Kemendikbud Berlari untuk Implementasi "Merdeka Belajar"

Ketika Mas (beliau tak suka dipanggil Pak) Nadiem Makarim dilantik pada tanggal 26 Oktober 2019, terbesit harapan besar kualitas pendidikan Indonesia makin meningkat baik.

Dalam kurun 100 hari setelah pelantikan, beliau masih belajar sebagai murid untuk memetakan pendidikan dengan seluk beluknya di seluruh Indonesia.

Sayang sekali, gebrakan belum dilakukan, terjadilah pandemi yang turut membuat  "disrupsi" bidang pendidikan Indonesia.  Seluruh siswa sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia  harus menggunakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Mereka tak bisa lagi datang ke sekolah untuk belajar secara bertatap muka.

Banyak kendala dan masalah timbul mulai dari ketidak-siapan guru menyampaikan modul, materi pelajaran sekolah kepada anak secara online. Belum lagi anak-anak tidak siap dengan belajar secara online, mandiri, merasa tidak paham bagaimana cara menyelesaikan tugas, capai banyak tugas, bosan tidak bertemu dengan teman dan guru, bahkan mereka yang tak punya akses internet di daerah terpencil, kesulitan untuk belajar karena tanpa memiliki alat ,kuota , internet.

Kendala lain, UN yang seharusnya dilakukan dengan online tahun 2020, masih belum bisa sehingga mereka melakukannya dengan tatap muka tapi dengan menggunakan protocol kesehatan yang ketat.

 Mas Menteri  mempersiapkan roadmap program "Merdeka Belajar". 

Apa program "Merdeka Belajar"?

1. USBN diganti ujian (assesmen)

Sekolah dibeirkan kebebasan untuk menentukan kelulusan siswannya. Bentuk kompetensinya dilakukan baik tertulis atau penilaian seperti penugasan atau portofolio. Tujuannya dengan USBN ini guru makin kreativitas meningkatkan kualitas pembelajaran, juga siswa tidak terbebani dengan kurikulum baku.

2. 2021 UN diganti

Materi UN yang begitu padat dan jadi beban siswa, guru bahkan orangtua itu diganti dengan dengan Asesment Komptensi Minimum dan Survei Karakter.

Materinya bukan berdasarkan penguasaan materi, tetapi pemetaan dua kompetensi minimum siswa dalam literasi dan numerasi.

3. RPP disederhanakan

Rencana Pelaksanaan PEmbelajaran (RPP) bagi guru yang selama ini sangat kaku dan harus diselesaikan secara menyeluruh dalam waktu yang sudah ditentukan.  Nantinya guru bebas memilih dan mengembangakan format RPP

4. Zonasi PPDB lebih fleksible

Dalam program "Merdeka Belajar" tetap adanya sistem zonasi bagi siswa baru. Namun, PPDB ini harus diimplementasikan dengan kemampuan tiap sekolah dengan berpatokan penerimaan siswa lewat zonasi 50 persen, afirmasi 15% dan perpindahan maksimal 5 persen.

Pencapaian bidang pendidikan di tahun 2020:

sumber: kemendikbud.go.id

Dalam kondisi adanya perubahan metode pembelajaran menjadi PJJ, ada langkah-langkah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dicapai:

Memodifikasi perubahan modul baik itu untuk tingkat Paud, SD, SMP, SMA.  Para guru termasuk guru penggerak, diberikan kebebasan bertransformasi untuk ciptakan kreativitas dan inovasi untuk bahan ajar dan toolnya. 

Juga bagi mahasiswa yang telah mengikuti 3 semester untuk ikut kuliah di luar kampus, melalui online dengan dosen-dosen dari luar bahkan memberikan kesempatan untuk mencicipi transformasi revolusi 4.0

sumber: kemendikbud.go.id

Memberikan kesejahteraan bagi guru non PNS dengan subisidi dan upah yang anggarannya dialokasikan dari APBD .  Perlu diingat bahwa anggaran 500 Triliun itu tidak seluruhnya untuk Pusat, begitu anggaran digelontorkan, kementrian Pendidikan PUsat hanya diberikan 15% atau sekitar 80T sisanya ditransfer ke sekolah di daerah , untuk SMA/SMK ke Provinsi dan untuk sekolah SD dan SMP ke sekolah di kabupaten/kota.

Anggaran itu dialokasikan untuk biaya kuoata PJJ bagi 35 juta siwa dan guru dan video gratis.

Dana bos yang biasanya untuk sekolah untuk fasilitas sekolah, sekarang diberikan kebebasan untuk mengelolanya sesuai kebutuhan saat pandemi.

