Lain halnya dengan Anita (bukan nama sebenarnya) yang bekerja sebagai tenaga PNS di sebuah departemen. Â Awal menikah dia menyewa /kontrak rumah. Â Setelah berjalan beberapa waktu, dia dan suaminya memutuskan untuk membeli rumah dengan angsuran. Â Angsuran rumah sebesar Rp.4.7 juta per bulan.
Bukan hanya rumah saja, Anita juga butuh transportasi yang mobilitasnya cepat. Â Anita dan suami memutuskan untuk membeli mobil. Â Setiap bulannya Anita harus mengeluarkan biaya angsuran untuk mobil sebesar Rp.2,4 juta.
Setelah mereka memiliki anak, mereka juga berpikir tentang pentingnya pendidikan untuk anak. Â Bagi mereka pendidikan itu sangat penting agar anak bisa akses ke pekerjaan yang lebih layak. Mereka pun harus menyisihkan uang pendidikan sebesar Rp.1,5 juta per bulan.
Bergandanya atau triple angsuran yang harus dibayar oleh Anita dan suami itu tentu makin menambah pengeluaran karena setiap tahun pasti ada biaya tambahan dari angsuran seperti asuransi mobil yang tetap harus dibayar. Â Sisa gaji yang mereka terima hanya sedikit, tidak mampu untuk menabung lagi.Â
Rentan miskin
Warga masuk kelas menengah ini sangat rentan miskin karena tidak ada perlindungan sosial atau bantuan sosial . Â Perlindungan sosial atau bantuan sosial yang diberikan /disalurkan oleh Pemerintah itu hanya diperuntukkan untuk warga miskin dan miskin sekali. Â Warga miskin dapat bantuan tunai , dapat tunjangan untuk sekolah anak (Kartu pintar) dan tunjangan Kesehatan (BPJS yang dibayar Pemerintah).
Sementara kelas menengah harus membayar semua kebutuhan hidup mulai dari pembelian kendaraan bermotor (RP.5.891,617)  sewa/kontrak/rumah  (Rp.1.101.610), pendidikan (Rp.618.595), bensin (Rp.505.620), Listrik (Rp.398.659)  Total biaya  mencapai Rp.8.427.101.  Artinya  warga kelas menengah harus punya pendapatan paling sedikit Rp.9 juta.Â
Apabila terjadi kenaikan seperti yang akan terjadi pada bulan Maret 2024, BBM, Listrik, tol, maka biaya pengeluaran akan bertambah naik dan mempengaruhi sisa gaji atau pendapatan.
Kebijakan Pemerintah
Kelas menengah adalah warga yang tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan, tapi rentan untuk jatuh miskin jika ada guncangan ekonomi  misalnya kehilangan pekerjaan, kenaikan harga barang, bensin, Listrik , pendidikan.
Berhubung mereka ini tidak tersentuh perlindungan sosial karena Pemerintah hanya focus kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi mereka yang miskin dan miskin ekstrim, maka Pemerintah perlu memperhatikan perlindungan sosial bagi warga kelas menengah.
Kebijakan ekonomi seharusnya mencontoh dari Pemerintah Chile dimana tidak hanya perhatikan vertical inquality untuk memperkecil jurang ketimpangan pendapatan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakayat dari kemiskinan. Â Tapi juga perhatikan horizontal equity ketimpangan kualitas hidup bagi kelas menengah.
Jadi kebijakan Pemerintah bukan hanya terpaku kepada pertumbuhan ekonomi saja dan pengentasan kemiskinan tapi juga perlindungan sosial dan kebutuhan kelas menengah dengan catatan anggaran sudah bisa mencukupi.
Solusi kelas menengah
