"Saudara yang memang tidak bisa membagi waktu karena harus menyukseskan tugas politik parpol, saya minta para menteri yang ingin maju sebagai calon presiden sehingga tidak berkonsentrasi di kabinet, sebaiknya mengundurkan diri" (Koran, Jakarta, 19/7).
Warning Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dipahami bahwa kerja pemerintah semakin berat sehingga Presiden mengingatkan para pembantunya agar fokus bekerja pada sisa waktu 2 tahun ini. Wajar Presiden geram sebab hampir 50 persen instruksinya tak jalan. Berbagai tanggapan mengemuka atas pesan tersebut. Tanggapan negatif hanya melihatnya sebagai basa-basi, berkeluh kesah, dan kering makna sebab tak masuk akal ada menteri dengan kesadaran sendiri mau mundur. Namun, ada juga yang menanggapi positif, warning itu tepat sebab akhir-akhir ini banyak menteri yang sibuk pencitraan sehingga lalai tugas pokok. Komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II masih banyak unsur partai politik.
Menteri dari partai tak bisa dipungkiri dalam koalisi. Inilah risiko berkoalisi dalam sistem presidensial. Sebenarnya sistem presidensial tak mengenal koalisi. Yang ada hanya "persekongkolan" membagi-bagi kekuasaan.
Istilah hak prerogatif berasal dari kekuasaan raja yang begitu kuat pada awal abad pertengahan di Eropa sampai muncul suara dari mulut raja "negara adalah saya" inilah asal-muasal hak prerogatif dipakai oleh peradaban manusia dalam memerintah. Hak prerogatif terkadang sama dengan oligarkis dengan semboyan Le parti c'est moi (partai adalah saya), setiap rongrongan terhadap pemimpin dianggapnya terhadap partai.
Pada perjalanannya, hak ini diadopsi banyak negara. Namun, sejak digunakan di Indonesia, hak eksekutif tersebut tidak diatur secara memadai oleh UU. Akibatnya, presiden memiliki kekuasaan yang luas. Padahal, Lord Acton mengatakan Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang bersifat absolut tentunya akan menimbulkan korupsi yang absolut pula).
Menurut Robert Michel, untuk mengelola partai di Indonesia hampir secara absolut beda di tangan segelintir orang (ketua umum). Artinya, figur-figur yang duduk di kabinet belum tentu kader yang terbaik. Namun, karena oligarkis kepartaian sehingga bisa menduduki posisi menteri.
Implikasi banyaknya menteri dari partai, kinerja pemerintah tak dirasakan langsung rakyat. Jangan-jangan menteri memang tak pernah memperhatikan rakyatnya karena lebih sibuk mengurus partai.
Walaupun ada laporan dari Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan kinerja menteri mulai membaik, sangat tak rasional. UKP4 hanya seremonial. Data kualitatif penilaiannya diragukan. Kalaupun kinerja menteri rendah, tetap sulit bagi presiden untuk memberhentikan, apalagi kalau dia ketua umum partai. Belum ada sejarahnya Presiden SBY memberhentikan menteri yang ketua umum partai.
Menteri yang tak serius bekerja untuk rakyat dan hanya rajin demi kepentingan parpol harus diberhentikan. Ini demi menjaga wibawa dan legitimasi kabinet di mata publik. Pernyataan Presiden SBY menunggu menteri mengundurkan diri dengan sukarela tentu tak masuk akal. Gunakan hak prerogatif untuk memberhentikan menteri yang tak punya integritas. Hak prerogatif tak hanya untuk memilih, tapi juga memberhentikan menteri yang berkinerja buruk.
Tidak ada sejarah menteri atau pejabat di negeri ini mau mengundurkan diri. Pejabat yang sudah terbelit masalah saja masih terus mempertahankan diri dengan menyangkal bersalah. Elite sini tak punya budaya malu. Tidak seperti pejabat di Jepang atau Korea. Bahkan, Presiden Jerman (Christian Wulff) baru diisukan ada kasus pun langsung mundur.
Salah
Partai politik banyak menguasai dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (kabinet). Mereka menjadi perantara dalam pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga dan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, partai merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif.
Kemauan kolektif melalui satu visi bekerja keras untuk mengangkat martabat rakyat miskin dan membela hak-hak rakyat jelata guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan harus diingatkan kembali ke para menteri, kalau terlupa.
Meminjam pendapat Hellen Keller "menghindari risiko tidak lebih aman daripada menghadapinya secara terbuka sebab keberanian itu merupakan percaya diri sendiri. Hal ini tak ada yang bisa mengajari." Masih ada waktu 2 tahun, Presiden SBY harus berani menegakkan kebenaran dan tak boleh lagi ragu memberhentikan menteri yang kinerja dan integritasnya rendah walaupun ketua umum partai. Presiden, pakailah hak prerogatif dan tak boleh salah lagi.
Tulisan ini Pernah di Publikasikan di Koran Jakarta Pertanggal 27 Juli 2012
Oleh Pangi Syarwi
Penulis Analisis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia
