Indonesia Menyapa MEA

Jika kualitas SDM tidak siap menghadapi MEA maka kita tidak akan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara kawasan ASEAN yang akan membanjiri indonesia

Masyarakat ekonomi asean merupakan turunan dari perjanjian pasca perang dunia ke-II, yang dimana pada pasca perang tersebut terjadi krisis global yang pernah terjadi pada tahun 1929, 1930, 1997, 1998, 2008, sampai pada 2012. MEA merupakan bentuk strategi para kaum kapitalis internasional untuk menjawab kebutuhannya untuk menutupi krisis global di tingkatan para pemodal internasional.

Konsep MEA dicetuskan pertama kali dalam konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 pada tahun 2003 di denpasar Bali. Ketika itu, para pemimpin ASEAN menyepakati Bali Concord II yang memuat tiga pilar untuk mencapai Visi ASEAN 2020, yaitu Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik-Keamanan. Alasan lain yang di lontarkan oleh para pemodal adalah menjadikan MEA sebagai pasar Tunggal di wilayah ASEAN, Karean di eropa pun sudah di bentuk pasar bebas dengan nama Masyarakat Ekononmi Eropa (MEE).

Sebenarnya MEA akan di sahkan keberadaannya pada tahun 2020, namun dari hasil pertemuan organisasi internasional seperti WTO menjadi dan yang lain, berdasrkan hasil perjanjian yang di sepakati dengan berbagai macam alasan sehingga MEA di sahkan untuk di terapkan pada akhir tahun 2015.

Kenapa indonesia menjadi tempat perdangangan atau pusat dari pasar bebas tersebut, jelas kiranya Indonesia merupakan negara yang berkembang (negara ke-3) yang memiliki sumber daya alam yang subur pun sumber daya manusia yang masih rendah di bandingkan dengan negara di Asia tenggara

Masyarakat ekonomi asean (MEA) akan berlaku pada akhir tahun 2015, hanya beberapa bulan terakhir indonesia akan menghadapi MEA. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pemerintah mempersiapkan tenaga kerja indonesia melalui pendidikan secara formalnya.

Salah satu tujuan MEA adalah untuk mengintegrasikan perekonomian Asia Tenggara. Untuk itu menjadi keharusan pemerintah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang mampu bersaing di lingkup Asia Tenggara melalui dunia pendidikan.

Beberapa Persiapan

Salah satu yang harus ditingkatkan adalah kualitas SDM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tahun 2013 jumlah tenaga kerja pendidikan dasar dan tanpa pendidikan mencapai 35, 88 juta orang. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia juga masih rendah. Dari 182 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara di kawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan enam dari sepuluh negara ASEAN. Posisi HDI Indonesia masih dibawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura.

Dua data di atas menunjukkan kualitas SDM Indonesia belum kompetitif. Jika kualitasnya tidak siap menghadapi MEA maka kita tidak akan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara kawasan ASEAN yang akan membanjiri Indonesia. Posisi tingkat manager akan diisi oleh tenaga kerja dari luar sedangkan tenaga kerja Indonesia kebanyakan hanya akan menjadi pembantu rumah tangga atau buruh kasar.

Untuk itu perlu disiapkan pelatihan bidang-bidang kemampuan khusus bagi calon tenaga kerja Indonesia, seperti pelatihan kemampuan penguasaan bahasa terutama bahasa Inggris, bahasa negara-negara ASEAN. Selain itu kemampuan penguasaan bidang teknologi dan informasi, sehingga tenaga kerja Indonesia bukan hanya mampu bersaing di dalam negeri namun juga di kawasan ASEAN bahkan global.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum berpihak pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur. APBN kita lebih banyak pada pembayaran beban utang, subsidi dan pembayaran cicilan utang. Hal ini membuat wajah infrastruktur kita menjadi jelek sehingga berdampak pada biaya distribusi barang. Biaya distribusi barang yang tinggi ini selalu dibebankan kepada konsumen melalui harga produk yang lebih mahal.Karena itu perlu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan inftrastruktur sehingga menekan biaya distribusi produk yang pada akhirnya membuat produk Indonesia bersaing dari sisi harga.

