Jelang Pelantikan Presiden Jokowi Kedua Kalinya

Sudah siap untuk menonton Pelantikan Presiden Jokowi melalui media mainstream? Pastinya siap dong! Bagi semua warga Indonesia di tanah Air kesempatan untuk menonton di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 jam 14:00. Ingat bahwa car-free day ditiadakan, tetapi bagi mereka yang beribadah diberikan kesempatan untuk melakukannya.

Jokowi akan dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia didampingi dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Pelantikan ini akan dilakukan oleh ketua MPR, Bambang Soesatyo di Gedung MPR/DPR.

Para istri ketua, wakil Ketua MPR dan anggota MPR tidak diundang karena jumlah undangan sudah cukup banyak. Undangan lebih diprioritaskan untuk pejabat negara , pemerintah dan tamu undangan dari luar negeri.

Undangan untuk kehadiran Presiden, Wakil Presiden 2019-2024 dan para ex presiden maupun pejabat Ketua Partai sudah disampaikan secara pribadi dan langsung oleh Pak Bambang Soesatyo baik di istanan Negara maupun di tempat domisili masing-masing ketua Partai, ex Presiden.  

Undangan yang sudah terkonfirmasi bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi dari kepala negara dari Asia Tenggara dan perwakilan negara maju pun sudah terkonfirmasi akan datang.

Dalam konperensi pers  saat Presiden Jokowi menerima undangan pelantikan itu , beliau minta agar pelantikan diadakan secara sederhana tanpa mengurangi kehikmatan upacara.

Apa yang tersirat dengan kata "sederhana"? 

Pelantikan ini penuh dengan persiapan personel keamanan baik dari TNI maupun Kepolisian. Jumlah personelnya bukan main luar biasa banyaknya 30.000 orang. 

Sejak hari Kamis persiapan keamanan gabungan, apel gelar pasukan keamanan dalam rangka pelantikan Priesiden, oleh Marsekal Hadi  Tjahjanto, Panglima TNI di Silang Monas Jakarta.   

Pasukan yang dilibatkan 30.000 dibagi dalam ring pertama di dalam gedung oleh Pasukan Paspampres , ring kedua  Gedung  MPR dan DPR  dan ring ketiga  objek vital dan fasilitas umum seperti Bandara, Mall, Istana.

Ditekankan oleh Kapolri, Tito Karnavian, tidak diharapkan adanya permintaan demo . Demo akan berpotensi untuk mobilisasi massa. Mobilisasi massa akan membuat aksi anarkis. 

Momentun internastional ini akan disorot oleh semua mata intenasional. Maka dihimbau untuk tidak melakukan mobilisasi masa, sehingga terjadi crowd dan akhirnya yang damai bisa terjadi kekacauan.

Keamanan memang mahal harganya. Namun, kita tidak bisa mengabaikannya karena momen besar ini memang perlu penjagaan super ketat demi martabat bangsa.

Indikasi bahwa keamanan itu mengancam pejabat negara sudah terjadi beberapa hari yang lalu ketika terjadi penusukan oleh dua orang yang terindikasi JAD kepada Bapak Wiranto.

Jika dihitung berapa biaya untuk akomodasi , makan untuk 30,000 personnel belum termasuk pasukan Pampres mulai dari hari Kamis hingga Minggu berapa ?

Jika dihitung biaya untuk sewa hampir 25 mobil baru  tamu negara yang termasuk supirnya. Belum lagi keinginan sebagian masyarakat yang meminta diadakan syukuran dengan pelbagai kesenian atau panggung masyarakat.

Harapan masyarakat:

Ditengah hingar bingar persiapan pelantikan Presiden dan Wakil presiden ada isu krusial dan apresiasi oleh masyarakat untuk periode Pemerintahan Jokowi Jilid I.

Dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas di tahun 2015 untuk  kepuasan kinerja pemerintah di politik keamanan (tertinggi 73,1%), hukum (tertinggi 59,9%, Ekonomi (tertinggi 49,1%, Sosial 61,1%).

Untuk perbandingannya di akhir tahun kinerja,bulan Oktober 2019, survei kepuasan pun masih menunjukkan kepuasan 58,8 persen. Kepuasan ini statistiknya naik turun, di tahun 2016 mencapai 67,4 dan naik lagi 72,2 persen di April 2018.

Apresiasi publik dengan terselesaikan polemik relasi Polri dan KPK, juga beberapa dalam bidang penting infrastruktur, kesehatan, maritim .Gaya politik yang langsung menyentuh kepada orang yang sedang berselisih, membuat panggung kontroversi segera dapat diselesaikan.

Namun, perlu diingatkan bahwa untuk periode kedua ini, Jokowi Ma'ruf Amin akan menghadapi tantangan besar dalam ekonomi global yang sedang stagnan, pembangunan manusia yang membutuhkan skil tinggi, tingginya tuntutan dari berbagai penjuru Tanah Air untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengganti UU KPK hasil revisi.

Peringatan bagi Pemerintahan Jokowi Ma'ruf bahwa tidak setiap apresiasi yang tinggi di awal pemerintahan akan sama mulus seperti di akhir pemerintahan.  Legacy yang baik sebaiknya ditinggalkan oleh Jokowi yang memang hanya yang terakhir kalinya memerintah.