Pertanyaan-pertanyaan tersebut sekedar membuka wawasan berbangsa dan kedok ideologis kaum akademisi fakultas hukum UGM, bahwa kaum intelektual seharusnya berpikir lebih komprehensif. Kebebasan berpendapat tidak menjadi alasan satu-satunya untuk mendiskusikan pemecatan presiden, kalau kita lebih terbuka mengakui kerja keras kepala negara dan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi pandemi covid19.
Kebijakan pemerintah tidak mungkin memuaskan hasyrat semua pihak, tapi keputusan yang diambil mengakomodir kepentingan banyak orang. Agar di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, tidak makin banyak orang dikorbankan. Artinya, keputusan yang diambil kepala negara tentu keputusan terbaik, dari semua hal-hal baik yang mungkin dipikirkan masing-masing individu warga negara.
Itulah konsekuensi bernegara, ketika tiap-tiap warga negara telah menyerahkan haknya untuk diurus oleh kepala negara, karena kita masing-masing tidak mampu mengurus diri kita sendiri dalam konteks tertib hidup bernegara.
Karena itu, pembatalan diskusi akademis di Universitas Gadjah Mada bukan kontra kebebasan berpendapat atau kemunduran berdemokrasi, tapi mengakarkan demokrasi dan kebebasan berpendapat pada roh demokrasi asli Indonesia. Agar warga negara tahu, bahwa demokrasi Indonesia berpijak pada bumi dan tanah air Indonesia, yang pada saat ini sedang dilanda pandemi covid19.
Sikap para akademisi pun mestilah sikap mengutamkan kepentingan bangsa dan negara dengan bergotong-royong memikirkan secara serius nasib bangsa , dan bukannya berdalil kebebasan berpendapat untuk merintis jalan ideologi lain.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
