Jurus Jitu Pemerintah Mengatasi Pelemahan Rupiah

Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar semakin melemah.   Di hari Rabu puncak kelemahannya hingga mencapai Rp.14,927 per dollar AS di pasar spot.   Posisi terlemah di tahun ini.

Alasan pelemahan itu walaupun bukan secara fundamental tetapi defisit neraca perdagangan sebagai sentimen negatif yang melemahkan rupiah.

Kegentingan pelemahan rupiah ini segera diantisipasi oleh Pemerintah dengan mengambil langkah-langkah kongkrit.

Ada 5 langkah kebijakan yang segera dilakukan agar rupiah tidak makin terperosok makin dalam. Kelima strategi itu adalah :

HImbauan kepada korporasi :

Bank Indonesia sudah menghimbau kepada seluruh korporasi yang memiliki stok valas dalam jumlah besar untuk segera menjual valas tersebut ke pasar.Tentu himbaun ini baik adanya. Tetapi bagi korporasi besar apalagi korporasi yang punya utang dalam US dollar, biasanya sudah melakukan hedging atau sudah ada kontrak jual beli US dalam terhadap rupiah pada saat korporasi itu membayar utang. Jadi tidak bisa setiap saat korporasi menjual US dollar . Selalu ada waktu yang telah ditentukan. Ketika mendapatkan utang pun , mereka juga mengalokasikan utang itu berdasarkan pembelian atau kontrak-kontrak pembelian spare-parts/penunjang produksi yang telah disepakati. 

Jadi himbauan ini tentu sulit bagi korporasi besar yang punya finansial plan yang jelas dan terstruktur.

Menunda Proyek Listrik 12.500 MW .   

Proyek listrik 12.500MW ini memang direncanakan sudah dapat selesai pada tahun 2019.   Penundaan ini disebabkan pembangunan pembangkit listrik ini memiliki impor komponen yang cukup besar.  Nilai investasi proyek yang ditunda sebesar 24 miliar dollar AS -25 miliar dollar As. Pembangunannya ditunda hingg 2021-2026.   

Diharapkan dengan penundaan ini dapat mengurangi ketergantungan import. Beban impor yang dapat dikurangi sebesar 8 millar dollar AS -10 milliar AS.

Setiap pelaku usaha di bidang ESDM pun akan dipantau dan siseleksi. Jika ada daftar barang yang bisa diproduksi dalam negeri dan memenuhi spesifikasi maka izin pembuatannya akan segera diterbitkan.

Mengawasi spekulan BI Bersama OJK

Tugas yang cukup berat bagi BI dan OJK dalam mengawasi pembelian valas  yang berdasarkan spekulasi dan tidak disertai oleh dokumen jaminan (underlying document).   Tapi dengan adanya kebijakan dari BI bahwa  pembelian valas sekarang ini : setiap pembelian lebih dari USD 20,000 harus disertakan tujuan pembelian, jika lebih dari USD 100,000 harus disertakan dokumen jaminan.

Mengurangi Impor:

Pengurangan impor terutama barang konsumsi.   Menurut catatan dari Kementrian Perdagangan ada impor barang konsumi tujuh bulan pertama tahun 2018 tumbuh sangat pesat hingga 27 persen.   Sebenarnya barang konsusmi impor yang sudah ada penggantinya , tidak diperlukan impor lagi.  Kecuali barang konsumi yang sangat krusial seperti kacang kedelai dan garam yang mau tak mau belum ada penggantinya.

Kebijakan moneter menaikan suku bunga acuan Bank Indonesia:

Bank Indonesia telah menaikkan  kali  dalam tahun 2018 menaikkan suku bunga BI Rate.  Januari 18, 2018 dari  4.25% menjadi 5.50%.   Salah satu instrumen BI untuk menstabilkan rupiah dalam negeri.

Kebijakan Pajak Penghasilan Barang Konsumsi Impor:

Kementrian Keuangan telah mengeluarkan peraturan untuk penyesuain tariff PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif untuk mendorong penggunaan produk domestik.     Dengan adanya kenaikan PPh import terhadap 1.147 barang ini diasumsikan akan terjadinya penurunan impor sekitar 2 persen. Tahun 2017 nilai impor barang 1.147 barang itu sebesar 6.6 milliar dollar As, dan pada januari -- Augustus 2018 sudah mencapai 5 milliar dollar AS.

Mandatori B 20:

Sejak tanggal 1 September 2018, Pemerintah telah mewajibkan warga terutama untuk pengguna solar terutama pengguna di sektor PSO untuk memakai  B20.   B20 merupakan  pencampuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen solar .   Dengan campuran ini selain dapat menghemat devisa juga dapat melestarikan lingkungan karena polusi bahan bakarnya pun akan berkurang.

Penghematan devisa untuk pengunaan B20 adalah 1,1 miliar dolar AS atau Rp15,8 triliun," ujar Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

Inilah langkah lanjutan Pemerintah untuk menjaga Rupiah agar tidak semakin merosok kedalam.