Mohon tunggu...
Jurika Fratiwi SH SE MM
Jurika Fratiwi SH SE MM Mohon Tunggu... Wiraswasta - Sekjen DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)

Menjadi deligasi perwakilan Indonesia menghadiri konfrensi sabut kelapa dunia di Klara pada tahun 2015 yang termotivasi bagaimana memberdayakan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi Indonesia dengan memberikan pendampingan untuk UMKM untuk pemberdayaan sumber daya alam dan Sumberda Daya Manusia. Saat ini juga menjabat : - Ketua Komite Tetap Perlindungan Hak Anak dan Perempuan KADIN - Direktur LBH Digital DKI Jakarta - Sekretaris Jendral (sekjend) Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPP HIPMIKINDO), - Ketua Poros Hijau (POHI) DKI Jakarta - Ketua Komtap Perikanan IWAPI - Ketua Bidang Pendidikan DEKOPIN - Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Demokrat

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Masa Depan Koperasi dan UMKM di Tangan Dua Menteri "Harapan dan Tantangan"

25 Desember 2024   23:11 Diperbarui: 25 Desember 2024   23:11 75
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Menteri UMKM & Sekjen Hipmikindo
Menteri UMKM & Sekjen Hipmikindo
Jurika Fratiwi : Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memisahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi dua kementerian terpisah: Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Tujuan utama dari pemisahan ini adalah agar koperasi tidak lagi dianggap identik dengan UMKM, sehingga keduanya dapat berkembang secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Presiden Prabowo menginginkan agar koperasi di Indonesia dapat tumbuh menjadi entitas besar dan kuat, seperti yang terjadi di negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat. Beliau berharap setidaknya ada satu hingga lima koperasi di Indonesia yang dapat mencapai skala besar.

Selain itu, pemisahan ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan sektor koperasi dan UMKM secara terpisah. Dengan demikian, diharapkan kedua sektor tersebut dapat lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koperasi yang baru, Budi Arie Setiadi, telah merencanakan beberapa langkah strategis dalam 100 hari pertama masa kerjanya untuk memperbaiki ekosistem perkoperasian di Indonesia. Langkah-langkah tersebut meliputi digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya manusia koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koperasi dan membangun kepercayaan terhadap institusi koperasi.

Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)

Pengalaman dan Kompetensi:

  • Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam posisi ini, ia terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, yang sering kali berkaitan dengan koperasi.
  • Memiliki pengalaman dalam tata kelola lembaga, pengembangan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Potensi Keberhasilan:

  • Fokusnya pada digitalisasi dan rebranding koperasi menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan modernisasi di sektor koperasi.
  • Kompetensinya dalam mengelola isu-isu pembangunan pedesaan dapat menjadi aset, karena koperasi sering kali berakar di komunitas pedesaan.

Tantangan:

  • Tantangan terbesar adalah mengubah stigma lama bahwa koperasi hanya sekadar alat pendukung ekonomi mikro, menjadi entitas besar yang berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
  • Mengintegrasikan teknologi dengan koperasi tradisional juga membutuhkan pendekatan yang inovatif.

Maman Abdurrahman (Menteri UMKM)

Sementara itu, Kementerian UMKM yang dipimpin oleh Maman Abdurrahman akan fokus pada pengembangan sektor UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 60 juta di seluruh Indonesia. Dengan pemisahan ini, diharapkan penanganan dan pengembangan koperasi serta UMKM dapat dilakukan lebih terfokus dan efektif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui penguatan kedua sektor tersebut.

Pengalaman dan Kompetensi:

  • Maman Abdurrahman adalah politisi dan tokoh yang aktif di DPR, dengan pengalaman di sektor legislasi, termasuk dalam isu-isu ekonomi.
  • Ia dikenal sebagai pemimpin yang energik dan pragmatis, tetapi rekam jejak langsungnya dalam pengelolaan UMKM belum banyak diketahui.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun