Tentu saja semua aspirasi/laporan yang masuk harus disaring. Andai tidak masuk akal dan harus ditolak, pemerintah kota harus memberikan penjelasan dan alasan yang memadai. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah kota telah mengedukasi warga menjadi lebih cerdas. Â Â Â Â
Siapapun paham dengan teori yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah melibatkan partisipasi warga dan melalui aspirasi dari bawah (bottom up) maka program-program pemerintah bisa langsung dirasakan dan tepat sasaran. Permasalahannya, teori-teori tersebut seringkali baru sebatas gagasan ideal yang urung dipraktikkan.
Kemajuan teknologi informasi saat ini jelas memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk lebih cepat menyerap aspirasi warganya. Ia juga mampu menjadi penghubung antara warga dengan pemimpinnya. Kesempatan ini tak boleh terlewatkan begitu saja melainkan harus dimanfaatkan sesegera mungkin. Â Â
Penggunaan teknologi informasi bisa menjawab keterbatasan seorang pemimpin untuk bertatap muka langsung dengan warganya. Serajin-rajinnya seorang Walikota "blusukan", bisa dipastikan dalam satu periode pemerintahannya (5 tahun) akan selalu ada yang terluput dari perhatian dan tak sempat dikunjungi. Â Â Â
Bagaimanapun juga, elemen terpenting dari sebuah wilayah kota justru warga kotanya itu sendiri. Konsep kota cerdas (Smart City)pun lahir dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga. Konsep kota cerdas (Smart City)menurut saya bisa diwujudkan jika dibarengi dengan upaya menjadikan warga kota cerdas (Smart Citizen). Â
Kecerdasan bukan sekadar bicara peningkatkan taraf/jenjang pendidikan akademis, melainkan peningkatan kesadaran dan kepedulian warga untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan dan program pemerintah di kotanya. Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi saat ini, hal tersebut sangat mungkin dilakukan dan diinisiasi oleh pemerintah kota. Semoga
Jambi, 12 November 2017