Program  Merdeka Belajar ini sudah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota 11 Desember 2019.

Perhatian besar untuk perubahan Ujian Nasional keAssemen Kompetensi Minimum (AKM) .  Tujuan dari   assemen nasional untuk menaikkan atau mendorong  mutu kualitas pembelajaran dan hasil belajar .

Tiga komponen yang penting dalam assesmen kompetensi minimum:

1. Hasil belajar kognitif, literasi dan numerasi

Bagaimana bisa belajar literasi, kognitif dan numerasi secara efektif bila selama 2020 anak-anak harus belajar melalui PJJ?   Belum lagi persoalan yang menggunung adanya perbedaan ketersediaan dan keterbatasan dari anak didik untuk mendapatkan kuota, alat dan tools yang lainnya.   Bukan hanya anak didik, guru juga ikut bingung untuk persoalan mengajar PJJ yang tiba-tiba harus dilakukan tanpa adanya pembekalan.

Banyak guru yang takut gagal untuk bisa memenuhi standar kompetensi sehingga para guru itu sekuat tenaga untuk mengejar kurikulum tuntas.  Guru dengan kreativitas mendatangangi murid yang kesulitan belajar PJJ .  Guru juga selalu berinovasi untuk menemukan cara baru untuk bisa berkomunikasi dengan murid dengan pelbagai cara seperti whatsapplication, belajar model.

2. Survei Karakater

Karakter anak didik yang ingin diimplementasikan adalah pilar karakater yang sesuai dengan profil Pancasila.

Hal ini belum dapat dilakukan karena pada tahun 2020, landasannya atau modul baru dibuat dan pelaksanaannya terhambat karena adanya pandemi covid.

3. Survei lingkungan belajar

Kondisi kualitas pendukung antar sekolah di satu kota dan daerah berbeda. Oleh karena itu perlu dipetakan . Di kota, anak-anak tidak mendapat kesulitan untuk beli kuota internet, tapi bagi di daerah, anak harus bekerja untuk mendapat kuota, belum lagi alat-alat untuk belajar, gadget  yang tak dimiliki, juga koneksi yang belum merata .  Berbagai kesulitan ini jadi catatan.  

  Bagaimana kelanjutannya?

Landasan dari program Merdeka Belajar telah dirampungkan di tahun 2020, sekarang pada tahun 2021, jadi pelaksanaannya.

Belajar PJJ masih dilakukakan di bulan Januari 2021,  modifikasi cara pembelajaran dijalankan dengan berbagai inovasi dari para guru dan murid.  Yang tak punya alat atau tool, bisa pinjam dari temannya, orangtua dan internetnya datang ke suatu balai desa dimana disediakan gratis internet.

Adanya transformasi guru penggerak, kepala sekolah agar nantinya guru penggerak ini menjadi  jaminan masa depan anak. Kenapa penting banget guru penggerak?  Guru penggerak ini punya motivasi untuk perubahan dari pola lama jadi pola baru. Tidak sekedar harus menggantungkan kurikulum  yang harus dituntaskan tapi harus mengetahui apa esensi dari pendidikan yang perlu disampaikan kepada murid. Menggunakan kurikulum darurat yang bisa diberikan kepada anak didik.

Terkait dengan kurikulum darurat , ada kebebasan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak perlu memberlakukan kurikulum tuntas, tetapi gunakan kurikulum yang  esensi.  Guru tak usah takut bereksperimen dalam proses pembelajaran. Jangan memindahkan kelas ke dalam zoom.  Kemendikbud sangat mentoleransi eksperimen yang gagal , tetapi mendukung jika guru bisa melakukan eksperimen itu dengan semangat untuk keberhasilan esensi pendidikan.

Dana Bos yang disalurkan langsung ke sekolah untuk keperluan pendidikan seperti kuota PJJ bagi guru dan anak, video . Juga bagi guru-guru non PNS pun , sekolah diberikan kelonggaran untuk memberikan fasilitas atau menambah kesejahteraan kepada guru non-PNS.

Konsep merdeka belajar itu walaupun semuanya diberikan kebebasan sekolah untuk menentukan kompetensi kelulusan anak, bukan berarti kualitas belajarnya turun.

Kementrian PEndidikan tidak menata digitalisasai tetapi memfasilitasi apa yang dibutuhkan seperti jaringan dan konektivitas yang dibutuhkan (akan bekerja sama dengan Kemenfoindo),  menutup blank spot, anak-anak atau user harus bisa akses media, tool, wifi.

Semoga Merdeka Belajar bukan sekedar slogan saja, tapi didukung oleh segenap stakeholder yang terlibat.