Jurus Jitu Pemerintah Mengatasi Pelemahan Rupiah

Mengawasi spekulan BI Bersama OJK

Tugas yang cukup berat bagi BI dan OJK dalam mengawasi pembelian valas  yang berdasarkan spekulasi dan tidak disertai oleh dokumen jaminan (underlying document).   Tapi dengan adanya kebijakan dari BI bahwa  pembelian valas sekarang ini : setiap pembelian lebih dari USD 20,000 harus disertakan tujuan pembelian, jika lebih dari USD 100,000 harus disertakan dokumen jaminan.

Mengurangi Impor:

Pengurangan impor terutama barang konsumsi.   Menurut catatan dari Kementrian Perdagangan ada impor barang konsumi tujuh bulan pertama tahun 2018 tumbuh sangat pesat hingga 27 persen.   Sebenarnya barang konsusmi impor yang sudah ada penggantinya , tidak diperlukan impor lagi.  Kecuali barang konsumi yang sangat krusial seperti kacang kedelai dan garam yang mau tak mau belum ada penggantinya.

Kebijakan moneter menaikan suku bunga acuan Bank Indonesia:

Bank Indonesia telah menaikkan  kali  dalam tahun 2018 menaikkan suku bunga BI Rate.  Januari 18, 2018 dari  4.25% menjadi 5.50%.   Salah satu instrumen BI untuk menstabilkan rupiah dalam negeri.

Kebijakan Pajak Penghasilan Barang Konsumsi Impor:

Kementrian Keuangan telah mengeluarkan peraturan untuk penyesuain tariff PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif untuk mendorong penggunaan produk domestik.     Dengan adanya kenaikan PPh import terhadap 1.147 barang ini diasumsikan akan terjadinya penurunan impor sekitar 2 persen. Tahun 2017 nilai impor barang 1.147 barang itu sebesar 6.6 milliar dollar As, dan pada januari -- Augustus 2018 sudah mencapai 5 milliar dollar AS.

Mandatori B 20:

Sejak tanggal 1 September 2018, Pemerintah telah mewajibkan warga terutama untuk pengguna solar terutama pengguna di sektor PSO untuk memakai  B20.   B20 merupakan  pencampuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen solar .   Dengan campuran ini selain dapat menghemat devisa juga dapat melestarikan lingkungan karena polusi bahan bakarnya pun akan berkurang.

Penghematan devisa untuk pengunaan B20 adalah 1,1 miliar dolar AS atau Rp15,8 triliun," ujar Menteri Perekonomian Darmin Nasution.