Menunggu Gebrakan Nadiem Makarim

Nadiem Makariem baru dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagai Menteri Pendidikan. Masyarakat sudah menunggu apa yang akan dibuat , diputuskan untuk perubahan dan gebrakan baru dari seorang Nadiem.

"Peningkatan kualitas Manusia" jadi program pertama Jokowi.     Program peningkatan manusia yang tangguh dalam bidang pendidikan jadi pekerjaan utama dari  harus diasah dan dididik dengan paradigma yang baru .  Paradigma baru yang dapat membuat sumber manusia ini dapat diselamatkan untuk menghadapi tantangan kerja di dunia digital yang terus berevolusi cepat tiap hari.

Mapping antara kompetensi  sumber daya dan kebutuhan industri digital terus digodog. Hasil mapping ini perlu dijabarkan dalam suatu keputusan untuk merubah pola pendidikan yang lama, tidak sesuai dengan permintaan digital industri. 

Kompetensi sumber daya manusia  hasil pendidikan yang lama  perlu diubah  karena jika tidak diubah maka ada risiko besar.Nadiem, memang menaruhkan risiko berat untuk keputusannya, tetapi taruhan ini makin berat apabila keputusan ini tidak dijalankan. Semakin lama menunda, berarti semakin besar  ketertinggalan kompetensi yang harus dikejar oleh sumber daya manusia Indonesia.  "Redefinisi", adalah istilah yang digunakan oleh Nadiem untuk mengubah wajah dunia pendidikan Indonesia.  

Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, Nadiem harus banyak belajar dengan cara  mendengar masukan dari semua stakeholder, para orangtua, para  pendidik dan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia.  Pada tanggal  4 Nopember 2019, Ikatan Guru Indonesia bersama 22 organisasi guru dan komunitas guru diundang secara khusus oleh Mendikbud Nadiem.  Nadiem membuka pembicaraan dengan meminta seluruh undangan tidak mengangkat masalah tetapi memberikan solusi . 

Berikut ini adalah usulan dari guru:

1.Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan PEndidikan Karakter berbasis agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran utama di Sekolah Dasar . Oleh karena itu Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMA dihapuskan karena seharusnya telah dituntaskan di SD. PEmbelajaran bahasa Inggris fokus ke percakapan, bukan tata bahasa.

2.Jumlah Mata Pelajaran di SMP menjadi maksimal 5 mata pelajaran dengan basis utama pembelajaran pada Coding dan di SMA menjadi maksimal 6 mapel tanpa penjurusan lagi . Apabila mereka yang ingin fokus pada keahlian khusus/tertentu, dipersilahkan SMK.

3.SMK karena fokus pada keahlian maka harus menggunakan SKS, mereka yang punya kemampuan dan keahlian lebih cepat dapat menuntaskan SMK dua tahun atau kurang . Sementara mereka yang lambat, dapat menyelesaikan selama 4 tahun .  Ujian kelulusan SMK pada keahliannya bukan kepada teori dan pelajaran normatif dan adaptif.  SMK tidak boleh kalah dengan BLK yang hanya 3,6 atau 12 bulan saja.  LPTK  diwajibkan untuk menyediakan Sarajan Pendidikan atau ALumni PPG yang dibutuhkan SMK.

4. Jabatan Pengawas Sekolah dihapuskan hingga jumlah guru yang dibutuhkan mencukupi.  Jabatan pengawas sekolah boleh diadakan kembali apabila jumlah kebutuhan guru sudah terpenuhi.  Tidak ada lagi guru honorer dan semua guru sudah berstatus PNS atau Guru Tenaga Kontrak Profesional dalam status PPPK dengan pendapatan minimal setara Upah minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai standar kelayakan hidup. Hilangnya tanggungjawab mengajar kepada Kepala Sekolah seharusnya dimaksimalkan fungsinya sehingga keberadaan pengawas sekolah untuk sementara diabaikan.

5. Seluruh beban administrasi guru dibuat dalam jaringan(online) dan lebih disederhana, RPP cukup 1-2 halaman tapi jelas tujuan dan aplikasi pembelajarannya, tidak ada lagi berkas administrasi dalam bentuk "hard copy", verifikasi keasliannya  dilakukan  secara acak dengan kewajiban menunjukkan berkas asli, bukan Fotocopy.