Omnibus Law RUU Cipta Kerja "Merdekamu bukan Merdekaku, Sejahteramu bukan Sejahteraku"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetuk palu, Senin (5/10/2020) tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang - undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke 7 masa persidangan I. Dari 9 fraksi yang ada, 7 fraksi menyetujui diantaranya fraksi PDIP, PPP, PKB, Golkar, Gerindra, PAN dan NasDem. Adapun 2 fraksi yang menolak adalah fraksi PKS dan Demokrat.

Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja mejadi undang-undang, keputusan tersebut tentu memantik respon penolakan oleh rakyat Indonesia khususnya tenaga kerja atau buruh. Bagaimana tidak, dalam draf RUU Cipta Kerja tersebut terdapat poin-poin yang dianggap merugikan kaum buruh, berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang penulis kutip dari suara.com

Terkait upah minimum

Dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji.

Memangkas pesangon

Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah mengganggap aturan yang ada pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.

Penghapusan izin atau cuti khusus

RUU Cipta kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

Outsourcing semakin tidak jelas

Omnibus law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu

Omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Itulah isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan para pekerja atau buruh.

Dengan mengacu pada poin-poin  RUU Cipta Kerja di atas lantas siapakah yang diuntungkan?

Pada kenyataan yang ada tentu para pengusaha atau investor lah yang diuntungkan, RUU Cipta Kerja ini semakin membuka peluang bagi pengusaha untuk mengeruk keuntungan di negara ini dengan memanfaatkan tenaga-tenaga buruh secara maksimal dan mengabaikan hak-hak yang sebelumnya mereka dapatkan.

Persoalan terbesar adalah, DPR dan Pemerintah yang dianggap sebagai penyambung lidah rakyat tapi justru menjadi penghianat rakyat, sehingga secara tidak langsung menyeret rakyat kepada para tuan-tuan investor untuk dimanfaatkan secara tidak manusiawi, rakyat yang miskin semakin dimiskinkan oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, dan para pengusaha yang kaya tentu semakin bertambah kekayaannya.

Turut prihatin!

Penulis,

Imam Syafi'i