MEA tentunya merupakan tempat untuk para pelaku usaha menjual produknya termasuk UKM. Artinya bahwa para pengusaha Indonesia akan bersaing dengan para pengusaha dari berbagai negara ASEAN. Persaingan pemasaran dan kualitas produk akan sangat ketat dan akan terjadi seleksi alam terhadap produk-produk unggul. UKM Indonesia akan memiliki prospek yang cerah jika mampu berdaya saing. Salah satu caranya dengan melakukan sertifikasi standarisasi produk baik dari sisi mutu maupun keamanan dan kesehatan.

Melihat kondisi riil di lapangan, produk dari UKM Indonesia masih banyak yang belum tersertifikasi. Karena para pelaku usaha belum terbiasa dengan sertifikasi standarisasi produk baik dari sisi mutu maupun keamanan dan kesehatan konsumen. Proses Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk UKM juga masih mengalami kendala terutama untuk penerapan di daerah. Kurangnya lembaga sertifikasi, rumitnya birokrasi SNI, masih mahalnya biaya SNI dan kurangnya pengawasan pihak terkait menjadi pekerjaan rumah dalam rangka meningkatkan daya saing produk UKM Indonesia.

Realita menunjukkan pelaku UKM sangat kesulitan saat mengajukan pinjaman modal ke bank. Ini disebabkan oleh pelaku usaha hanya memiliki jaminan yang tidak terlalu besar sehingga selalu tidak menjadi prioritas oleh perbankan. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah melakukan mediasi agar perbankan mau memberikan akses kepada pelaku UKM, tentunya dengan mengelola resiko dengan baik. Di sisi lain, pihak regulator juga harus aktif memberikan informasi cara mendapatkan akses pinjaman modal ke perbankan. Karena selama ini kebanyakan pelaku UKM juga sulit mendapatkan akses permodalan karena tidak adanya informasi cukup.

Pemerintah harus berada di depan dalam menyusun strategi pemasaran produk bersama stakeholders sehingga didapat strategi yang mampu membuat produk Indonesia menembus pasar negara lainnya—bukan malah membuat pengusaha Indonesia gulung tikar. Promosi produk Indonesia harus dilakukan bersama, karena betapa berkualitasnya pun suatu produk tanpa promosi maka tidak ada yang akan mengenal produk tersebut.

Kondisi pendidikan indonesia

Melihat kondisi pendidikan di indonesia sampai hari ini, dengan di buatnya kurikulum 2013, rencana Ujian Nasional Online, pencabutan subsidi pendidikan di perguruan tinggi, di buatnya UUPT no.12 tahun 2012, permendikbud no 49 tahun 2014 yang berisikan kuliah 5 tahun, merupakan bentuk pemerintah tergesa-gesa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA yang di depan mata.

Melihat kualitas sumber daya manusia yang ada di indonesia yang masih terbelakang dari negara-negara tetangga ini akan berakibat patal bagi negara indonesia. Karena dalam pasar bebas yang akan menyapa indonesia beberapa bulan ini akan bersaing dengan negara-negara yang lebih jauh kualitas dalam bidang pendidikan maupun produknya.

Kemungkinan besar yang akan terjadi pada akhir tahun 2015 nanti, menurut hemat penulis adalah, indonesia akan mencetak buruh burah, dan angka kemiskinan akan semakin meningkat dari sebelumnya. MEA merupakan bentuk penjajahan sistematis yang di lakukan oleh para kaum kapitalis yang ingin mengeksploitasi negara Indonesia melalui pasar bebas. Jika indonesia ingin lepas dari penjajahan negara kapitalis, perlu kiranya untuk menasionalisasi aset-aset vital negara, wujudkan pendidikan gratis, masyarakat adil secara sosial, demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi dan partisipatif secara budaya,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

By : Sahibul Kahfi