Mundurnya Ratusan PNS yang Diterima, Profesi PNS Bukan Primadona Lagi?

Berita yang cukup mengejutkan saya ketika membaca 100 CPNS Mengundurkan diri setelah diterima oleh Panitia Seleksi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Alasan dari pengunduran diri para calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah gaji CPNS yang ditawarkan terlalu kecil, hal itu tak sesuai dengan ekspektasi para CPNS. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka telah kehilangan motivasi (ini sangat mengherankan, kenapa kehilangan motivasi setelah mengetahui gaji terlalu kecil?).

Dampak dari pengunduran diri mereka akan merugikan negara. Walaupun berapa kerugian negara itu belum dihitung, tetapi dengan pengunduran diri, negara yang sudah membuang waktu dan biaya untuk seleksi yang cukup besar terpaksa mengosongkan formasi instansi yang seharusnya sudah diisi dengan mereka yang sudah diterima.

Untuk menekan biaya kerugian negara, tentu para calon CPNS yang mengundurkan diri akan menerima sanksi. Sanksi itu antara lain, bagi mereka yang sudah diterima kemudian mengundurkan diri akan dikenakan sanksi sebesar Rp 25 juta. 

Lalu, untuk mereka yang sudah diangkat CPNS lalu mengundurkan diri, dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat lain kemudian akhirnya mengundurkan diri akan dikenakan sebesar Rp 100 juta.

Impian jadi PNS zaman dulu

Alasan utama ingin jadi PNS pada zaman dulu adalah profesi yang dianggap bergengsi. Saat zaman kolonial Belanda, struktural kepegawaian hanya untuk pegawai kasar. Nah untuk pegawai pemerintah, status dianggap lebih tinggi dan terhormat.  

Orangtua yang anaknya jadi PNS akan bangga sekali. Impian orangtua setelah anaknya lulus dari perguruan tinggi atau SMK atau yang sederajat selalu ingin anaknya bekerja sebagai PNS.

Alasan berikutnya adalah "job security".  Terutama di daerah, minat kaum muda untuk menjadi PNS sangat tinggi disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. 

Setelah diterima sebagai PNS, mereka merasa stabil keuangan dan jenjang karir. Masa depan pasti terjamin, tidak ada PHK bahkan sampai pensiun pun terjamin keamanan kerjanya.

"Job security" yang didefinisikan oleh Borg dan Elizuer, ada keyakinan dari individu akan keberlangsungan pekerjaan yang dimiliki, termasuk promosi serta berkarir dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Impian jadi PNS masa kini

Beberapa puluh tahun yang lalu hingga saat ini, jumlah pelamar PNS itu membludak begitu pendaftaran dibuka. 

Hal ini dibuktikan begitu dibukanya pendaftaran calon PNS, ribuan orang langsung mendaftar. Padahal hanya 1/10 yang diterima.

Tahun 2021 menurut catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN), total pelamar CPNS dan PPPK telah mencapai 4.0.30.134 pelamar. Padahal kebutuhan ASN 2021 sesuai dengan formasi terdiri dari CPNS 128.016 lowongan dan PPPK sebesar 548.717 lowongan, artinya hanya 15% dari seluruh pelamar yang akan diterima.

Setelah perjuangan mereka melamar dan akhirnya diterima dalam seleksi, ternyata ada sebagian besar dari pelamar itu yang merasa gaji kecil, motivasinya berkurang. 

Pertanyaan besar yang sebenarnya masih perlu dijawab oleh para milenial yang mengundurkan diri itu apakah mereka tidak mencari informasi tentang gaji dan tunjangan seorang PNS dengan level yang dilamarnya? 

Ada gap literasi dalam melamar pekerjaan. Lalu, terjadi pergeseran nilai tentang pekerjaan PNS setelah terjadinya disrupsi teknologi. 

Milenial memiliki banyak pilihan untuk tidak menjadi PNS. Apabila gaji yang mereka terima dianggap tidak memadai, mereka akan mencari pekerjaan yang dianggapnya bisa mendapatkan gaji lebih besar. Pergeseran nilai bahwa PNS bukan suatu status yang dianggap "prioritas" tapi soal gaji yang menjadi prioritasnya.  

Diharapkan tentunya dari para calon PNS yang mengundurkan diri juga punya sanggahan yang valid mengapa mereka tak mau memilih jadi PNS karena semuanya tentu berpulang dari motivasi dan keinginan dari pelamar.

Budget negara untuk PNS

Dalam APBN 2022 belanja pegawai tahun depan telah dialokasikan mencapai RP 400 triliun. Belanja ini terdiri dari gaji, tunjangan, kebutuhan utama birokrasi.

Jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Terdiri dari 77%, 3,1 juta di instansi daerah dan sisanya di pusat.

Ada pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 49 ribu orang terdiri dari 95%, 47 ribu di daerah, sisanya di pusat.

Diharapkan adanya  perubahan struktural dari segi jumlah PNS dan kualitasnya. Tujuannya agar komposisi kepegawaian makin ramping  atau  tidak gemuk, bekerja dengan efisien, struktur gaji pun bisa diperbaiki levelnya sehingga ekspektasi PNS untuk gaji yang sesuai dengan gaji market dapat dipenuhi.