Jauhkan Kepala Sekolah dari Politik Praktis

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tentu saja sangat penting perannya demi kemajuan sekolahnya. Corak dan karakter sekolah sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan manusia-manusia yang mempunyai kepribadian dan karakter yang berbieda satu dengan yang lainnya. Meskipun secara umum dan formal tentu saja urusan institusi pendidikan atau sekolah tersebut adalah sama. Namun, sekolah tentu mempunyai kekhasan tersendiri. Pada bagian inilah gaya dan karakter kepala sekolah menentukan.

Politik Praktis yang Mengungkung Kepala  SD Negeri

Lima kompetensi kepala sekolah yakni: manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian, dan sosial, tentu harus semakin diperkuat. Kompetensi tersebut sebagai bekal kepala sekolah dalam memimpin secara utuh sekolah tersebut. Kompetensi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan sekolah secara aplikatif adalah kompetensi manajerial. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajerial tadi. Selain itu, mulai dari siswa, guru, orangtua siswa, sampai kepada masyarakat, juga berkenaan dengan kompetensi yang satu ini. 

Oleh karena itu, kepala sekolah dalam merealisasikan kompetensi manajerial tersebut haruslah diberi kebebasan untuk berekspresi dan mengeksplor segala kemampuannya, sepanjang tidak menyalahi aturan. Tentu saja akan menjadi kontra produktif, jika seorang kepala sekolah diberi kewenangan memanage sebuah sekolah, namun masih adibatasi atau mendapat arahan yang tidak ada atau kurang hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan.

Intervensi berbagai pihak kepada kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya di sekolah tersebut, sangat "mengganggu" kontinuitas program yang telah disusun oleh kepala sekolah. Intervensi tersebut terutama dari atasan kepala sekolah, yakni kepala dinas atau kepala daerah. Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah tingkatan sekolah yang paling rawan mendapatkan intervensi di daerah.

Pada tingkat SD dan SMP sebagaimana diketahui masih di bawah kepengurusan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. SD lebih rawan lagi, karena merupakan institusi pendidikan yang paling rendah yang sementara ini diakui ijazahnya dalam segala hal pengurusan administrasi. 

Kepala SD mengalami intervensi dalam manajerial pengelolaan sekolahnya paling parah pada saat "tahun politik" di daerah tersebut. Banyak daerah di Indonesia bukan rahasia lagi menjadikan kepala SD sebagai bagian dari "tim kampanye bayangan" kepala daerah setempat. Lebih parahnya lagi, karena hal tersebut membuat kepala sekolah menjadi lebih konsen terhadap kegiatan "prapilkada" dibanding yang berkenaan dengan peningkatan mutu sekolah.

Penguatan Kompetensi Manajerial Kepala SD Negeri

SD negeri yang dianggap milik daerah menjadi "objekan politik" bagi banyak kepala daerah. Kepala SD Negeri inilah yang sering sekali dijadikan "pion-pion" kepala daerah petahana dalam melanggengkan kekuasaannya. Bagian-bagian dari kompetensi manajerial kepala sekolah yang sering diutarakan sebanyak 16 bagian tersebut, hampir seluruhnya bernuansa politik praktis. Inilah imbas intervensi kepada kepala sekolah oleh kepala daerah. Kekuatan kekuasaan yang mencengkeram kepala SD Negeri di banyak daerah Indonesia "berhasil" menjadikan sebagian besar SD negeri menjadi apatis. 

Pengangkatan dan penonaktifan kepala SD Negeri yang berada dalam "genggaman" kepala daerah membuat kepala sekolah tak berkutik. Simpulannya, jika kepala SD negeri masih berada di bawah bayang-bayang politik praktis yang dimasukkan oleh kepala daerah kepada mereka, maka peningkatan mutu sekolah tak dapat diharapkan lagi. Manajerial kepala sekolah tak mampu lagi berkreasi dan berinovasi.

Kepala sekolah dalam menerapkan kompetensi manajerialnya harus dijauhkan dari politik praktis. Biarkan mereka bebas berkreasi memajukan sekolahnya. Hal ini pulalah yang selama ini disinyalir SD negeri- SD Negeri terlihat kurang dalam berinovasi dan berimprovisasi dalam memajukan sekolahnya. Ada semacam kesepakatan tak tertulis yang mengisyarakan SD Negeri harus mengamankan kebijakan kepala daerah.