Mereka juga punya otoritas dalam mengangkat, memutasikan, pejabat dan mampu menggerakan para PNS secara tidak langsung untuk mengikuti alur politiknya. Meski PNS dilarang terlibat dalam politik, tapi faktanya hal itu sulit dihindari terutama bagi para pejabat yang memiliki keterkaitan. Maka dari itu, politik dinasti setidaknya telah menutup kran demokrasi yang terjadi dewasa ini.
Sebab setiap warga negara yang ingin maju sudah ciut sebelum bertarung, karena melihat kekuatan sumber dana berlimpah yang dimiliki keluarga incumbent dengan ditopang faktor pendukung lainnya.Maka dari itu, cara ampuh menghancurkan politik dinasti adalah dengan memberikan kesempatan yang besar kepada calon lain untuk bersaing dengan keluarga petahana dalam pertarungan Pilkada.
Dengan begitu, peluang setiap warga negara yang mempunyai hak politik berebut dalam sistem politik terbangun dengan sendirinya.Namun dengan keputusan MK tersebut, kita tetap harus menghargai dan menghormatinya. Karena ada alasan lain dibalik putusan mahkamah yang memperbolehkan keluarga incumbent maju dalam Pilkada. Tapi kita berharap semoga kebijakan itu tidak membuat kegaduhan di kalangan masyarakat dan kehawatiran yang selama ini terjadi dalam politik dinasti tidak terwujud. ***
Oleh : Jejep Falahul Alam
