Di Indonesia untuk sekolah  negeri dibiayai oleh APBN. Namun, dalam praktek tidak semua sekolah negeri punya standar yang sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Implementasi jika sekolah negeri itu  murid-murid yang mampu ekonominya, maka orangtua atau alumnus menghimpun dana untuk pembelian sarana , prasarana .  Sarana dan prasarana itu menjadi fasilitas tambahan bagi murid-murid sehingga mereka lebih mudah belajar dan mendapatkan tambahan ilmu dibandingkan sekolah yang tak punya sarana/prasarana.
 Sebenarnya apa tujuan penerimaan siswa berdasarkan zonasi karena selama ini ada masalah penerimaan siswa sekolah  yang telah bertahun-tahun belum terselesaikan.
Mindset dari para orangtua untuk mendaftarkan dan memasukkan pendidikan anaknya di sekolah favorit. Â Seolah sekolah favorit menjadi yang terbaik bagi setiap anak supaya anak yang masuk favorit nantinya mudah masuk ke perguruan tinggi.
Akibatnya apa? Â Semua orang tua dengan berbagai macam cara baik itu beretika maupun tidak, berlomba agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit.
Sekolah favorit jadi tempat tujuan awal dan akhir dari sebuah penerimaan murid. Semua usaha orangtua termasuk dengan cara yang tidak baik misalnya membuat SKTM (Surat Keterangant Tidak Mampu) sebagai salah satu cara untuk masuk ke sekolah favorit. Â SKTM digunakan karena tiap sekolah memiliki fasilitas 5% untuk penerimaan anak-anak yang tidak mampu. Â Jadi anak yang mampu/kaya pun tiba-tiba jadi anak yang tidak mampu demi dapat diterima di sekolah favorit
Belum lagi antrian panjang untuk bisa masuk sekolah favorit membuat cara yang sangat tidak terpuji yaitu guru-guru yang atau staf penerimaan yang menjual belikan tempat untuk mereka yang mampu untuk membayar.
Sekolah favorit hanya menerima mereka yang nilai rata-ratanya tinggi. Â Di suatu area tentunya ada anak yang mampu dan anak yang tidak mampu. Â Anak yang tidak mampu tidak bisa ikut bimbel, punya komputer yang bisa menunjang semua tembahan pelajaran. Â Akibatnya anak yang tidak mampu tidak memiliki angka yang cukup baik dalam semua bidang pelajaran. Â Â Sementara meereka yang mapu bisa belajar bimble, komputer dan les berbagai macam untuk menunjang angkanya. Akibatnya hanya anak-anak yang mampu yang punya angka jauh lebih tinggi yang bisa masuk ke sekolah favorit.
Sistem Zonasi:
Dengan pelbagai masalah di atas yang belum terselesaikan, Pemerintah telah menetapkan pada tahun 2019 tidak ada penerimaan siswa baru lagi .  Di awal tahun akan ada pendataan para siswa dan dikelompokan dalam zonasi .Â
Zonasi ditentukan berdasarkan akses pelajar dengan sekolah. Bukan lagi berdasarkan administrasi pemerintah. Para siswa nanti diarahkan kemana dia masuk sekolah yang paling dekat dengan askesnya. Â Daya dukung seperti kelas , sarana dan prasarana akan didata juga agar merata.
Dengan sistem zonasi yang baru, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) memiliki peran penting. Untuk itu, disiapkan pedoman yang akan memaksimalkan peran MKKS ini.
Pasalnya, MKKS bersama Kepala Dinas Pendidikan nanti akan mengalokasi dan mendistribusi siswa di masing-masing zona. Termasuk juga mendata sekolah swasta mana saja yang bergabung dalam zonasi.Â
"Dengan sistem ini, nantinya bukan sekolah yang menunggu siswa mendaftar, tapi sekolah yang aktif menjemput siswa. Karena itu kepala sekolah akan kita bebaskan dari tugas mengajar," terang Muhadjir. Berdasarkan pemetaan Kemendikbud, saat ini ada 1900 zona. Namun, jumlahnya masih bisa bertambah atau bahkan berkurang sesuai dengan data di lapangan.
Manfaat Zonasi:
- Tidak adanya mindset mengenai bahwa lebih bagus sekolah "favorit" . Â Dengan adanya sekolah favorit akan terjadi rebutan untuk bisa masuk ke sana.
- Tidak adanya pungli yang membuat orangtua yang mampu ekonominya saja yang bisa mendaftarkan ke sekolah favorit.
- Standar mutu setiap sekolah sama.
- Mutu guru-guru juga sama karena guru akan dirotasi di setiap sekolah.
- Waktu anak untuk sekolah lebih baik , karena waktunya tidak habis di jalan untuk menuju ke sekolah.
Semoga persiapan yang matang selama hampir 8 bulan cukup dilakukan supaya pada saatnya penerimaan siswa pelaksanaannya dapat sesuai dengan prosedur.Â
Sosialisasi bagaimana orangtua dan siswa harus mendaftarkan diri harus jelas supaya tidak terjadi kesimpang-siuran.  Ketika simpang siur maka akan mengganggu kelancaraan penerimaan dan pada akhirnya akan mengundurkan  mulai nya jadwal sekolah.
