalahannya, teori-teori tersebut seringkali baru sebatas gagasan ideal yang urung dipraktikkan.

Kemajuan teknologi informasi saat ini jelas memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk lebih cepat menyerap aspirasi warganya. Ia juga mampu menjadi penghubung antara warga dengan pemimpinnya. Kesempatan ini tak boleh terlewatkan begitu saja melainkan harus dimanfaatkan sesegera mungkin.   

Penggunaan teknologi informasi bisa menjawab keterbatasan seorang pemimpin untuk bertatap muka langsung dengan warganya. Serajin-rajinnya seorang Walikota "blusukan", bisa dipastikan dalam satu periode pemerintahannya (5 tahun) akan selalu ada yang terluput dari perhatian dan tak sempat dikunjungi.     

Bagaimanapun juga, elemen terpenting dari sebuah wilayah kota justru warga kotanya itu sendiri. Konsep kota cerdas (Smart City)pun lahir dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga. Konsep kota cerdas (Smart City)menurut saya bisa diwujudkan jika dibarengi dengan upaya menjadikan warga kota cerdas (Smart Citizen).   

Kecerdasan bukan sekadar bicara peningkatkan taraf/jenjang pendidikan akademis, melainkan peningkatan kesadaran dan kepedulian warga untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan dan program pemerintah di kotanya. Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi saat ini, hal tersebut sangat mungkin dilakukan dan diinisiasi oleh pemerintah kota. Semoga

Jambi, 12 November 2017