Efektifkah Pemberian Rice Cooker Gratis? Masalah di Hilir Diselesaikan di Hulu

Apabila saya sebagai warga "miskin" seperti slogan yang tercantum dalam tabung LPG 3 kg yang bentuknya bulat melon  berwarna hijau ,  akan menerima rice cooker   gratis yang dijanjikan oleh Kementrian ESDM di tahun 2024, bagaimana rasanya?

Saya sebagai orang terpinggirkan  pasti langsung merasa "senang".   Saya biasa menanak nasi dengan "laseng"  gunakan kompor dengan tenaga gas 3Kg, tiba-tiba mendapatkan hadiah gratis , pasti senang anggap sebagai rejeki , ngga perlu memikirkan konsekuensi penerimaan ini.

Yang penting saya sudah dapat "jatah" dan menerima "rice cooker".   Masalah yang mengikutinya yaitu biaya listrik saya akan naik tidak pernah terpikirkan,  masalah bagaimana dengan soal memasak yang lainnya, saya harus tetap gunakan kompor gas . Sebenarnya ribet bukan?  Fungsi rice cooker yang akan saya terima itu khusus hanya untuk menanak nasi saja, tak bisa gunakan untuk memasak yang lainnya.

Siapa saja yang dapat menerima rice cooker?

Menurut  Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  pembagian Rice cooker telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2023 tentang Penyedian Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) Bagi Rumah Tangga.

Penerima AML ini adalah:

1.pelanggan PLN  dengan golongan tarif 450 volt -ampere

2.Pelanggan PLN dengan golongan tarif  900 volt-ampere

3. Pelanggan PLN dengan golongan tarif 1.200 volt ampere

4.Calon penerima tidak memiliki rice cooker

5. Para penerima AML itu harus sesuai dengan validasi dan usulan dari desa/lurah pejabat setingkat.

Apa tujuan dari kebijakan pemberian rice cooker?

Jumlah rice cooker yang akan dibagikan gratis sebesar 500 ribu unit.  Nilai anggaran sebesar 347 miliar.

Menurut Direktur JEnderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu dari Kementerian ESDM, tujuan program untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau , andal dan berkelanjutan, mengurani impo liquefield petroleum gas (LPG) yang digunakan untuk memasak dan meningkatkan konsumsi listrik per kapita

.

Apa Esensi dari LPG 3 KG?

Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menegaskan bahwa LPG 3 kg alias gas melon hanya boleh dibeli oleh warga miskin yang teregistrasi.  Aturan ini berlaku mulai 2024 mendatang.

Harga subsidi LPG 3 kg itu adalah sebesar Rp.11.250 per kg  atau Rp.33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp.20.000 per tabung.

Apa latar belakang kebijakan pemberian rice cooker?

Latar belakang dari kebijakan ini adalah bukan solusi permanen.  Gas di Indonesia adalah gas kering yang tidak dapat diolah sebagai elpiji.   Sehingga pemerintah terpaksa impor gas Elpiji.    Untuk itu harga LPG impor sangat tinggi.  Terpaksa, pemerintah memberikan subsidi khusus untuk elpisi 3 kg dengan harga subsidi.

Sayangnya, subsidi LPG tiap tahun membengkak terus.   Warga yang tak miskin mulai mengalihkan pembelian dari LPG non subsidi ke subsidi.   Ingat perbedaan harga LPG subsidi dan non subsidi sangat tinggi sekali.  

Saya membeli LPG gas non subsidi 12 kg dengan harga Rp.220.000 dari agent, sedangkan harga gas subsidi Rp.19.000-Rp.22.000 per 3 kg.   Ada perbedaan yang tinggi antara LPG gas non subsidi dengan subsidi sekitar  Rp.18.000 vs RP.7.000

Tanpa pengawasan ketat, jika harga LPG non subsidi naik, konsumen lari ke LPG subsidi . Akibatnya biaya subsidi akan bengkak

Kebijakan yang tak menyentuh di Hilir

Apabila  pemerintah ingin mengurangi subsidi dari LPG dengan   kebijakan  memberikan rice cooker kami anggap hal ini kurang tepat.  Masalahnya di hilir  tetapi diselesaikan di hulu.

Warga kurang mampu dipaksa alih energi dari  LPG menjadi listrik. Penerimaan rice cooker hanya untuk masak nasi saja, untuk menggoreng atau memasak, masih dibutuhkan gas.  

Berapa biaya peningkatan listrik vs pengurangan konsumsi LPG?  Apakah perhitungannya cukup significan untuk kebijakan pengubahan energi dari LPG ke listrik.

 Sementara kita ketahui sumber energi listrik masih menggunakan batu bara Belum ada energi terbarukan yang sudah dapat mengganti batu bara.   Bagaimana komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari batu bara?

Sebaiknya hitung kembali  berapa potensi subsidi yang dikurangi  (dari pengguna LPG 3 kg)  dengan kompensasi peningkatan tenaga listrik, apakah perbedaannya cukup significan untuk beralih ke tenaga listrik?

Dapatkah dilakukan pengawasan super ketat untuk subsidi LPG 3 kg tanpa  menyusahkan warga yang berhak mendapatkannya?   Mulai Januari 2024 hanya warga yang telah tergisterasi untuk masuk sebagai warga berhak beli LPG subsidi .  Itu pun hanya dapat dilakukan di depo Pertamina yang ditunjuk , tidak lagi ke pengecer kecil.